Bici

[Bici @Babyysya_]

‼️TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC‼️

Motor Adek gua di curi TOLONG bagi siapapun yang liat Vario 125 hitam di forum jual beli, plat F 4684 IL, tahun 2014-2015 (atau sekitar itu), plis plis info ke gue, akan ada imbalan buat yang nemu.

Ilang di sekitar warnet dekat kampus IPWIJA

[Faizal @zalkad]

Gilaa!

Sedang menyaksikan Gubernur kesayangan kalian Sheryl Tjoanda dipermalukan di Forum United Nations Karena pertambangan di daerahnya dan dampak kerusakan lingkungannya.

Merinding 🥶

[Puffie (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)🍬 @puffclawndoryn]

Tau ga separah apa disini?
- Motor dibatasin cuma bisa beli bensin 20k, mobil 200k
- Gak boleh isi bensin kalo bar lebih dari 1
- diberlakukan ganjil genap cuma buat beli bensin
- Sekolah dibikin daring
- Antri dari tengah malam, panjangnya sampe 7km
And you have the audacity?

[Hanna @wh0isHanna]

inilah proses kehilangan jati diri. kerja selama ini palugada, All in one, end to end. pas apply kerjaan untuk role A kurang pengalaman, role B agak maksa, role C pure goblok.

[Bici @Babyysya_]

@KAI121 min cen dm

[tubina @tubbirfess]

ga pernah liat orang yang bahkan matanya pun memancarkan keserakahan dan ketamakan

[Eka Wicaksana Putra 📊 @pak_erte92]

Dinas ke luar negeri pakai anggaran pribadi, tapi qurban pakai APBN ?

Ada yang bisa jelasin logikanya dimana?

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Dear, media.

Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...

[Indra Charismiadji @icharis]

Terlepas benar/tidaknya klaim “skandal” di ISPPD 2026, ini alarm keras: Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 telah dilanggar secara TSM.

Indonesia tak punya research university sejati—kampus kita mayoritas hanya teaching university, bahkan sering jadi “SMA Jilid 2”.

Dosen diperlakukan seperti birokrat, bukan ilmuwan dengan ekosistem tenure track. Akibatnya, ilmu baru tak lahir; kita hanya mengulang pengetahuan usang dari luar negeri.

Jangan kaget jika yang tumbuh bukan budaya riset, tapi budaya gelar, sertifikat, dan pencitraan akademik.

#DaruratPendidikan #ReformasiPendidikanTinggi #ResearchUniversity #Pasal31UUD1945 #PendidikanIndonesia

[Ricky Ho @rickyho_1989]

This chart is a brutal reflection of why public frustration toward political elites in many emerging markets continues intensifying because it shows that Indonesian lawmakers are compensated at levels that look extraordinarily disconnected from the underlying economic reality faced by the average citizen, with parliament salary reaching roughly 14.7x GDP per capita, among the highest ratios globally and second only to the Philippines in this dataset, despite Indonesia still remaining a country where purchasing power remains relatively weak, informal employment is massive, public service quality remains uneven, infrastructure bottlenecks persist, legal enforcement often feels inconsistent, and upward economic mobility for large parts of the population remains structurally difficult.

And this is precisely why charts like this become politically toxic because citizens naturally begin asking a very simple question: what exactly are taxpayers receiving in return?

In high-income countries, lawmakers may also earn very large nominal salaries, but those economies simultaneously generate far stronger productivity, higher institutional quality, better healthcare systems, stronger education outcomes, more efficient bureaucracy, higher legal predictability, and materially better public goods overall, meaning political compensation exists within a much larger and wealthier economic ecosystem.

But in Indonesia, the optics become far more uncomfortable because the political class increasingly appears capable of extracting upper-middle-class or even developed-market lifestyles from an economy that still struggles to generate broad-based prosperity for much of the population itself.

And perhaps the harshest part is that compensation alone is probably not even the real issue. The real issue is performance.

Citizens are generally willing to tolerate highly compensated leaders if the country visibly becomes richer, more efficient, more meritocratic, less corrupt, and economically stronger over time. But when corruption scandals remain persistent, policymaking appears inconsistent, infrastructure projects repeatedly face rent-seeking concerns, and wealth creation remains concentrated among political insiders, conglomerates, and connected elites, high political compensation begins looking less like professionalization and more like institutionalized extraction.

Importantly, this also helps explain why anti-elite sentiment, populism, and distrust toward institutions continue rising globally because once the gap between elite living standards and ordinary household realities becomes too visible, citizens increasingly stop believing the system operates primarily for collective national advancement and instead begin viewing politics as a mechanism for self-enrichment among those already close to power.

Ultimately, this chart reflects something much deeper than salary levels alone because it exposes the uncomfortable reality that in many emerging markets, the political class often succeeds in upgrading its own prosperity far faster than the nation it supposedly represents, and over time that divergence itself becomes corrosive to institutional trust, social cohesion, and long-term political legitimacy.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Menolak lupa.

[Budi【DavidBeatt】🐿🦉🎨🔮🧟‍♀️☔🦚🍂🔨📜 @BudiBukanIntel]

Belum nemu beritanya ini gile2

[Brigitta 🍉 @brigittasiw]

Ga ada beritanya & ga rame di Twitter. Akupun baru tau kalo ada demo dari Threads. Gila.

[Ahmad Siregar @akbarahmad2277]

Sejumlah guru honorer madrasah dari berbagai daerah demo di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.00 WIB. Terjadi kemacetan yang cukup panjang sehingga terdapat pengalihan rute TJ pada koridor Koridor 9, Rute 1W, 3F, 9A, 10H, T31, S61 dan SH2.
Gaji guru naik hampir 300%....eh cuma 3 detik kok...

[jakartalk @Jakartalk]

Prabowo: “Mereka yang tidak belajar dari sejarah, akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama”

Setuju banget sama part ini

Next kalo pemilu lagi pelajarin dulu ya sejarah dan rekam jejaknya 🥰

[ayi @afaintghost]

Hari kebangkitan nasional tp yang bangkit cm amarah gw

[akun hewan | tapi bukan @akunhewan]

nih guys dengerin, jadi rakyat ga usah bermimpi bisa kaya raya 🫵🤣

kata presiden, rakyatnya tidak bermimpi utk mengalami kehidupan yg kaya raya

banyak2 bersyukur deh jd wni, masih hidup dan bisa makan udah bagus 😂

[memen @noalarmpls]

Terlalu lama hidup susah sampe makan sate 10 tusuk sendiri kerasa aneh, tiap makan di resto kerasa boros, traveling tiap 3-6 bln sekali kerasa foya2. Ini efek hidup miskin dari kecil, pas udah kerja ngerasa gak bisa manage uang. Padahal gw cuma hidup LAYAK.

[The Reds Indonesia @The_RedsIndo]

SBY buruk, Jokowi buruk. Tapi mereka sama sekali gapernah ngomong kayak gini dalam forum resmi. Seorang presiden, pemimpin negara bicara dengan kapabilitas yang cuma seperti ini.

Orang-orang yang memilih dia karena kasihan atau karena apapun, kalian berdosa sekali untuk seluruh manusia di negeri ini. Bajingan kalian dan pilihan kalian. Bedebah.

[qq ✿🍉 @jeongssaem]

korea UMR 25 juta protes americano harga 50rb banyak yg setuju, di indo umr 4 - 5 juta protes matcha harga 100rb langsung rame “BERARTI TARGET MARKETNYA BUKAN ELUUUUU”

[Jeya • English Hacks @sourvive]

Dengan logika yang sama, harusnya:
- Maling bisa minta keringanan hukuman karena tangannya lecet pas memanjat pagar.
- Penipu boleh minta keringanan karena jarinya pegel ngetik chat tipuannya.
- Pembakar hutan minta keringanan hukuman karena matanya perih kena asap.

Dasar aneh.

Pelaku tidak otomatis menjadi korban hanya karena ikut merasakan konsekuensi kecil dari tindakan yang sengaja dia lakukan sendiri.