His Holiness

Hai orang-orang yang berimam.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Solusi picik birokrasi di Indonesia. Kalau ketahuan boroknya bukannya diobati, malah disembunyikan.

[txtdrimedia @txtdrimedia]

pengen marah sekaligus sedih bgt anjirlah

kita tau ibunya (bu Ijah) berusaha untuk tersenyum depan kamera sambil ngitung duitnya tapi hatinya pasti tersayat-sayat 🥺

bayangin aja perjuangannya NGAJAR 40 TAHUN pas pensiun cuman dihargai 414 RIBU 🥲

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

bisa bisanya KOPDES bisa ke bangun di aceh, tapi rumah rumah warga masih rata dengan tanah/rusak akibat bencana

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.

Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Boy Candra @dsuperboy]

Guru non ASN dilarang ngajar di sekolah negeri mulai 2027, sementara napi akan diberi kerjaan dapur MBG di Lapas dan digaji. Jujur janggal. Ini arahnya mau kemana?

[ferizandra @ferizandra]

BGN LANGGAR ATURANNYA SENDIRI...!

BGN resmi menandatangani kerja sama dengan Danone, yang berujung pada masuknya susu formula lanjutan dan biskuit balita ke dalam paket MBG...

Padahal PP No. 33 Tahun 2012 secara tegas melarang promosi susu formula lewat program pemerintah, dan WHO maupun Kemenkes RI sendiri gak merekomendasikan produk ini untuk anak yang udah bisa makan...

Ini bukan soal salah atau benarnya Danone, ini soal negara yang menggunakan uang rakyat untuk menciptakan pasar bagi produk komersial yang seharusnya gak dipromosikan...

- BGN bermitra dengan Danone, produk susu formula lanjutan masuk ke paket MBG - Melanggar PP No. 33 Tahun 2012 tentang larangan promosi susu formula lewat program pemerintah - WHO, UNICEF, dan Kemenkes RI gak merekomendasikan susu formula lanjutan untuk anak yang udah bisa makan - Program MBG berpotensi menjadi captive market berbiaya publik untuk kepentingan korporasi...

[herwin @bangherwin]

Utang RI naik,
tapi yang didorong malah pajak rakyat makin digencarkan buat ngejaga fiskal.

D4MN!!

Bukannya lebih masuk akal kalau @DPR_RI mulai evaluasi program-program konsumtif nirmanfaat yang cuma bakar anggaran negara doang?

Rakyat diperas terus,
sementara belanja pemerintah seolah haram disentuh kritik.

[A. @bleednectar]

GOBLOKKKKKKKKK, ini mah ngejual jiwa 7 turunan ke iblis

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

Gelooo, jutaan guru (termasuk saya) terancam kehilangan pekerjaan berkat Surat Edaran Kemendikdasmen No. 7 Tahun 2026

Tapi rekrutmen untuk Manajer Koperasi Merah Putih dibuka gitu aja, mantap Indonesiaku wkwkwk

[Mas Hara @Hnirankara]

Lu mau tau gak gobloknya narasi lu di mana? Ada murid yang suka dan merasa terbantu dengan MBG, tapi difarming bahwa MBG itu berhasil. Padahal, kalo lu pinteran dikit, postingan lu ini bisa dijadikan kunci buat evaluasi ulang program MBG. Sini, biar gue bantu jelasin:

1. Murid yang merasa terbantu dengan adanya MBG didata, mereka berasal dari keluarga miskin/menengah/kaya;

2. Dengan data yang didapat di poin 1, kelompokan data per kelas ekonomi-tingkat kepuasan;

3. Jika rata2 yang merasa terbantu adalah kelas miskin, maka program wajib tersegmentasi bagi murid tidak/kurang mampu;

4. Kenapa MBG harus dievaluasi ulang dan segmentasi penerimanya hanya kelas kurang/tidak mampu? Karena itulah problema yang harus diselesaikan oleh pemerintah;

5. Apa yang akan terjadi jika penerima MBG hanya dari kalangan kurang/tidak mampu? Porsi anggaran berkurang, negara bisa hemat hingga ratusan triliun per tahun, APBN kembi sehat, penerima manfaat jadi tepat sasaran, hingga meminimalisir potensi korupsi oleh pemilik dapur;

6. Jika penerima manfaat sudah "targeted" ke murid dari kelas kurang/tidak mampu, apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah?;

7. Perluas lagi sasarannya ke HANYA penderita stunting/gizi buruk, sedangkan ibu hamil diberikan paketan MBG yang berbeda (produk khusus selama masa kehamilan untuk membantu pertumbuhan/kesehatan janin; bukan makanan berat yang berpotensi terdapat kandungan racun);

8. Jika pemerintah mampu melakukan poin 1-7, gue yakin Prabowo bakal dapat banyak pujian bahkan dari orang2 yang sebelumnya ngasih kritikan keras ke program MBG.

Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Prabowo mampu dan berani untuk evaluasi ulang (total) programnya, termasuk pengurangan jumlah insentif per hari bagi pemilik dapur?

[salam4jari @salam4jari]

Segini ambisiusnya sampai tega mengorbankan kecerdasan anak bangsa 😭

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[zhil @zhil_arf]

Pada zaman Orde Baru yang sangat korup, rezim membiarkan profesional bekerja kemudian mengkorupsi semua hasil jerih payah mereka. Profesional dijadikan sapi ternak.

Rezim sekarang jauh lebih bodoh. Profesionalnya malah dikriminalisasi.

Gw sebetulnya curiga bahwa ini adalah sengaja. Siapakah motor utama Reformasi? Ya para kelas produktif yang diternakkan oleh penguasa Orde Baru. Dulu kelas produktif ini berpikir, "wait, kenapa mereka yang berkuasa? Kenapa nggak gw aja yang berkuasa ya?"

Para penguasa lama Orba sakit hati karena digulingkan dan karena semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka tidak nyaman hidup tanpa budaya yes man ABS, feodalisme, dan impunitas.

Mereka tidak bisa membangun pabrik, mereka hanya bisa memalak pabrik. Di dunia yang adil, mereka pasti kalah.

Jadi, mereka tidak mau hidup di dunia yang adil. Mereka ingin memutar balik waktu dengan merobohkan pabrik, membasmi kelas profesional, dan menghancurkan kapasitas karya Indonesia, supaya mereka bisa berkuasa lagi dengan impunitas seperti dahulu.

Padahal, tanpa para orang yang actually mau mikir kerja bagi negeri ini, para orang lama itu secara harfiah hanyalah segerombolan preman, maling, penyamun, dan bandit hutan yang hanya bisa merampok dan memalak. Mereka tidak bisa bikin apa-apa.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia.

BPOM secara resmi mengakui di depan DPR:
mereka belum pernah melakukan
sampling makanan MBG.
Sama sekali.
Karena tidak ada anggaran.

Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar:
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran.
Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM.

Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman.
Tidak ada pengujian laboratorium resmi.
Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang.

Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir:
MBG: Rp60 triliun sudah terserap.
Hampir Rp1 triliun per hari.
Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar.
Bukan Rp2,9 triliun.
Bukan Rp2,9 miliar per bulan.
Total Rp2,9 miliar.

Perbandingannya:
anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri.

Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran:
BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG.
Sudah disetujui.
Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan.

Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya.

Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan.
Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian.

Dan ini yang paling ironis:

Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG.
Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan.

Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman.
Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa.
Mereka bisa melihat.
Tapi tidak bisa membuktikan.

Konteks yang membuat ini semakin mengerikan:
Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR.
Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo.
Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain.

Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran.

Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini:
BGN punya anggaran untuk:
Motor listrik Rp1,2 triliun
Digitalisasi Rp3,1 triliun
Semir sepatu Rp1,25 miliar
Sikat semir Rp272 juta

Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan.

Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak.

Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu?

Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai?

Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan.

Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu?

Bottom line:

Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen.

Bukan karena teknologinya tidak ada.
Bukan karena BPOM tidak mau.
Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu.

Ini bukan kelalaian kecil.
Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi.

Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran.

Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun.
atau ini bukan program makan bergizi
atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??

[Erasmus Napitupulu @erasmus70]

Kalian bisa rasakan kesalnya jadi mbak Asfin?

Belajar, sekolah, advokasi, berdebat spesifik pasal dalam koridor “hukum” sama orang yg modal “menurut keyakinan saya”

Nanti dibilang defisit pengamat, tapi yg dikirim dan dibayar pake pajak kita modelan begitu

Asyem.