Penuntutan adalah kewenangan negara,tetapi kepatuhan pada KUHP baru adalah kewajiban. Saat hukum tlah diperbarui,yg diuji bukan keberanian terdakwa, melainkan konsistensi aparat dlm menaatinya #KUHPBaruUntukSiapa
Budi Butuh Kepastian
Pelanggaran Asas Legalitas
Uji Kepatuhan KUHP
narasi negatif hanya memperlambat pemulihan. yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi, empati, dan aksi nyata di lapangan.
Aceh Sumatera Pulih ๐ฎ๐ฉ
bnpb terus menyampaikan perkembangan situasi dan penanganan banjir longsor di aceh, sumut, dan sumbar melalui Update Live BNPB di youtube https://t.co/ma5Bnsdny0 agar informasi sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat.
untuk memantau perkembangan dan penanganan bencana bisa ikuti Update BNPB Hari Ini bencana banjir longsor di 3 provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) cek Update di youtube https://t.co/yeaDF7nuVV dan sosmed lainnya di
Tiktok : @bnpbindonesia
IG : @bnpb_indonesia
X : @BNPB_Indonesia
BNPB terus melakukan update situasi dan penanganan bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan setiap langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Live Update Bencana BNPB
https://t.co/Rk1ACkE9fl
perintah yg sangat tepat dari presiden prabowo untuk percepatan penanganan, agar semuanya lekas membaik
#HunianKorbanBencana
Memulihkan Warga Terdampak
yuk kita ikuti perkembanganya BNPB Live Setiap Hari soal penanganan bencana banjir di 3 tempat aceh, sumut, sumbar semoga segera teratasi, stay safe semua https://t.co/Ie6hkCKD6p
BNPB Live Update Bencana membahas tentang penanganan bencana dan cuaca ekstrem yang sedang terjadi di Indonesia , yuk simak di sosial media bnpb setiap jam 17.00wib teman
https://t.co/3pCeFKxNQN
pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di sumatera. yuk kita berikan dukungan penuh untuk tim SAR dan relawan yg menanganinya #SumateraPrioritasNasional
Percepatan Penanganan Bencana di sumatera semoga berjalan lancar
dorongan rehabilitasi dalam kasus asdp menunjukkan bagaimana #RehabilitasiKasusASDP menjadi sorotan publik, sementara DPR dan Presiden Tegakkan Keadilan melalui langkah terkoordinasi.