Nah kan, negeri ini, emang tabiatnya korup, jadi rakyat juga korup kok, apalagi kalau jadi pejabat. Oleh karenanya, mending revolusi mental deh, introspeksi diri dulu pada, timbang rame2 mau menghancurkan negara, crabs mentality namanya.
Anak saya mau ke Gambir, saya pesankan Gocar. Sebenarnya punya kartu Flash tapi saat di pintu tol dia lupa kasih kartunya ke sopir. Kata Sopirnya nanti dimasukkan ke biaya aja.
Dan jeng jeng... ternyata biaya tol Karawaci-Tomang dicharge Rp. 42.500. Padahal tarip tol cuma Rp. 8000.
Selisih memang cuma 36.500 tetapi tetap aja namanya MALING.
Ini nih Korupsi udah sistemik. Udah jadi wabah.
Source : thread hujansubuh1
Iya, Indonesia lagi diserang pake dana unlimited dari luar pake tangan2 anak negri sendiri yang melacurkan diri pada mereka utk merusak dan memiskinkan lagi negara ini.
Aku ga yakin kalau akun ini ga dapat aliran dananya juga
Semoga Indonesia tetap kuat. para pengkhianat bangsa ini semoga terhimpit di kerak bumi
Kejahatan mereka melampaui batas. Mrk memakan daging dan darah saudara sebangsa dengan berkhianat
Yang gajinya 5jt itu belinya pertalite, pasti tuh. Ga jeruk to jeruk juga lah. Ohya, kudu dibandingkan jg dg biaya hdp keseluruhan biar lebih kesemek to kesemek
Gue nemu harga bensin di Amerika langsung dari foto pompa bensin beneran.
Terus gue bandingin sama Pertamax Indonesia yang baru naik.
Hasilnya agak mencengangkan:
Pertamax RON 92 Indonesia sekarang: Rp16.250/L
Bensin setara di Amerika?
Louisiana: Rp17.862/L
Texas: Rp17.391/L
California: Rp28.158/L
New York: Rp21.299/L
Tapi tunggu dulu.
Kalau masukin faktor gaji minimum, ceritanya jadi makin brutal.
Baguslah, BI independent tuh tunduk ma sapa sbnrnya kalau bukan tunduk asa negara. Bukan tunduk pada pemerintah, tapi tunduk pada kepentingan negara lah
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
Yudikatif kita memang problematik banget dan aku yakin infiltrasi dari kepentingan luar pemerintahan udah sampai di tingkat tertinggi lembaga ini. Melakukan blunder berkali-kali tapi lolos dari tuntutan publik. Selalu eksekutif yg menjadi sasaran. Legislatif juga lolos.
Pernah liat di thread. Berita internasional, kunjungan presiden RI yg maraton, multi negara.
Ada org luar komen dlm english. Intinya krg lbh dia blg:
"Percuma gencar promosiin investasi di negerimu. itu bos gojek yg konsepnya revolusioner, buka jutaan lap kerja, idenya ditiru bnyk negara, malah masuk pengadilan krn tuduhan berbau kriminalisasi,
pdhl dia asli bangsamu sndri.
Mana ada investor mau percaya naruh duit di negerimu dg kondisi hukum yg tdk pasti. Mending ke SG, MY, atau vietnam"
cc:alrogritm
Yg jadi musuhnya adl mafia pendidikan yg sdh terlalu nyaman dgn system lama, system baru akan meruntuhkan dominasi mrk.
Plus, pihak yg ingin merontokkan 'kredibiltas gov era para pejabat yg dibidik ini, tujuan ultimate nya gov membidik gov saat ini krn satu rangkai
Media di Indonesia sampah emang dah. Padahal pernyataan Purbaya itu cuma becandaan bukan hal serius. Baca komentar2 di bwh mrk semua ga pada lihat konteks aslinya, cuma bisa menghujat neg sendiri doang
Singapura dan Malaysia menolak keras ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan memajaki kapal-kapal yang melewati Selat Malaka.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa Selat Malaka harus tetap bebas dan terbuka. Ia menambahkan, tidak boleh ada satu negara pun yang akan membatasi navigasi atau mengenakan biaya baru pada kapal yang menggunakan rute tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan pun memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak.
Sementara itu, Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan seluruh kebijakan pemerintah terkait Selat Malaka akan sejalan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Sebelumnya, Purbaya melihat potensi penerapan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Kebijakan tersebut seperti yang dilakukan Iran di Selat Hormuz. βDan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,β katanya di acara Simposium PT SMI, di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4).
Purbaya menyebut, jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan yang cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.
πΈ: Dok. Shutterstock.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.β
β
π: bisnisupdate | update | bisnis | oneliner | R074 | R029 | E093
β
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Saya bukan orang pak JK. Tapi saya sudah mengenal pak Jusuf Kalla sejak tahun 2003 (ketika sy direktur di Kemlu dan beliau menjabat Menko Kesra) dan sejak itu sering berurusan dgn beliau. Sy suka berdikusi dan berbeda pendapat dgn beliau. Dan naluri beliau sering benar.
Saya yakin 1000% pak JK orang baik yg berhati bersih, tidak pernah licik& dendam, tidak pernah menjahati atau mencelakakan orang, dan punya komitmen yg murni pd bangsa & negara. Beliau negarawan sejati dan pembela demokrasi yg tulus. Tidak kerdil dan penuh akal bulus seperti orang2 yg sekarang sedang mencoba melakukan character assassination dan mencelakakan beliau.
Asli gw miris dengan SDM bangsa ini. Bgm caranya biar negara bisa melindungi segenap bangsa jika mereka ga siap dengan perang kognitif?
Betapa krisisnya bangsa ini. Gw sih gpp, tapi generasi selanjutnya bakal gimana?
@anakodok2009@LambeSahamjja@kompascom Kamu sehat?
Kenapa jadi bahas yg di luar konteks? Itu bahas klarifikasi dari kedutaan Rusia atas berita yg dimuat kompas.
@anakodok2009@LambeSahamjja@kompascom Itu kan asumsi kamu. Yg jadi permasalahan bagi Kedutaan Rusia kan kompas bilang bhw ada pernyataan resmi, sementara mereka tidak menyatakan demikian. Jadi media tidak boleh mencatut asumsi tanpa ada validitas. Itu loh yg dimaksud.
Makanya si org Indonesia gampang bgt digiring
@anakodok2009@LambeSahamjja TIDAK ADA PERNYATAAN RESMI SOAL HARGA DARI PIHAK KEDUTAAN RUSIA
tapi @kompascom bilang itu sudah ada pernyataan resmi dari Dubes Rusia.
Emang gini sih cara kerja media yang ga independen, memelintir sedikit buat menggeser opini.
Pak @prabowo, bisa ga sih yg beginian di counter secepatnya. Baca komentar2 di bwh miris bgt.
Gw percaya ke pemerintah pusat, tapi ga semua anak buah bpk jg bener.
Bpk sdh tahu ada deep state, trus gmn beresinnya, bisakah BPK membereskannya?
Pak, perang kognitif ini sdh parah