Kukuh prast

penggemar pisang rebus garis keras

[Kukuh prast @393K3]

@EllaJeanrz 5 bro

[𝓔𝓴𝓸 𝓦𝓲𝓭𝓸𝓭𝓸 @ekowboy2]

Guru pendamping SMAN 1 Pontianak ternyata sudah melakukan protes tegas

Salut untuk Bu Guru yang tetap berdiri tegak menanamkan nilai kejujuran meski keputusan akhir sangat mengecewakan, ini pendidikan yang paling berharga 💙🙏

[Kapten Haddock @SeekHustle]

Padahal lomba 4 Pilar MPR RI, tapi finalnya malah merusak nilai-nilai 4 Pilar sendiri.

Menurut gue, ini wujud Inkompetensi yang lengkap sih. Mulai dari Moderator/MC sampai Jurinya sama aja. Beneran kek representasi kehidupan kita capt, yg berkuasa salah tapi ga mau tau, wasitnya belain yang kasih makan.

Jadi pada acara babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adek yang berani karena benar itu dari SMAN 1 Pontianak. Sementara Jurinya adalah:
1. Dyastasita (Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, MPR RI)
2. Indri Wahyuni (Kepala Bagian Badan Sosialisasi Setjen MPR RI)
Buntut dari kejadian itu, SMA N 1 Pontianak melayangkan protes di Media Sosialnya.

Rispek untuk SMA N 1 Pontianak dan Siswanya yang berani bersuara 🫡

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Faiz seorang pelajar asal Kediri yang memiliki pemikirin kritis, ia kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat banyak. Begitu cara dia mencintai negara ini.

Kendati demikian, hari ini ia dituduh sebagai provokator. Alih-alih mendengarkan kritiknya, mereka (aparat kepolisian) malah menangkap dan menahan Faiz. Kemarin, ia dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan 6 Bulan Penjara.

[𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ @CakD3pp]

Anda benar pak, kita pikir2 orang kayak kita ini bayar pajak kendaraan, pajak PBB, pajak bila makan di resto, pajak cukai rokok, masak masih kurang? kemudian uang dibuat bancaan, lak jancokan kan iku.

Andi F. Noya menyuarakan isi hatinya. Ia marah dengan Pemerintah. Sebab, pemerintah tidak mencarikan pekerjaan untuknya, namun ketika sudah dapat kerja, tiba-tiba pajaknya begitu besar. Dan, apesnya lagi, pajak dari keringat rakyat ini banyak yang dikorupsi.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Chusnul ch💞timah @ch_chotimah2]

Bukan siapa-siapa, cuma orang kampung, dibantu jadi walikota, jadi Gub DKI, jadi presiden, anak dan mantu juga dibantu jadi walikota, tapi dia balas mau menghancurkan yg sdh bantu.
Malin Kundang aja ga sampai seperti ini.

Jokowi Jawab JK soal 'Jokowi Jadi Presiden karena Saya': Saya Orang Kampung, Bukan Siapa-siapa.
https://t.co/r1hORFUAup

[Satyam Eva Jayate!!! @PaltiHutabarat]

Kemarin ngaku punya kakak di Uni Emirat Arab, sekarang ngaku orang kampung..

Ini orang ngomongnya mana bisa dipercaya lagi..

Mau pulang kampung jadi rakyat biasa, eh tiba-tiba saya siap mati-matian..

Dah karakter susah memang diubah..

[Chusnul ch💞timah @ch_chotimah2]

Ibu Mega
Mba Puan
Ganjar
Ahok
Ibu Risma
Pramono Anung
Pak Andika
Seluruh kader PDIP
Anies
Tom Lembong
Pak JK
Mereka semua berjasa pada Jokowi dari walikota, gubernur hingga jadi presiden tapi dibalas Jokowi dan ternaknya sebaliknya.
Manusia apakah mereka ini?🤦

[gunawan wbs 🇮🇩 @Gunawan75_]

Semudah itu klu memang
Surat surat itu ada..

Beda klu urusan ijasah..
Karena ijasah asli tdk ada jd
Yg maju.. Buzzer, polisi, pengadilan
Sampai TERMUL di kerahkan..

Logika waras..

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Selama ini kita dibohongi dgn kalimat: siapa yg menuduh dia yg harus membuktikan.
Ternyata itu pasal dalam hukum perdata bukan pidana seperti kasus ijazah Jokowi.
KIP telah memutuskan ijazah adalah dokumen publik jadi Jokowi hrs menunjukkan ijazahnya ke publik.

Termul meriang

[Iran Embassy in Indonesia @IraninIndonesia]

Suara masyarakat Indonesia telah sampai masyarakat Iran.

Rakyat Iran telah mendengar dan merasakan pesan tulus dari masyarakat Indonesia.

Terima kasih atas doa, solidaritas, dan kepedulian Anda.

Ini adalah jawaban kami:
Kami bersama Indonesia 🙏🏼

[Kukuh prast @393K3]

@yo2thok Hai antek - antek Asing hanya Slogan

[Kukuh prast @393K3]

@kompascom Sebenarnya mudah menebaknya, kalo ribet dan ruwet ya berarti palsu.

[Kukuh prast @393K3]

@regar_op0sisi @jokowi Cepet di sidangkan saja lah biar ketahuan. Dia memang bukan negarawan, urusan gampang tinggal tunjukkan ijazahnya. Kalo ribet begini Rakyat yakin kalo memang Palsu

[Kukuh prast @393K3]

@kompascom Jelas ga punya dia. Kalo punya pasti ga seribet dan seruwet ini. Tinggal tunjukkan saja ini ijazah punya saya, silahkan kalo mau di teliti. Selsai,aman tenang dan damai.

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Mampus aku! Kalau gitu apa semua orang bisa ngaku punya gelar ini-itu & ijazah ini-itu? Toh, kalau ada yang menanyakan keasliannya, jawabannya "Ya yang mempertanyakan yang harus membuktikan".

Ini manusia bikin standar moralitas & etika yang memalukan!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini makin panas…
Vladimir Putin baru aja nyentil keras pihak trump soal Iran dan Amerika.

Dia bilang, Iran itu udah nurut semua aturan dalam kesepakatan nuklir.
Tapi tiba-tiba, Donald Trump malah keluar sepihak dari perjanjian itu.
Yang lebih aneh lagi, negara-negara Eropa tetap minta Iran buat tetap patuh…
Padahal kesepakatannya udah dibatalin duluan sama AS.

Putin bahkan ngomong blak-blakan:
Terus Iran harus patuh ke apa?

Nah loh…
Ini bukan cuma soal nuklir lagi, tapi soal standar ganda di politik global.
Jadi sekarang pertanyaannya:
ini beneran soal keamanan dunia…
atau cuma permainan kekuatan negara besar?

[Kukuh prast @393K3]

@anwaribrahim Pemimpin Malaysia yang asli sipil tapi tegas dan berani pada kebenaran. Mantap Malaysia

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Dikunjungi Dubes Iran, Ibu Megawati Soekarnoputri Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Sayyid Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru. Ibu Megawati juga menitipkan surat. (Selasa 10 Maret 2026)