Pantesan nggak ada TNI ternyata demo buzzer, duit pajak di pake buat bayar buzzer demi program laknat, lahan basah koruptor
Dari demo buzzer ini, fix guys, MBG HARUS STOP, koruptor nggak mau kehilangan lahan basahnya
MBG/ KOPDES HARUS STOPPP
#demo#indonesiagelap
🚨😳 INSIDEN KONTROVERSIAL MEWARNAI LAGA ARGENTINA VS ALJAZAIR!
Lionel Messi terlihat menginjak bagian belakang kaki Ahmed Mandi dalam sebuah duel yang memicu perdebatan. Meski tayangan ulang menunjukkan kontak yang cukup keras, wasit maupun VAR memilih untuk tidak memberikan kartu apa pun kepada sang kapten Argentina. ❌🟥
Keputusan tersebut langsung memancing reaksi dan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola.
MENURUT KALIAN, APAKAH INSIDEN INI SEHARUSNYA BERUJUNG KARTU MERAH UNTUK MESSI?
#FIFAWorldCup
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
BEM UI TUNJUKKAN CHAT KE POLRES, BANTAH TAK ADA PEMBERITAHUAN DEMO 12 JUNI
Athof, Ketua BEM Ul: "Bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa aksi 12 Juni kemarin tidak ada pemberitahuan. Tidak ada surat yang dikirimkan."
"Pada faktanya, di sini saya telah memegang buktinya. BEM UI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat terkait aksi di Bunderan HI."
"Cuma, kita juga tidak usah kaget dikarenakan Polri hanya institusi yang membela kepentingan elit."
"Polri tidak ada untuk melindungi kepentingan rakyat. Polri tugasnya hanya berbohong setiap saat."
12 Juni 2026. Polda Metro Jaya klaim ke media:
"Sampai detik ini tidak ada surat pemberitahuan demo dari BEM UI."
BEM UI tunjukkan surat berkop resmi , ditandatangani Ketua + Kadep Aksi ,dikirim ke Polres Jakarta Pusat 9 Juni 2026, 3 hari sebelumnya.Sesuai UU No. 9/1998 Pasal 10.
Polisi bilang sudah cek Polres Depok, Polres Jakpus, Direktorat Intelkam , semua "tidak ada."
Satu pihak punya dokumen fisik.
Satu pihak bilang tidak pernah terima.
Perlu diingat: UU No. 9/1998 mengatur pemberitahuan, bukan izin.
Demonstrasi bukan aktivitas yang perlu disetujui polisi , hanya perlu diberitahu.
Tapi kalau dokumen resmi bisa "tidak ditemukan" begitu saja setelah dicek tiga satuan berbeda , pertanyaannya bukan soal prosedur lagi.
Siapa yang seharusnya kita percaya?