Hipotesa abang bule satu ini masuk akal banget. Jika Gibran benar² kuliah di Singapura, harusnya ada bukti kelulusannya, lalu kampus juga akan memajang foto Gibran karena bangga anak didiknya ada yang jadi wakil presiden. Ini sih enggak, bukti kelulusan enggak ada, foto juga enggak dipasang.
Jokowi Bawa Contekan di Ruang Sidang? Jaksa Ngajak Selfie? Pantas Lancar
Jokowi tampak membawa & membaca "contekan" di ruang sidang: dia memberikan kesaksian atau sedang membacakan naskah drama?
Para pendukungnya buru-buru membela: itu cuma BAP. Pembelaan ini justru menelanjangi diri sendiri. Siapa pun yg pernah melihat BAP tahu bentuknya: pertanyaan ditulis huruf kapital & ruang kosong ditutup garis putus-putus: agar tak bisa disisipi.
Lagi pula, kalaupun benar BAP, untuk apa saksi membacanya saat bersaksi?
KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, dari ingatan dan pengalamannya sendiri, bukan dibaca dari kertas.
Saat diminta ijazahnya diuji ulang, Jokowi menolak dgn alasan itu dokumen pribadinya, dan bersandar pada hasil Labfor Polri. Ditanya siapa Kapolri saat itu, jawabannya muter-muter, setelah didesak baru menjawab "Pak Listyo Sigit".
Lalu ditanya apakah saat menjabat Presiden, Jokowi yg melantik Listyo sebagai Kapolri? Lagi-lagi Pertanyaan sederhana yg jawabnya ditolak oleh Jokowi. Kok kyak berat banget mengucap Listyo Sigit lagi. Jokowi mau cuci tangan? Karena Listyo Sigit kini berstatus tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Dugaan kedekatan itu makin sulit dibantah ketika video Wartakota memperlihatkan sejumlah jaksa berswafoto riang bersama Jokowi usai sidang.
Jaksa mewakili negara, bukan menjadi penggemar pelapor atau yg dikenal Termul.
Kuasa hukum terdakwa patut melaporkannya ke Komisi Kejaksaan & Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk menguji perilaku JPU, termasuk soal swafoto itu...
🚨DUARRRR: Raffi Ahmad ternyata dapet endorse Rp. 14 Miliar dari rejim sejak tahun 2024.
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis APBN sebesar Rp14,69 miliar yg digunakan untuk mengendorse Raffi Ahmad.
Ada 2 instansi pemerintah yang memberikan kontrak jasa kepada PT Rans Animasi Indonesia, yakni.
• Kemendikbud Ristek pada 2024.
• KKP pada 2025 hingga 2026.
📝— @antikorupsi
Katanya sih efisiensi tapi kok endorse aa Raffi sampe 14M.😹
Yang sudah2 sih enggak datang. Kalau dia datang, patut dicurigai skenario kecurangannya. Konon dia minta kepada Prabowo agar Roy Tifa segera dipenjarakan. Sorry ye!
#GibranBajinganPenipu
Dukung terus para pejuang pembongkar ijazah Jokowi Gibran
#GibranBajinganPenipu
Pengungkapan skandal penyadapan terhadap Presiden oleh eks Kapolri dkk membuka fakta teknis & protokoler intelijen yang mengejutkan.
Berdasarkan analisis eks Seskap/Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto & pakar publik, berikut bedah poin krusialnya :
1. Temuan Alat Sadap 'Candiru' & Kebocoran Protokol :
Peranti sadap yang dipamerkan saat pengungkapan diduga kuat merupakan Candiru (teknologi buatan Israel). Alat special interception ini secara prosedur Government-to-Government (G2G) harusnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Peralihan peranti pertahanan ini ke institusi kepolisian tanpa izin resmi menandai kejanggalan sistemik pengelolaan matkus sadap negara.
2. Alasan Mengapa Istana Tegas Sebut "Makar" :
Di lingkungan Istana, terdapat pejabat strategis (Seskap, Mensesnek, Menko, Kepala BIN, Panglima TNI) yang memiliki clearance/access langsung tanpa batas untuk membongkar & mendengarkan file hasil penyadapan LIMS. Ketika Mensesnek & Menko secara eksplisit menyatakan ini tindakan makar, hal itu dipastikan berbasis bukti langsung dari isi log file sadapan yang telah mereka dengar sendiri.
3. Kejahatan Personal, Bukan Prosedur Lembaga :
Aksi penyadapan ini dilakukan oleh perwira tinggi secara pribadi/faksional, bukan operasi resmi institusi (lawful interception). Oleh karena itu, pengusutan kasus tidak akan menemukan dokumen permohonan persetujuan etis maupun perizinan persidangan.
IMPLIKASI LEGAL & AKUNTABILITAS ;
1. Ujian Pembuktian Yudisial: Enam pejabat pemegang akses clearance Istana dapat dihadirkan sebagai saksi kunci di persidangan untuk mengonfirmasi bahwa isi rekaman sadapan tersebut murni memenuhi unsur pidana makar.
2. Mendesak Regulasi Pengawasan Penyadapan: Kebocoran instrumen siber canggih ini menegaskan rapuhnya pengawasan interception di Indonesia. Penataan regulasi & audit independen lintas lembaga (termasuk DPR) wajib segera disahkan agar alat negara tidak kembali diprivatisasi demi political espionage faksi kekuasaan.
.
@DokterTifa Ada kontradiksi antara logika dan fakta
Logikanya Jokowi msh berkacamata
Faktanya tidak
Hipotesis ada 2 sosok jokowi yg berkacamata dan yg tidak
JAWABAN APA INI!
Ketika mahasiswa mengaku berkacamata dengan minus 1,5.
Kemudian ditanya mengapa kami (rakyat se Indonesia) selama 20 tahun menjadi Walikota, Gubernur, Presiden tidak pernah satu kalipun mwlihat saksi berkacamata?
Jawabannya:
Kacamata pecah.
Kenapa tidak pakai lagi kacamata sedang minus 1,5
Karena tidak mampu membeli.
Pegawai BUMN PT KKA
Lalu jadi Pengusaha Mebel
Lalu jadi Walikota
Lalu jadi Gubernur
Lalu jadi Presiden
20 tahun kaya-raya
TIDAK MAMPU MEMBELI KACAMATA?
@DokterTifa Dia pikir jabatan itu kekal, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang telah dia dzolimi dan Allah akan merendahkan, menghinakan sehina-hinanya derajat dia yang telah mendzolimi rakyat selama 10 tahun
Mengerikan sekali menyaksikan orang menjadi saksi dan disumpah di bawah Al Quran,
Tetapi dalam 13,5 jam dengan enteng dan tanpa ragu-ragu berbohong, mengingkari, menjawab asal-asalan.
Tetapi jika mengingat Rp 36 Triliun uang pajak yang kita bayarkan, digunakan membeli alat penyadap untuk 6000 orang yang jadi ancaman baginya dalam melanggengkan kekuasaan,
Tertawa ketika ditanya 300 korban Kanjuruhan
Dengan dingin terjadi pembunuhan terhadap 900 KPPS
Syuhada KM 50
Maka tahulah kita bahwa orang ini Psikopat yang lebih jahat dibandingkan Hitler, Fir'aun, dan Caligula dijadikan satu.