Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
Ferry Irwandi klarifikasi perihal kabar undang dia bayar Rp50 juta, dia bilang
"Saya mau klaripikasi dua hal :
Pertama, 50 Juta itu hoax, itu kemurahan, tolong jangan matikan rezeki saya dengan menebar kebohongan bahwa saya dibayar 50 juta per 1,5 Jam. (Cont)
pdhl prabowo dan adiknya asli antek asing dan vidio adikny pun kesebar bnyk klo mereka kapitalis tapi pas ngejabat perusahaan asing semakin susah invest dan eksport diperketat, Bahlil pasti main bnyk sama dkk GG
Norway canceled Naval Strike Missile system and launcher components sale to Malaysia, citing new restrictions limiting its most sensitive defense exports to allies only.
Malaysia had already paid 95% of the contract and is now exploring legal options.
Malaysia's PM Anwar Ibrahim:
"Contracts are not confetti to be scattered in so capricious a manner."