Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
ICW bongkar MBG.
Program Makan Bergizi Gratis yang katanya demi anak-anak, ternyata dapurnya dikelola yayasan-yayasan dengan afiliasi politik, bisnis, birokrasi, militer, sampai relawan kampanye Pilpres 2024.
Angkanya bukan recehan:
• 28 yayasan terafiliasi partai politik
• 18 yayasan terafiliasi pebisnis/swasta
• Sisanya nyambung ke birokrasi, aparat, dan tim sukses
Dan juaranya?
Gerindra paling banyak.
Disusul PKS dan PAN.
Bonus round: ada 4 anggota legislatif aktif ikut nimbrung.
Lebih bonus lagi: ada nama yang pernah tersangkut kasus korupsi.
Jadi pertanyaannya sederhana, tapi bikin panas:
Ini program gizi anak…
atau program bagi-bagi akses APBN dengan baju amal?
Kalau dapur umum diisi kepentingan politik, yang kenyang siapa?
Anaknya, atau jejaring kekuasaannya?
Pas video ini lewat, trus gw tonton
Seketika menitikkan air mata 😭
Keinget bokap yang dah ga ada
Salah satu penyesalan terbesar adalahsetelah gw beranjak remaja hingga dewasa, gw ga pernah deket ma bokap.
Ditambah lagi, bokap akhirnya ga ada ketika gw masih di perantauan.
Kisah BJ Habibie menjadikan Bank Indonesia (BI) lembaga independen yg gak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk Presiden.
Jadi, independensi BI berawal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. Waktu itu, nilai tukar rupiah anjlok hingga menyentuh Rp16.800 per dolar AS.
Presiden saat itu, BJ Habibie, menilai bahwa salah satu kunci untuk menyelesaikan krisis ekonomi terletak pada peran bank sentral.
Menurutnya, bank sentral harus mandiri, bebas, kuat, dan tak dapat dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Ada 5 poin yang disampaikan Habibie kepada Gubernur BI saat itu, yaitu:
1. Gubernur BI tak boleh menjadi anggota kabinet dan tak bertanggung jawab kepada presiden.
2. Gubernur BI harus mandiri dan profesional.
3. UU yang mengatur BI sebagai lembaga independen sedang dipersiapkan dan dirancang dan kalau perlu akan diperkuat oleh amandemen UUD atau ketetapan MPR.
4. BI harus lebih transparan agar dapat meningkatkan kualitas rupiah.
5. BI hanya akan berperan sebagai konsultan untuk proyek pemerintah. Pemerintah harus cari pinjaman di pasar modal untuk pelaksanaannya.
Sebagai bank sentral, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mengatur kebijakan moneter dan mempertahankan stabilitas keuangan.
Untuk menjalankan tugas itu, BI tak boleh terpengaruh oleh tekanan politik atau keputusan jangka pendek yang akan menguntungkan sejumlah pihak.
Status independen itu diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi dan bukan karena intervensi pemerintah.
Beralih ke masa kini...
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono telah resmi dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah lulus uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR pada Senin, 26 Januari kemarin.
Terpilihnya Thomas yang merupakan keponakan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, menimbulkan pertanyaan tentang independensi BI yang telah diatur dalam Undang-undang oleh Presiden RI ke-3, BJ Habibie.
Thomas sendiri telah menyatakan akan berkomitmen menjaga independensi BI dalam uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi XI DPR. Ia mengaku sudah mengundurkan diri dari Gerindra sejak 31 Desember 2025.
Namun, status Thomas sebagai orang dekat Prabowo tetap menimbulkan kekhawatiran bahwa dipilihnya ia sebagai petinggi akan mengancam independensi BI.
Sumber : https://t.co/4qN1nD0fGN
Petinggi bank sentral ngga punya background ekonomi, menlu bukan diplomat karir atau setidaknya pernah kuliah jurusan HI. Komisaris, stafsus, dan hakim MK pun sama. Meritocracy is basically nonexistent at this point; thus, fit and proper test was just a lame bullshit.
Es gabus tidak terbukti beracun tapi pedagangnya ditangkap dan dipukuli, hari ini ada puluhan murid di SMAN 2 Kudus keracunan MBG tidak ada yang ditangkap. 🤷♂️
Bayangin aja lu dituduh antek asing sama orang yang bergabung dengan agenda asing yang terang-terangan adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
(Perdamaian di Gaza tapi tidak melibatkan rakyat Palestina sama sekali itu penjajahan btw)
Orang jarang ngeh waktu kita sabar memaklumi semuanya, tapi begitu kita capek lalu ngomongnya agak keras sedikit, yang mereka ingat cuma sisi kurang ajarnya. Padahal gak ada yang tau seberapa berat kita menahan semua ini sebelum akhirnya meledak.