Bila dibongkar semua latar belakang pendidikan komisaris BUMN, makin ketauan, Negeri ini memang tidak pernah mem-value pendidikan sebagai suatu hal yang penting #Hensa
Maka gugurlah semua laporan pidana pd Tyo, karena semua yg dia katakan soal MBG dan SPPG adalah kritik yg valid
Di hukum, istilahnya “mere vulgar”, ucapan yg terdengar kasar or menghina, tp tdk serta-merta memenuhi unsur pidana adanya mens rea (niat jahat). Ini contohnya kritik.
@blaugrana1O Masuk raudhah ada keterbatasan waktu, kasian jemaah lain di luar yg sedang antre. Ini Askarnya masih baik, dulu pernah liat jemaah lagi sholat di raudhah ditarik keluar..bahkan berdoa menghadap makam pun ketahuan askar bakal dihardik..
Secara fiqih, salat fardhu dengan duduk itu tidak sah, kecuali salat sunah. Sekali lagi ini secara FIQIH lho. Jadi nanti setelah sampe rumah tetap harus tetap di-qada.
Ini namanya salat hurmatil waqt—salat untuk menghormati waktu.
Video: 3ellelee
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
Ampun dah Prabowo, ini kopdes program kocak, ada yang ditengah hutan, tengah sawah, ini di tengah kuburan
Ini mau melengkapi kebutuhan setan atau gimana, kuntilanak, pocong, genderuwo, silahkan belanja
Kalo narsum 3 org sejenis & dr kubu yg sama semua, dgn host yg punya track record bias ke kelompok yg sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales.
Demo di Bundaran HI ini unik, karena biasanya demo ke lembaga pemerintahan tertentu
Tapi bundaran HI itu sumber traffic: masyarakt dan sosial media
peluang media ngeliput naik
peluang sosmed divideoin orang juga naik
orang aware-> tujuan demo terpenuhi dengan cara baru
Tahu kah kamu?
Dengan cukup memangkas MBG Rp36-40 triliun saja, pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan BBM.
Tapi pemerintah lebih memilih menaikkan Pertamax Rp3.950 dan Pertamax Green Rp4.100 per liter, yang efek dominonya jauh lebih luas ke seluruh masyarakat.
Padahal keduanya sama-sama bisa hemat Rp36,3 triliun di APBN.
Naik BBM = menekan daya beli kelas menengah, memicu kenaikan harga barang, memicu inflasi.
Pangkas MBG = memengaruhi kelompok rente, mengurangi dana bancakan.
Ada cara yang jauh lebih ringan buat hemat, tapi kenapa malah pilih yang membebani rakyat?
Why?