pengpeng

hidup itu tidak mati

[pengpeng @ybask]

@LambeSahamjja Nfv

[Taryoko Lanjar @TaryokoL]

Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.

1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.

2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.

3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?

4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?

5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.

6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Fyi, Ormat Geothermal ini ditolak karena risiko destruksi ekologis & eksklusi partisipasi rakyat

Kini terbongkar proyek ini terhubung dengan ekonomi Israel

Bukan hanya mengisi kantong oligarki, rezim Prabowo juga mendanai mesin genosidal Zionis

"Clean energy, bloody profit"

[Zakki Amali @ZakkiAmali]

Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.

6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG

Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.

Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.

Udahlah bubar aja negara ini.

Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.

Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.

Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

72.000 tewas sejak Okt 2023.

Nov 24 - International Criminal Court menyatakan Netanyahu penjahat perang dan memerintahkan penangkapan.

Nov 24 - Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan pernyataan mendukung penangkapan Netanyahu.

2026 - Presiden RI satu meja dengan Netanyahu.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

YBR, siswa SD yang memutuskan bun*h diri menunjukan betapa keroposnya pendanaan pendidikan kita sehingga YBR harus tertimpa empat tangga sekaligus:

💵 DANA BOS harusnya ✅ sekolah negeri gratis:

❌ YBR masih harus bayar 1,2 juta

💵 PIP untuk ✅ beli peralatan sekolah pribadi:

❌ YBR PIP-nya gak cair-cair dan gak bisa beli peralatan sekolah

💵 Sekolah Rakyat ✅ untuk anak miskin:

❌ YBR tidak masuk sekolah rakyat

💵 Bansos ✅:

❌ keluarga YBR tidak mendapatkan bansos.

Empat program di atas, yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah, yang selalu muncul dalam presentasi keberhasilan kebijakan Indonesia, tidak mampu menjamin buku dan pulpen seorang anak di NTT.

Maaf, kita bukan bangsa yang besar.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG telah memperlihatkan dampaknya. Guru-guru Honorer dilarang bekerja, Guru-guru PPPK PW yang berhasil diangkat hanya digaji ratusan ribu, dan Guru-guru PPPK di beberapa daerah kontraknya tidak dilanjut. Berbagai kasus ini berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lainnya.

Sebab Pemda sedang tercekik: Tahun 2026, transfer ke daerah hanya 253,4 Triliun. Padahal Anggaran pendidikan 2025 yang di transfer ke daerah 347,9 Triliun: Transfer ke daerah turun 100 Triliun.

Kemenkeu kini tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, karena disitulah kunci masalah kita saat ini.

Skema Tunjangan dianggap akan menjadi jawaban masalah tersebut. Dirjen GTK dua malam lalu baru saja menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu sisa guru honorer, namun videonya hilang di Metro TV.

Tunjangan guru madrasah dan Tunjangan dosen di bawah Kemenag tidak jelas nasibnya, sekjen Kemenag menyalahkan Yayasan Madrasah Swasta, sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta dihilangkan dan diganti dengan program lain. Baik guru-guru dilingkungan negeri dan swasta akan dan sedang terkena dampaknya.

Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba.

[ferizandra @ferizandra]

Cerita di Balik Keracunan MBG Massal di SMA 2 Kudus, Terselip Ancaman dan Paksaan untuk Pihak Sekolah

Dalam proses perpindahan SPPG Yayasan Srikandi Glantengan ke SPPG Purwosari ini, beredar kabar adanya ‘tekanan’ dari sejumlah pihak.

Tragedi keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 600 siswa dan guru di SMA 2 Kudus pada Kamis (29/1/2026), menyimpan cerita yang tak banyak diketahui masyarakat.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari yang mendistribusikan ratusan porsi MBG di sekolah Kawasan itu, ternyata baru beroperasi beberapa pekan di Bulan Januari 2026.

Dari informasi yang dihimpun https://t.co/KEQ0l8MmdY, pihak SMA 2 Kudus sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan SPPG Yayasan Srikandi Glantengan. Selama beberapa bulan mendapat distribusi MBG dari SPPG tersebut, tak pernah ada keluhan dari pelajar dan guru. Tak Ada masalah soal kualitas menu MBG.

Namun sejak 8 Desember 2025, pihak SMA 2 Kudus diduga dipaksa untuk berpindah ke SPPG baru yakni SPPG Purwosari. Lokasi dapur gizi SPPG Purwosari ini berada di kawasan pabrik pengolahan kapas milik PT Perkebunan Nusantara IX.

Dalam proses perpindahan SPPG Yayasan Srikandi Glantengan ke SPPG Purwosari ini, beredar kabar adanya ‘tekanan’ dari sejumlah pihak.

Pegawai SMA itu menceritakan, sejak awal mereka kurang yakin dengan pelayanan di SPPG Purwosari. Dia Masih ingat betul, bersamaan masa libur siswa usai ujian semester, pihak sekolah didatangi salah seorang anggota DPRD Kudus bersama aparat.

Mereka menemui kepala sekolah dan sejumlah guru. Dalam pertemuan itu, anggota DPRD tersebut meminta pihak sekolah beralih kerja sama dengan SPPG Purwosari. Namun, dia tidak menyebutkan sosok anggota DPRD yang datang ke sekolah saat itu.

Kalo cerita ini benar, ini adalah bukti bahwa MBG cuman dijadikan bancakan proyek... kualitas bagus bukan jaminan bagi sebuah SPPG untuk terus dipakai oleh sekolah...

Ada kepentingan lebih besar yg bisa mengakibatkan sebuah SPPG yg baik digantikan oleh SPPG yg belum berpengalaman...

[JJ Rizal @JJRizal]

waktu republik baru berdiri rakyat aceh sigap turun tangan menyelamatkan orok republik, elitenya hadir di lembaga2 yg melahirkan UUD 45, proklamasi bahkan teuku hassan menemui sukarno, hatta, radjiman mendorong selekasnya proklamasi ... ironis jika melihat kini nasib aceh

[Яizal do @afrkml]

Lucunya, yg menempatkan pendidikan sbg prioritas pendukung alih2 utama dlm anggaran negara siapa?
Yg memprioritaskan MBG sampai 300an triliun alih2 pemerataan pendidikan dan mensejahterakan guru siapa? Kan situ semua.
Terus omong kosong macam apa yg situ ucap ini? 😔🫵🏻

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Jangan terpengaruh Buzzer. Uang yang digunakan untuk membayar pegawai SPPG dan Program MBG, diambil sebagian besar dari 20% APBN untuk Pendidikan.

Uang itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, murid, sekolah, madrasah, mahasiswa dan PTN serta para pendidik dan tenaga pendidik yang bekerja setiap hari untuk pendidikan.

MBG itu memenuhi fungsi kesejahteraan sosial dan kesehatan, seharusnya diambil dari anggaran kesehatan dan anggaran kesejahteraan sosial. Bukan dari anggaran pendidikan.

Oleh sebab itu digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi melanggar konstitusi. Yaitu pasal 31 ayat 4 UUD 1945 pada amandemen keempat. Maka, setiap orang yang bekerja untuk program MBG, sebenarnya sedang memakan konstitusi, memakan hak pendidikan semua warga negara dan hak pendidikan anak-anaknya sendiri.

[MinDos @dosenkesmas]

"335 TRILIUN buat makan siang itu setara dengan:

🎓 3,3 JUTA anak kuliah GRATIS sampai lulus S1 (kampus terkemuka yaa)

🏥 670 RUMAH SAKIT baru standar internasional (bisa bikin lapangan kerja baru)

🏫 167 RIBU sekolah rusak diperbaiki total.

👩‍🏫 Gaji 5,5 JUTA guru honorer jadi 5 JUTA/bulan (kesejahteraan guru meningkat).

[Random Warfare Worldwide @RWWReborn]

Sudah minuman rasa susu, dikemas seakan-akan aman untuk dikonsumsi secara daily (sehari-hari) untuk anak-anak, dibuat di Tiongkok pula, mantab sekali program MBG yang katanya unggulan, dapat mencerdaskan anak bangsa, dan juga memajukan perekonomian lokal di negara ini 🔥🔥🔥

[pinka ⚢🐇 @pinkairyy]

ada orang di tiktok yang data PDDIKTInya diganti nama. pemilik data ini udah lulus dan diganti sama nama BASRI. jadi penasaran kampus mana lagi yang menyediakan jasa edit PDDIKTI kaya gini (dan berapa banyak sudah korbannya🙂) yang punya datanya bilang gini btw:

[Lone Wolf @Mythicalforest]

"Hapus, hapus sekarang!"
"(saya) dari pers"
"Walaupun dari pers"

Jangan lagi mau ditipu jargon "TNI kuat bersama rakyat"

TNI gak berdiri di pihak rakyat

Mereka aparatus kekerasan negara yang dikerahkan buat memberangus kebebasan pers

[Remotivi @remotivi]

Akhir tahun ini Komdigi akan resmi menjalankan sistem kepatuhan moderasi konten yang disebut SAMAN.

Sistem ini lahir dari regulasi yang merupakan cucu kandung UU ITE. #OrdeBaruDigital

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

April tahun 2018.

BPPT bikin diskusi tentang potensi tsunami di Pandeglang.

Lalu, penelitinya dipanggil Polda Banten.

"Kita Polda tidak diam. Senin kita layangkan panggilan untuk dihadirkan Rabu atau Kamis," kata Dirkrimsus Polda Banten Kombes Abdul Karim saat dihubungi wartawan di Serang, Banten, Jumat (6/4/2018).

"Dengan dia melakukan pernyataan itu, sebagian besar warga Pandeglang khawatir. Kedua, investasi pengaruhnya ke sana, takut karena potensi tsunami," ujarnya.

"Kita lihat dulu motifnya, apa dasar bicara seperti itu."

"Bikin gaduh itu"

***

Desember 2018.

Tsunami terjadi.

Di Pandeglang.

Kalau ingat, Tsunami tersebut membawa korban.

Tiga personel band Seventeen tewas dalam peristiwa itu.