Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Politik sering membuat orang lelah. Terlalu banyak janji, terlalu sedikit hasil. Karena itu, ketika potongan bagi mitra ojol akhirnya turun menjadi 8 persen, yang berubah bukan hanya angka, tetapi juga harapan bahwa percakapan masih bisa mengalahkan kebuntuan.
Di media sosial orang lalu bergurau, “No Dasco, No Disco.” Mungkin itu memang hanya slogan. Tetapi slogan selalu lahir dari sebuah peristiwa. Dan kadang, yang paling lama diingat publik bukan siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang pulang membawa hasil.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Politik sering membuat orang lelah. Terlalu banyak janji, terlalu sedikit hasil. Karena itu, ketika potongan bagi mitra ojol akhirnya turun menjadi 8 persen, yang berubah bukan hanya angka, tetapi juga harapan bahwa percakapan masih bisa mengalahkan kebuntuan.
Di media sosial orang lalu bergurau, “No Dasco, No Disco.” Mungkin itu memang hanya slogan. Tetapi slogan selalu lahir dari sebuah peristiwa. Dan kadang, yang paling lama diingat publik bukan siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang pulang membawa hasil.
Sedikit terkejut membaca beragam komentar di postingan ini. Izinkan saya turut menyampaikan pandangan dari sudut berbangsa dan bernegara yang lebih sehat dan bijak.
Kedekatan seorang bawahan dengan pemimpin tidak seharusnya dijadikan bahan hinaan murahan.
Menyebut hubungan profesional antara Presiden dan pembantunya dengan istilah-istilah merendahkan atau ejekan personal lainnya bukanlah kritik politik, itu hanyalah bentuk degradasi kualitas diskursus publik.
Teddy Indra Wijaya berada di lingkar dekat Presiden karena kepercayaan, loyalitas, dan kapasitas kerja.
Dalam banyak pemerintahan di dunia, seorang kepala negara memang memiliki orang-orang kepercayaan yang bekerja sangat dekat dengannya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Itu hal normal dalam tata kelola kekuasaan modern, dan perannya sebagai Sekretaris Kabinet adalah jabatan resmi dalam struktur negara.
Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kritiklah kebijakannya. Kalau ada yang meragukan kapasitas pejabat, uji dengan data, rekam jejak, dan kinerjanya. Tapi ketika kritik turun level menjadi ejekan personal dan insinuasi yang melecehkan, maka yang tampak bukan kecerdasan, melainkan ketidakmampuan membedakan kritik substantif dari olok-olok receh.
Publik harus sadar bahwa budaya politik yang sehat dibangun dengan argumen konstruktif, bukan penghinaan. Hari ini seseorang dihina karena dekat dengan pemimpin, besok orang lain akan dihina hanya karena berbeda pandangan. Jika itu dibiarkan, maka ruang demokrasi berubah menjadi arena bully massal, bukan tempat adu gagasan.
Kita boleh tidak sepakat dengan seseorang, boleh mengkritik keras pemerintah, tetapi tetap ada batas etika dalam berpolitik. Jangan biasakan merendahkan martabat orang hanya karena tidak suka secara politik. Karena ketika kebencian lebih dominan daripada nalar, yang rusak bukan hanya individu yang dihina, tetapi juga kualitas demokrasi kita.
Sudah waktunya publik dewasa dalam berpolitik, lawan ide dengan ide, lawan kebijakan dengan argumen, bukan dengan hinaan yang mempermalukan diri sendiri.
@LambeSahamjja Berarti sama kaya kasus ini, kalo suatu BANK gabisa menjamin keamanan Nasabah, ya kepercayaan nasabah makin hancur, masa perusahaan tbtb punya utang sampe 123 Miliar padahal gapernah minjem.
https://t.co/XpCUK6LZ8S
@CakD3pp Adalagi @byu_id udah ngumpulin Ucoin berbulan2 buat dituker pake kuota lagi atau reward lain, eh harus bgt angus setiap tahun baru. Kenapa ga dibiarin jadi tabungan konsumen??