Guys, Mahfud MD baru bicara sesuatu soal pernyataan Prabowo tentang rupiah yang menurut gue paling jujur dan paling menampar yang pernah gue dengar dari mantan pejabat setingkat dia.
Dan Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu.
Tapi justru itu yang membuat kata-katanya jauh lebih mematikan.
Apa yang Mahfud katakan soal pernyataan Prabowo:
"Dari keseluruhan statement presiden selama menjadi presiden ini yang paling banyak menimbulkan olok-olok."
Pernyataan mana?
"Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa kan enggak pakai dolar."
Mahfud bilang:
Maaf kasar sekali olok-oloknya itu.
Dan itu masuk terus berkesinambungan.
Dari nenek, kakek, muda, putra putri di media sosial muncul terus diolok-olok betul presiden kita ini."
Seorang mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua MK.
Mantan anggota Komisi Reformasi Polri.
Orang yang hidupnya dihabiskan untuk menjaga martabat institusi negara harus dengan susah payah mengakui bahwa presiden kita sedang diolok-olok oleh rakyatnya sendiri karena satu pernyataan soal dolar.
Dan Mahfud langsung koreksi pernyataan Prabowo dengan sangat jelas:
"Memang ada benarnya bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar.
Tapi apakah hanya itu kebutuhan orang?
Kita negara yang pinjam uang setiap hari berurusan dengan dolar.
Harga impor pangan kita dibayar dengan dolar. Pinjam ke luar negeri pakai dolar.
Formirinya pakai dolar.
Kalau pakai dolar di desa-desa mungkin orang secara subsistens makan dari berasnya sendiri sayurnya sendiri.
Tapi masa cuma itu kebutuhan orang?"
Ini bukan analisis ekonom.
Ini akal sehat yang Mahfud sebut sendiri public common sense.
Dan kalau pernyataan presiden tidak lolos uji akal sehat paling dasar itu masalah yang jauh lebih serius dari sekadar pilihan kata yang kurang tepat.
Dan soal Purbaya Mahfud juga tidak menyimpan kata-kata:
Purbaya bilang urusan rupiah itu urusan Bank Indonesia bukan urusan Menteri Keuangan.
Mahfud langsung potong:
Kalau begitu jangan jadi Menteri Keuangan.
Bu Sri Mulyani juga tahu itu urusan BI tapi dia diangkat agar bisa membuat BI-nya begitu, polisinya begitu, hakimnya begitu, semuanya tahu konteks.
Kalau sekarang penyelundupan bilang bukan urusan saya itu urusan polisi lalu apa fungsinya dia?"
Dan Mahfud kasih satu analogi yang sangat logis:
kalau Menteri Keuangan bilang itu urusan BI nanti BI bilang itu urusan presiden nanti presiden bilang loh urusan rakyat kenapa milih saya "Bubar kan negara ini."
Dan soal The Economist yang menulis Indonesia dalam kondisi berbahaya:
The Economist minggu ini menulis editorial khusus tentang Indonesia.
Penilaiannya buruk.
Kata yang dipakai:
"jeopardizing" membahayakan.
Boros dan otoriter.
Membahayakan demokrasi sekaligus ekonomi.
Mahfud bilang:
Mudah-mudahan ini disadari.
Dua kata.
Tapi di balik dua kata itu ada keprihatinan yang sangat dalam dari seseorang yang tahu betul bagaimana sebuah negara bisa rusak dari dalam karena dia pernah berada di dalam dan melihatnya langsung.
Dan soal solusi
Mahfud kasih dua poin yang sangat konkret:
Pertama:
restrukturisasi APBN.
MBG harus ditata ulang tata kelolanya.
Bukan dihapus tapi diefisienkan.
Mahfud bahkan mengutip penjelasan Prabowo sendiri bahwa kalau MBG dikelola langsung oleh Koperasi Merah Putih tanpa perantara bisa hemat 60%.
"Kalau itu bisa dilakukan ini jauh mungkin menyelamatkan dari peluncuran yang tidak akan bisa dihentikan kalau tidak ada restrukturisasi anggaran."
Kedua
dan ini yang paling penting:
presiden perlu tahu bahwa pernyataannya keliru. Bukan dari musuh politiknya.
Bukan dari oposisi.
Tapi dari orang-orang yang mau negaranya baik.
"Kesalahan itu bukan hanya ahli ekonomi yang bisa nyatakan salah."
Dan ini yang paling menggelitik dari seluruh diskusi:
Mahfud bilang dia sudah lama tidak pernah berpikir soal dolar naik atau turun karena bukan urusannya dan kebutuhannya sudah cukup.
Tapi dia tetap bicara.
Tetap merespons.
Tetap mengkoreksi.
Karena ada sesuatu yang mengganggu dia bukan sebagai ekonom,
bukan sebagai mantan pejabat tapi sebagai warga negara yang melihat presidennya diolok-olok rakyatnya sendiri karena satu pernyataan yang tidak lolos uji akal sehat.
Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar angka rupiah di Rp17.700.
Karena angka bisa diperbaiki dengan kebijakan.
Tapi kepercayaan yang sudah hilang jauh lebih susah untuk dikembalikan.
Bottom line:
Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu berkali-kali.
Tapi dia tidak perlu jadi ekonom untuk tahu bahwa pernyataan "mau dolar berapa ribu kek di desa kan enggak pakai dolar" adalah pernyataan yang keliru secara faktual dan berbahaya secara persepsi.
Dan ketika mantan Menko Polhukam harus bilang dengan malu-malu bahwa presiden kita sedang diolok-olok rakyatnya sendiri itu bukan tanda bahwa rakyatnya yang salah.
Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sangat fundamental yang perlu segera diperbaiki sebelum olok-olok itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar komentar di media sosial.
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
@tanyarlfes lu nya juga kurang tegas jadi orang ga enakan ujungnya lu nyesel sendiri, mungkin lu ngerasa didesak ya kalo udah tau begitu mending kabur.
@MelodyAlun44633@bitaloof@SosmedAnu emang mahal tapi bisa di jatahin 1x sehari 1kotak yg kecil 1dus isi 40 bisa buat sebulan lebih, susu bayi emg keliatan gede tp bisa lebih cepet boros bisa 1 minggu udah habis