Muktamar NU ke-35 di Jombang
Alhamdulillah bisa ikut hadir di Muktamar meski bukan peserta resmi. Bisa bertemu banyak Kiai, ziarah, ketemu banyak kawan, dan juga meluncurkan buku terbaru saya (ada postingan tersendiri nanti).
Lantas mau dibawa kemana PBNU setelah ini?
Harapan saya, Gus Kikin gak hanya bisa membawa NU kembali membaca Qanun Asasi. Tapi bagaimana mengkontekstualisasikannya.
Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi menekankan al-ijtima’, al-ta’awun, al-ittihad, dan al-ta’alluf: berkumpul, saling membantu, bersatu, dan membangun keterikatan hati. Spirit dasarnya jelas: NU lahir karena orang-orang yang berbeda kekuatan dan perannya memilih bekerja bersama.
Menurut saya, tantangan Gus Kikin adalah menerjemahkan empat kata itu ke dalam bahasa organisasi modern.
Kalau dahulu al-ijtima’ berarti menghimpun para kiai dan jamaah dalam satu jam’iyyah, hari ini al-ijtima’ berarti kemampuan NU menghimpun seluruh talenta terbaiknya yang sudah tersebar ke mana-mana.
Ada kader NU di pesantren, kampus, birokrasi, dunia usaha, teknologi, kesehatan, hukum, diplomasi, masyarakat sipil, sampai berbagai lembaga internasional. Mereka tidak semuanya berada di struktur PBNU. Tetapi mereka tetap kekayaan NU.
Lalu al-ta’awun hari ini mestinya tidak berhenti pada semangat gotong royong. Ia harus diterjemahkan menjadi kolaborasi berbasis kompetensi. Orang tidak dilibatkan karena dekat dengan siapa, tetapi karena memang tahu apa yang harus dikerjakan.
Al-ittihad juga jangan disalahpahami sebagai semua orang harus satu suara. Persatuan bukan penyeragaman. Justru organisasi sebesar NU harus mampu tetap utuh di tengah perbedaan.
Dan menurut saya yang paling penting adalah al-ta’alluf: kemampuan menjaga hati dan hubungan antarwarga NU. Ini sangat relevan setelah kontestasi Muktamar.
Kalau setelah Muktamar struktur organisasi justru dipakai untuk membalas perbedaan pilihan, itu bertentangan dengan ruh ta’alluf yang diletakkan para muassis.
Jadi menurut saya, Qanun Asasi abad kedua bukan berarti mengulang bentuk organisasi tahun 1926. Justru yang harus dipertahankan adalah ruhnya, lalu bentuknya kita sesuaikan dengan zaman.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
Jika MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib 1,5 juta penggerak SPPG & supplier bahan makanan?
Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu juga. Karena sejak awal realisasi program ini, kan, ngotot "demi" gizi anak-lansia-bumil. Maka, perhatian saya ada di sana, bukan yang lain.
Kalau program ini benar-benar murni demi gizi anak-lansia-bumil, kenapa harus bikin rantai pasok sebesar itu yang ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan massal pada APBN?
Mereka yang ngotot dari awal apakah tahu persis bahwa ini bukan solusi gizi tapi mesin politik untuk bagi-bagi proyek?
Sekarang, tiba-tiba 1,5 juta orang jadi korban ketika programnya dihentikan (setelah mantan Kepala BGN-nya ketahuan korup), apakah mereka dari awal tidak tahu bahwa mereka cuma jadi alat untuk narasi “peduli rakyat” yang murahan?
Siapa yang salah kalau akhirnya nasib mereka terkatung-katung? Warga Indonesia selain 1,5 juta itu? Lho, bukan mereka yang memaksa "program gagal" ini jalan.
Lagian, kalau gizi anak-lansia-bumil memang prioritas utama, kenapa tidak langsung kasih dana tunai ke keluarga daripada lewat supplier dan penggerak yang entah berapa persennya cuma jadi perantara rente?
Seharusnya 1,5 juta penggeral SPPG harus menagih tanggung jawab ke mereka saja, bukannya ngasih tahu warga tentang kondisi mereka yang terkatung-katung itu.
Jadi, ya, jangan salahkan yang kritis dan protes sejak awal. Yang salah justru mereka yang ngotot program ini “harus” jalan, tanpa hitung-hitungan matang soal keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.
Nasib 1,5 juta orang pengegrak itu, kan, konsekuensi logis dari kebijakan yang dibangun di atas "sandiwara gizi", bukan atas dasar akal sehat, to? Sementara kalian, kan, mengambil itu atas dasar ekonomi, to?
Kenapa harus mengadu ke rakyat non-1,5 juta itu?
NB: 1,5 juta itu bukan "relawan", ya. Mereka digaji pakai APBN. Tidak bisa disebut relawan karena mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu.
Dan ternyata tidak begitu pecus.
Soeharto selama memimpin pake tangan tangan besi (termasuk terhadap kiai-kiai) dan menghilangkan byk nyawa rakyat sendiri. Tak layak jd pahlawan. Jika ingin memproses Soeharto sbg pahlawan Gus Ipul (Mensos) semestinya mundur dr PBNU, jika tdk ingin ya tinggal mundur dr menteri.
Robohnya Pesantren Kami
Musibah runtuhnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo bukan sekadar ambruknya beton dan besi. Ini runtuhnya kelalaian yang disembunyikan di balik jargon keikhlasan. Takdir memang kuasa Tuhan, tapi kelalaian adalah pilihan manusia.
Kita sering berlindung di balik kalimat “sudah takdir”, seolah-olah Tuhan yang disalahkan atas kecerobohan kita. Padahal Allah memberi akal untuk menghitung beban, memberi aturan demi keselamatan, dan ilmu agar kita tak membangun di atas kesalahan. Bila itu diabaikan lalu kita menyebutnya “musibah”, bukankah itu bentuk kezaliman terhadap amanah-Nya?
Masalah kita juga ada pada cara berpikir: menganggap rencana bisa diganti niat baik, prosedur diganti doa, dan keselamatan digadaikan demi percepatan. Kita ingin mendirikan pesantren tapi lupa bahwa pondok bukan hanya tempat mengaji, tapi rumah bagi akal sehat. Pesantren harus menjadi tempat yang nyaman dan aman.
Di antara reruntuhan itu, ada darah yang berserak, tubuh yang remuk, air mata dan jeritan. Santri datang mencari cahaya, bukan untuk terkubur di reruntuhan pondok.
اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّانِ، وَاجْعَلْ دِمَاءَهُمْ شَهَادَةً عَلَى طُهْرِ نِيَّاتِهِمْ، وَعَلِّمْنَا أَنْ نَبْنِيَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ نَبْنِيَ بِالطُّوبِ وَالْإِسْمَانْتِ.
رَبَّنَا، لَا تَجْعَلْ غَفْلَتَنَا سَبَبًا فِي هَلَاكِ الْأَبْرَارِ، وَلَا تَكْتُبْنَا مِنَ الْمُقَصِّرِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ “قَدَرُ اللَّهِ” وَقُلُوبُهُمْ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ فَرَّطُوا.
ا��لَّهُمَّ اجْعَلْ دُمُ��عَ أُمَّهَاتِهِمْ مِفْتَاحًا لِرَحْمَتِكَ، وَآهَاتِ آبَائِهِمْ سُلَّمًا يَرْتَقُونَ بِهِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
“Ya Allah, angkatlah derajat para santri yang gugur di sisi-Mu, jadikan darah dan debu mereka sebagai saksi kesucian niat mereka. Ajarkan kepada kami untuk membangun dengan ilmu sebelum kami membangun dengan bata dan semen. Jangan biarkan kelalaian kami menjadi sebab hancurnya jiwa-jiwa suci. Jangan catat kami sebagai hamba yang mudah berlindung di balik kata takdir padahal kami tahu kami telah lalai. Ya Allah, jadikan air mata ibu-ibu mereka kunci rahmat-Mu, dan keluh kesah para ayah mereka tangga menuju surga-Mu yang penuh kedamaian.”
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Catatan Nadirsyah Hosen atas Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”
Pernyataan Ketua PBNU, Kiai Ulil Abshar Abdalla, bahwa penambangan adalah hal baik karena membawa maslahat, dan yang buruk hanyalah bad mining, tampaknya menyederhanakan problematika yang kompleks. Memang benar bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, setiap aktivitas yang membawa kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dapat dibenarkan. Namun, penambangan bukan sekadar perkara teknis antara “baik” dan “buruk”, melainkan melibatkan soal ketimpangan struktural, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak masyarakat lokal. Selama hal-hal ini tidak diperbaiki, yang kita saksikan adalah bad mining. Dan selama hal-hal ini masih dibiarkan, maka tidak elok menormalisasi pertambangan dengan klaim normatif-abstrak.
1. Maslahat Tidak Berdiri Sendiri
Dalam al-Mustaṣfā, al-Ghazālī menegaskan:
فَالْمَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُعَارِضُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا
“Maslahat yang diakui (mu‘tabarah) adalah yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma‘.”
(al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, 1/286)
Maka, jika suatu tambang terbukti mencemari lingkungan, merampas tanah adat, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat, itu bukan maslahat yang mu‘tabarah, melainkan mafsadah (kerusakan). Tak semua yang menghasilkan uang dan devisa bisa otomatis disebut maslahat.
2. Keadilan Ekologis Adalah Syariat
Al-Qur’an memperingatkan:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS al-Aʿrāf: 56)
Kerusakan ekologis akibat tambang berskala besar—baik yang berizin maupun liar—tak sekadar meninggalkan luka di permukaan tanah. Ia mencemari mata air, merusak ekosistem, dan mengusir masyarakat dari tanah warisan leluhur mereka. Dalam fiqh al-bī’ah (fiqh lingkungan), kehancuran semacam ini disebut fasād al-bī’ah—kerusakan lingkungan yang sistemik—dan merupakan bentuk khiyānah terhadap amanah kekhalifahan manusia di bumi yang diwasiatkan Allah.
3. Maslahat Tak Sah Jika Lewat Kezaliman
Pemisahan antara good mining dan bad mining terdengar menarik, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mayoritas praktik tambang di Indonesia kerap sarat dengan pelanggaran etis, hukum, dan sosial. Bahkan perusahaan-perusahaan yang menyandang “izin resmi” banyak yang melanggar AMDAL, meminggirkan masyarakat adat, dan membungkam protes rakyat. Kiai Ulil tidak bisa menutup mata atas praktek semacam ini.
Dalam hal ini, prinsip dari al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām menjadi sangat relevan. Ia menulis dalam Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām:
فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ فَهُوَ مَحْظُورٌ تَحْرِيمًا، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالإِحْسَانِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا
“Segala sesuatu yang mengarah kepada kezaliman, keaniayaan, dan pelanggaran adalah hal yang diharamkan. Dan segala sesuatu yang mengarah kepada keadilan, keadilan sosial, dan kebaikan, maka ia adalah sesuatu yang dituntut, baik secara wajib maupun sunnah.”
(al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām, Qawāʿid al-Aḥkām, 1/86)
Artinya, kemasan maslahat tidak dapat menghalalkan kezaliman struktural. Maslahat yang menindas rakyat dan lingkungan adalah tipu daya moral, dan itu harus dilawan, setidaknya dengan suara moral para ulama.
4. Maslahat untuk Siapa?
Jika “maslahat” hanya dinikmati segelintir elite politik, pejabat, dan pemilik saham, sementara rakyat kehilangan air bersih, tanah warisan, dan udara sehat—itu bukan maslahat, tapi penjajahan domestik. Dalam maqāṣid, maslahat harus berkelanjutan, adil, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan:
Pernyataan “tambang itu baik asal bukan bad mining” bisa menjadi justifikasi moral yang berbahaya jika tidak disertai evaluasi kritis terhadap praktik & dampaknya. Kemaslahatan bukan cuma soal manfaat finansial, melainkan harus diuji melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Manusia berkehendak, Tuhan yang menentukan, Onana yang menjalankan.
Musim ini, MU full menerapkan filosofi total football, alias nek remuk yo sing total sisan. Rasah setengah-setengah.
Looooooos.
@MasMasBiassaa Niatnya mau normalize malah dikatain pelit sama tetangga julid.
Tapi btw bang, tetangga yg nebeng di baris ke3 itu ngerasa bersyukur banget daripada naik pick up
YG GAK IKUT TURUN KE JALAN, YOK KITA NAIKKIN HTNYA, JANGAN LENGAH GUYS JGN KASI KENDOR KAWAL TERUS SAMPE MENANG, INI JG BERPENGARUH BNGT SAMA MASA DEPAN KITA, BUKA MATA KALEN LEBAR LEBAR!!
‼️HELP RT, LIKE, OR REPLY‼️
INDONESIA GELAP
#CabutUUTNI#TolakRUUPolri
[ULTIMATUM UNTUK KAPOLRI @ListyoSigitP]
SEGERA PERINTAHKAN SELURUH PETUGAS POLRI YANG MENYAMAR/TIDAK BESERAGAM/INTEL MASUK KE BARISAN AKSI RAKYAT, UNTUK TARIK DIRI KELUAR!
ADA YANG KEDAPATAN MEMBAWA SENPI DAN MENEMBAKKANNYA KE ARAH RAKYAT SIPIL!!
@DivHumas_Polri@Divpropam
Kamis (27/3/2025), masyarakat sipil di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi #CabutUUTNI#TolakRUUPolri. Aksi di Jakarta berlangsung di depan Gedung DPR-RI.
Sejak sebelum aksi dimulai, polisi telah merepresi tim medis dengan menggeledah tas dan membubarkan paksa posko medis dari paramedis jalanan. Mereka juga menembakkan water cannon ke massa yang sedang menggelar aksi pembacaan puisi dan tuntutan sekitar pukul 17:00 WIB. Selain itu, menurut peserta aksi, ada temuan intel yang membawa senjata api berupa pistol.
Situasi menjadi semakin tidak kondusif ketika pukul 18:30 WIB polisi tiba-tiba memukul mundur massa aksi. Tas tim medis kembali digeledah dan beberapa peserta aksi ditangkap. Hingga berita ini diturunkan, polisi juga mengepung posko medis, merusak tas tim medis berisi peralatan dan obat-obatan, serta memukuli sejumlah demonstran.
📸: Perempuan Mahardhika / Bareng Warga / Neo Historia