Nnton lengkap video pak prabowo dari awal meski udah seliweran cuplikan soal "rakyat desa ga butuh dollar"
Tpi buatku, yg bikin sedih saat dia memberikan banyak pujian untk pejabat & diri sendiri,
tpi becanda soal "tangan petani yg kasar",
katanya kira2 " saat salaman dgn warga setempat, tangan mreka kasar, bahkan ibu2 nya jga tangannya kasar. Sya harus cuci tangan dengan minyak khusus"
Sumpah, emng rakyat ini becandaan doang buat dia...
cc:threadmega
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
REKAMAN BARU TRAGEDI 9/11 TERUNGKAP SETELAH 23 TAHUN
Video langka yang direkam Kei Sugimoto kini beredar, menampilkan sudut baru detik-detik runtuhnya World Trade Center
Rekaman ini menghadirkan perspektif berbeda yang belum pernah dipublikasikan, tidak berasal dari sisi selatan maupun timur
Publik kini untuk pertama kalinya dapat melihat angle baru dari peristiwa 9/11 yang sebelumnya tidak diketahui
Simpan sebelum hilang,
Ini lagu dari band Sukatani yang membuat mereka di suruh minta maaf.
Entah kenapa semakin kerasa era dimana siapapun yang menyindir dan satire akan dibungkam.
Kalau memang beneran, harusnya di perbaiki sat. Bukan di bungkam gini.
Buat pemerintah ni..
Rekomendasi makan siang gratis...
Ayam Paman Budi
makanan surga yang turun ke bumi🥰
Sudah ada sayurnya beberok yg kaya akan vitamin....
Ayam kampung
#ayampamanbudi#makansianggratis
Kualitas dan integritas pemilu barus menjadi fokus utama yang kita kawal dalam kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Peningkatan fungsi pengawasan serta tranparansi perlu dilakukan untuk kesuksesan Pilkada mendatang. Saya yakin pilkada serentak pertama yang akan diikuti oleh lebih dari 203 juta pemilih ini dapat berlangsung dengan sukses dan membawa legitimasi yang kuat dari masyarakat.
***
Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Lokasi: Jakarta Conventiom Center (JCC), Senayan, Jakarta. Selasa, 20 Agustus 2024.
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
Rekap Debat.
MVP debat tadi Pak Mahfud. Dipancing pakai jurus istilah aneh sama Gibran tapi gak kena. Jam terbang itu. (8/10)
Gibran juga tampil bagus. Ya kayak Timnas Belanda di Piala Dunia lah. Kalau tampil kelihatannya jago banget. (7,5/10)
Cak Imin. Slepetnomic 😮💨 (5/10)