Wida Adelia

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.

Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:

2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.

2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.

Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.

Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.

Dan ini yang paling bikin gue speechless.

Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.

Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.

Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.

Pertanyaan yang harus dijawab:

Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?

Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?

Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.

Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?

Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.

Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?

Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.

Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.

Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.

Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.

Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

[willy the kid @cursedkidd]

@prabowo gk dimaafin kok

[S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono]

Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?*SBY*

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Penghinaan terhadap Presiden/Wapres sekarang dengan mudah bisa dikriminalisasi. Padahal, dalam demokrasi, kedudukan rakyat itu di atas Presiden. Jadi, kenapa tidak penghinaan terhadap rakyat yang dikriminalisasi?

[Miya 🍉 @pengincumlaude]

Kmrn ada yg nawarin bikin 40 kota setara jkt tapi mayoritas pilih makan☺️☺️

[Fedi Nuril @realfedinuril]

Penculik aktivis dibela, masa Laras Faizati gak boleh dibela?

Batasnya di mana, ya? 🤔

[MANTO @KangManto123]

‼️‼️

[vi🍒 @bakuldimsum_]

Ibu negara lagi nyatet keluhan emak-emak. Terus yg bikin ngakak komenan netijen "nyatet doang mah rakib atid juga nyatet" 😭

[✨ Widas ✨ @WidasSatyo]

Gak punya empati, gak bisa baca situasi, gak mau peduli sama kritik, suka halusinasi bikin musuh sendiri, dan arogannya gak ketolong.

Pantesan bencana Sumatera belum dinyatakan jd bencana nasional. Ternyata dia lah bencana nasional buat kita semua.

[Satya Bumi @satyabumi]

WARGA JAGA WARGA.
KORBAN BANTU KORBAN.

Beginilah kenyataan hidup sebagai warga negara self-service.

#PrayForSumatera
#wargajagawarga

[Handoko Tjung @handokotjung]

Ego terlalu tinggi untuk menerima bantuan orang lain, tapi skill terlalu rendah untuk ngerjain sendiri.

That’s a recipe for disaster.

[#SocialJitsuWarrior @hansdavidian]

Bom Bali 2002 kejadian 12 Oktober, Megawati datang ke lokasi 13 Oktober.

Tsunami Aceh 2004 kejadian 26 Desember, SBY berangkat ke lokasi 27 Desember sampai kurleb 2 harian.

Tsunami Palu 2018 kejadian 28 September, Jokowi sampe lokasi 30 September.

Banjir Sumatera 2025 mulai 21 November, mulai tersebar kabar ke luar 27 November, Presiden Prabowo berangkat 1 Desember.

Cuma ngasih tau fakta.

[Indonesian Pop Base @iPopBase]

MBG will outspend BMKG, Basarnas, and BNPB combined by 80 times in 2026.

[Wida Adelia @widadelia]

?????

[BiasalahAnakMuda @biasalahanakmud]

Review Hotel Aman New York.

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Direktur Eksekutif @celios_id Bhima Yudhistira menilai, kemarahan warga sipil akar masalahnya adalah ketimpangan yang sudah sangat ekstrim.

[Andhyta @Afutami]

Diupdate berkala (klik):
https://t.co/DG0GT5dHzj

[Wida Adelia @widadelia]

@wukongtuwen Nid coba lo challenge felix utk translate ini @fathianidaa

[Wida Adelia @widadelia]

@ARSIPAJA Kalo gak bisa minta maaf, minimal diem aja nduttttt @prabowo