wissky

[wissky @wish_nui]

@elpelahap @logos_id jadi kelingan nama yg menggemparkan UIN dan sekitarnya waktu itu...the one and only

hadi senyap mulyono 😃

@haadi_mul

[wissky @wish_nui]

@elpelahap jdi kelingan @haadi_ senyap mulyono 😃

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.

Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi.  Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.

Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin. 

Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.

Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan 

Boleh dikutip.

[Hary @hgbudiman]

Saya baca esai ini, lalu teringat ucapan Kang Zen di sebuah acara diskusi tentang polemik hari jadi Persib setahun lalu:

"Suatu karya bermutu bukan karena tebalnya, tapi ketajamannya menceritakan sejarah sebagai sesuatu yg hidup"

Saat itu konteksnya sejarawan Unpad memperlihatkan buku sejarah Persib yg konon sudah ditulisnya hingga 1000 halaman 😊

(((Sejarah sebagai sesuatu yg hidup)))
Saya ingat betul hingga hari ini.

Buat saya, esai ini jadi pengingat bahwa untuk menulis sejarah sebagai sesuatu yg hidup itu perlu konteks (panggung sejarah) yg sejelas mungkin.

Konteks begitu penting untuk kita bisa memahami pilihan dan kontrakdisi-kontradiksi material yg dialami aktor dalam sejarah. Aktor tidak datang dari ruang hampa, situasi moralistik yg serba hitam-putih, ataupun pengalaman hidup yg linier belaka. Dalam esai ini Kang Zen jelaskan betul dengan rinci panggung sejarah itu--poin utama di mana Ferry meleset dalam perdebatan kemarin 😊😊

Untuk bisa paham (alam fikir) Tan, sependek yg saya bayangkan, setidaknya kita perlu memahami cara kerja kolonialisme di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Poin ini juga, saya duga Ferry meleset. Makanya belio kesulitan membedakan negara dgn perusahaan swasta asing.

Saya ingat ada buku klasik yg memberikan gambaran sejarah ekonomi-politik di Hindia Belanda judulnya Netherlands India: a study of plural economy ditulis oleh Furnivall (1939). Dari buku ini kita bisa dapat panggung sejarah Hindia Belanda di periode abad 19-20 itu.

Harusnya buku tersebut masih bisa diakses di google book atau https://t.co/gdHMpkUuju

[wissky @wish_nui]

pie to ki, wkwkwk

[txtdrimedia @txtdrimedia]

"tgl 10 juni 2026"
"ini kalau dijumlahin angka baik"
"10 juni. junikan bulan ke 6 ya"

"jadi kalau 10+6 =17"

DAN AUDIENCENYA TEPUK TANGAN

[Kementerian Kegelapan @kemgelapan]

"SAYA BERTANYA KEPADA SAUDARA-SAUDARA, MBG BERMANFAAT ATAU TIDAK?"

"WADUH 😹"

[Kr @karirfess]

Coba kita cek ya...🙏

1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
Benar. Rupiah sudah beberapa kali mencatat rekor terlemah baru di era Prabowo-Gibran. Level terendah yang tercatat: Rp17.192 (19 April 2026), Rp17.105 (7 April 2026), dan sempat tembus Rp17.300. Ini melampaui rekor lama krisis 1998.
Link:
- Kontan (19 April 2026): https://t.co/citTs2xQQg
- Herald id (7 April 2026): https://t.co/bC3Ddt5q79

2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
Benar. Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terdiri dari 48 menteri + 56 wakil menteri + beberapa pejabat setingkat menteri (total sekitar 109–112 orang). Ini rekor terbanyak sejak era Orde Baru dan Reformasi (Jokowi hanya 34 kementerian).
Link:
- BBC Indonesia (21 Oktober 2024): https://t.co/GxppZv1dx8

3. Presiden paling sibuk ke luar negeri & wapres paling tidak berguna (51 kunjungan dalam 2 tahun, Jokowi 58 dalam 2 periode)
Sebagian benar, sebagian overstated.
- Prabowo sudah melakukan 49 kali kunjungan luar negeri dalam kurang lebih 18 bulan (sampai April 2026), menghabiskan nyaris 95–100 hari di luar negeri. - Ini memang intensitas yang sangat tinggi dibanding presiden sebelumnya di awal masa jabatan.
- Jokowi total hanya 58 kali kunjungan selama 10 tahun (2 periode penuh).
Klaim “51 kunjungan dalam 2 tahun” agak meleset (angka aktual lebih rendah tapi frekuensinya tetap rekor di awal pemerintahan).
- “Wapres paling tidak berguna” ini nilai sendiri aja ya. Link:
- BBC Indonesia (13 April 2026): https://t.co/IHeVLSCqzU
- IDN Times (6 April 2026): https://t.co/3nPgk7wfBb

4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
Benar untuk beban 2026.
- Pemerintah berencana tarik utang baru Rp781,9 triliun di 2026 (tertinggi sejak pandemi).
- Anggaran bunga utang 2026 mencapai Rp599,4 triliun (19% dari total pendapatan negara).
- Utang jatuh tempo di masa Prabowo-Gibran juga sangat besar (sekitar Rp800 triliun+ di 2025 saja). Link:
- https://t.co/rghGnG50M7 (19 Agustus 2025): https://t.co/YTQRsho5WS
- Bisniscom (22 Januari 2026): https://t.co/x7FVPZMzT9

No 5-7 coba.. ada yg mau lanjutin?

*Disclaimer: ini bukan tweet buzzerRp wkwkwk

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Fauzan Al-Rasyid @fauzanalrasyid]

Untuk verifikasi, saya unduh videonya, saya transkripsikan dan terjemahkan dengan bantuan AI.

Berikut isi video di bawah ini:

Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, mengakui bahwa penyebaran paham Wahabi yang keras oleh negaranya merupakan permintaan dari pihak sekutu, dalam rangka menghadapi meluasnya pengaruh dan penetrasi Uni Soviet pada masa Perang Dingin.

Dalam wawancaranya dengan The Washington Post, ia menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah Saudi sebelumnya telah menempuh jalur penyebaran paham Wahabi yang ketat. Ia menegaskan bahwa kini saatnya untuk mengembalikan keadaan ke jalur yang semestinya.

Dalam pernyataan yang sarat pengakuan, Muhammad bin Salman menyebut bahwa penyebaran paham Wahabi oleh negaranya merupakan sebuah keniscayaan yang didorong oleh kepentingan serta tekanan Barat terhadap Riyadh, guna membendung ekspansi pengaruh Uni Soviet selama Perang Dingin.

Akar dari investasi Saudi dalam pembangunan sekolah dan masjid bermula pada periode Perang Dingin, ketika sekutu meminta Arab Saudi untuk memanfaatkan sumber dayanya demi mencegah Uni Soviet memperluas pengaruhnya di negara-negara Islam. Ia menambahkan, “Saya percaya bahwa Islam itu rasional dan sederhana, tetapi ada pihak-pihak yang mencoba membajaknya.”

Dengan demikian, Perang Dinginlah yang, menurut pernyataan Putra Mahkota, mendorong Riyadh melakukan kebijakan tersebut. Namun, saat ini Riyadh harus menanggung konsekuensi dari pemanfaatan dana-dananya oleh Barat dalam perang melawan ideologi komunis.

Di sisi lain, terdapat pengakuan terbuka dari sang pangeran muda bahwa berbagai tuduhan yang diarahkan kepada rezim Al Saud, terkait pendanaan kelompok ekstremis dan teroris secara ideologis, merupakan akibat dari arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah-pemerintah Saudi sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan keadaan ke jalur yang benar. Pendanaan terhadap paham Wahabi saat ini, menurutnya, sebagian besar berasal dari lembaga-lembaga swasta yang berbasis di kerajaan, bukan dari pemerintah. Ia juga menyebut bahwa dialog dengan institusi keagamaan telah berlangsung lama.

Yang mencolok dari pernyataan-pernyataan ini adalah adanya kontradiksi yang jelas dengan fondasi Wahabi yang menjadi dasar berdirinya Arab Saudi modern. Penafsiran-penafsiran fikih yang khas dari lingkungan Saudi, yang di masa lalu turut memicu konflik dan bahkan menyeret sejumlah negara ke dalam perang saudara multidimensi, seperti di Aljazair pada tahun 1990-an, kini kembali menjadi sorotan.

Hal ini memunculkan pertanyaan: apa dampak dari pernyataan Mohammed bin Salman terhadap masa depan arus Salafi, khususnya di Aljazair?

[wissky @wish_nui]

@Persija_Jkt makasih papa erik tohir

[Potret Lawas @potretlawas]

Banjir di Jawa. Lukisan Raden Saleh ini mengabadikan bah yang menenggelamkan wilayah selatan Jawa tengah, ujung Februari 1861.

Berhari-hari, banyak tempat di karesidenan Banyumas, Bagelen, Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta terendam dan silam oleh banjir. https://t.co/TwmvnyGSew

[Bandung Football @bandungfootball]

Sebagai ganti, kalo yang ini kan di Billboard, nggak vandalisme dong yaaa? 😁

We left our mark hereeee, in Kuala Lumpur 🇲🇾🔵💫💙✨️

#ASIALEVEL #BandungFootball #BFCOM #Persib #Bobotoh

[wissky @wish_nui]

@Ekomaung elbepe ?

[wissky @wish_nui]

@GilaFilmID kya mirip anaknya mul....

[wissky @wish_nui]

@haadi_mul nemu ae

[wissky @wish_nui]

@haadi_mul info loker buzzer pak!

[wissky @wish_nui]

@haadi_mul kurang kopine

[wissky @wish_nui]

@haadi_mul revolusi mental 🤟

[wissky @wish_nui]

@krissbee809 hallo mbak, aku produsen snack kiloan seumpama meh nitip snack iso ga ya?

[wissky @wish_nui]

@merapi_uncover saya percaya, bahwa pria jawa tidak boleh/haram hukumnya menikahi pria sunda. begitupula sebaliknya.