🇺🇸 Bisa nggak rakyat “menilai” pemerintah sebelum masa jabatan presiden berakhir?
Di AS, ada midterm election—pemilu di tengah masa jabatan presiden yang bisa mengubah peta kekuasaan di Kongres.
Tapi, midterm election ≠ pemilu sela! 👀
Apa bedanya? Simak videonya! 🗳️
Sebagai ayah dan suami, saya melihat kebutuhan pembalut bukan pengeluaran yang bisa dihindari.
Mengapa negara masih memungut pajak dari kebutuhan dasar kesehatan reproduksi perempuan?
https://t.co/UkBrfnSGtt
Buletin PRLDM edisi Agustus-September 2026 telah terbit! Mengusung tema "Menata Teknologi, Menjaga Demokrasi", edisi ini mengulas upaya Perludem mengawal transformasi digital untuk pemilu yang terbuka, inklusif, dan berintegritas.
Unduh gratis di https://t.co/knpDu2lzLr
Mengingatkan Indonesia tentang (Hari) Demokrasi
Usia demokrasi Indonesia bisa dikatakan setua republik ini. Pendiri bangsa tak memilih negara yang menjadikan rakyat sebagai objek kuasa. Pembukaan & UUD45 menempatkan daulat rakyat sebagai fondasi negara.
https://t.co/RftLjUEmdA
Memang baiknya, relationship gak perlu berdasar value. Lebih tepatnya value komunal. Lalu, apakah kita menjadi asal bahkan kurang ajar? Jawabnya tidak. Karena kita semua tahu ada virtue yang bernama kejujuran. Tinggal kita berani/tidak untuk jujur.
Alih-alih membenahi ekonomi, korupsi, dan tata kelola, pemerintah sibuk membangun narasi musuh bersama.
Dari ancaman asing hingga LGBT, pengalihan isu berisiko memperlebar polarisasi dan mempersempit ruang demokrasi.
https://t.co/IoBp5COzTf
Berbagai program besar pemerintah yang diduga solutif, justru perlu dipertanyakan efektivitasnya. Program MBG, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Garuda lebih menjadi simbol populisme yang justru memperlihatkan korupsi sistemik. Indonesia bukan tumbuh melainkan obesitas sakit.
Skor Indonesia menurun, menandakan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap integritas sektor publik. Korupsi yang mengakar tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghambat distribusi kesejahteraan.
#GelapKesejahteraan. Kegelapan tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan. Indikator ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif.