kalian boleh ndak suka sama mutualku ini, tapi
dia menjanjikan daycare saat kampanye pilkada DKI 2016, dan beneran membangun 32 daycare profesional ketika jadi gubernur.
saat menjadi mendikbud 2014, dia juga membuatkan daycare di kantor kementrian [yg kemudian digusur].
sayangnya, masyarakat kita ga terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, janji serupa di pilpres 2024 cuma dianggap remeh.
sekarang ketika ada kasus daycare malpraktek di jogja yg kemudian viral, kita cuma bisa menuntut pertanggungjawanan setelah kejadian, karena akar masalahnya tidak pernah jadi perhatian.
mereka gak care pentingnya daycare.
#lamjutkanmbg
Ini apa wahai bapak bapak pejabat ?!
Ini apa ?! 😭😭😭
Seluas ini kawasan hutan dirusak, kalian ngapain ?
Silahkan search di google map, ini di Kab. Sijunjung Sumatera Barat.
Keburu dihapus.
#intinyadeh 5 petani Pino Raya, Bengkulu Selatan diduga ditembak pihak keamanan perusahaan sawit PT Argo Bengkulu Selatan (ABS)
Salah satu org ditembak di dada. Sebelumnya jg para petani dpt terror pengrusakan pondok & tanaman warga.
WALHI desak kepolisian Bengkulu usut tuntas.
Kapan ya si pedofil, child groom, manipulative ini stop betingkah?
Gimana sih ngasih tau para pengikutnya kalo ini salah satu tindakan pelecehan? Muak banget gw
It’s wild how FIFA, who banned Russia days after their attacks on Ukraine, manage to become ‘non-political’ when it’s Israel
The hypocrisy is staggering
Ending Genocide, Enforcing Justice
The world cannot continue to pretend that reasonable solutions will be possible so long as Israel remains under the leadership of Benjamin Netanyahu’s regime. His government has overseen a genocidal campaign that has crossed the threshold of humanity’s most serious crime. Until accountability is enforced and the present path is altered, the prospect of genuine peace will remain obstructed.
At this moment, the most urgent priority is not abstract negotiations, but the immediate cessation of the ongoing genocide in Gaza and the lifting of the inhumane blockade that strangles its people. The United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory has already determined that Israel is committing genocide in Gaza. There is no moral or legal basis to soften this language. Meanwhile, the International Criminal Court has issued an arrest warrant against PM Netanyahu for war crimes and crimes against humanity. The international community must recognize that words of condemnation alone are no longer sufficient. Justice must follow!
The logical next step is to ensure that these crimes are prosecuted before an international tribunal. Anything less would be an abdication of the duty to uphold international law and human dignity. Some nations in the West have begun to recognize the State of Palestine, an overdue act that tragically required the enormity of genocide to compel action. But this must not be the endpoint. The next decisive move is to secure Palestine’s full membership in the United Nations, affirming the rights of its people in the family of nations.
Only after halting the genocide, securing justice for the victims, and ensuring Palestine’s rightful place in the international order, can we begin to speak of a sensible, durable solution for all. Until then, the credibility of the international system itself hangs in the balance. For it is not only Gaza that is under siege, but also the very principles of justice and humanity on which our common future depends.
Malu, kan?
Pidato presiden kalian dikutip dan dipuji langsung penjajah dan pembantai paling biadab abad 21
Prabowo gak mengguncang dunia. Sebaliknya, ia justru mengukuhkan genosida dan kolonialisme
Tapi yaudah lah, mau berharap apa juga dari presiden pembantai Timor Leste
Hehe mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya.
yang saya jilat menang dan berkuasa.
Yang anda jilat kalah dan ga berkuasa
Sekadar jadi penjilat pun anda kurang kompeten
Tapi biasa itu, yg kurang marah2 sama yang lebih itu wajar.
#intinyadeh beredar surat perjanjian MBG, orangtua harus ttd bahwa gak akan nuntut secara hukum klo terjadi keracunan.
Jg surat kerjasama yg salah satu isinya jika terjadi keracunan, harus dirahasiakan sampai nemu solusi.
Dikritik keras, negara dianggap lari dr tanggungjawab.