Pemilihan Umum Tahun 2024 tinggal 30 hari lagi, penting kami sampaikan bahwasannya seluruh aspek kehidupan kita semua tidak terlepas dari kebijakan yang bersumber dari politik kekuasaan. Untuk itu perlunya rakyat Indonesia terutama kaum pekerja harus menentukan nasibnya sendiri.
Fenomena working poor itu nyata. Pekerja sudah bekerja keras, tapi upah tidak cukup menutup kebutuhan hidup. Ini bukan soal malas, tapi struktur upah dan biaya hidup yang timpang. Karena itu perlu kebijakan upah layak dan perlindungan agar kerja benar-benar membawa kesejahteraan.
Jika pekerja informal terus membeludak, itu tanda negara gagal menciptakan kerja layak. Tanpa jaminan upah, pensiun, dan perlindungan, jutaan orang hidup dalam ketidakpastian. Negara harus hadir, bukan membiarkan rakyat bertahan sendiri di tengah kerasnya ekonomi.
Partai Buruh akan menyelenggarakan Kongres Partai Buruh pada 19–22 Januari 2026, sebuah momentum penting untuk menegaskan arah perjuangan politik kelas pekerja di Indonesia. Kongres ini mengusung tema “Partai Kami adalah Masa Depanmu”, sebuah penegasan bahwa masa depan demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat hanya bisa dibangun jika suara buruh dan rakyat kecil menjadi pusat pengambilan keputusan politik.
Kongres bukan sekadar agenda organisasi. Ia adalah ruang konsolidasi gagasan, evaluasi perjuangan, sekaligus peneguhan identitas Partai Buruh sebagai alat politik rakyat. Di tengah krisis ketenagakerjaan, upah murah, pemutusan hubungan kerja yang masif, serta kebijakan yang semakin menjauh dari kepentingan publik, Partai Buruh hadir untuk menawarkan jalan alternatif: politik yang berpihak, berani, dan berakar pada realitas hidup rakyat.
Melalui kongres ini, Partai Buruh akan membahas arah strategi politik ke depan, memperkuat struktur organisasi, serta merumuskan sikap terhadap berbagai persoalan nasional—mulai dari ketenagakerjaan, jaminan sosial, demokrasi, hingga kedaulatan ekonomi. Lebih dari itu, kongres ini adalah ajakan terbuka kepada seluruh rakyat pekerja: masa depan tidak bisa dititipkan pada oligarki. Masa depan harus diperjuangkan bersama.
Karena bagi Partai Buruh, politik bukan soal kekuasaan semata, melainkan tentang harapan. Dan harapan itu bernama masa depanmu.
Konferensi Pers & Seminar KSP – PB (Koalisi Serikat Pekerja - Partai Buruh)
“Kobarkan Semangat Perjuangan Marsinah”
Dalam rangka memperingati penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada 12 November 2025 di Gedung Joang'45 - Jakarta Pusat.
Dapat kabar bahwa kawan Angga/Jhon @suaramudapb sudah bebas.
Terima kasih tim hukum @EXCOPARTAIBURUH, KPBI, Kompol, FBTPI, dan kawan2 semuanya yg sudah ikut mengawal.
Semoga semua aktivis yg ditangkap sewenang2 & non-prosedural bisa segera dibebaskan juga.
P.S. Bung Jhon belum sepenuhnya bebas. Statusnya masih tersangka, dengan penangguhan penahanan & Tim Hukum @EXCOPARTAIBURUH sebagai penjaminnya. Kawal terus ✊️
Serikat Pekerja Kampus Bersama Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Wakil Ketua @DPR_RI , Sufmi Dasco Ahmad @bang_dasco tentang Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru pada Selasa, 30 September 2025.
Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja dan organisasi kerakyatan menghadiri RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di DPR RI, 30 September 2025 untuk menyerahkan Draft RUU Ketenagakerjaan. Suara buruh & rakyat harus jadi dasar kebijakan!
#PartaiBuruh#RUUKetenagakerjaan
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.” (HR. Ahmad)
Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Mari kita teruskan perjuangan dengan semangat keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
#PartaiBuruh#NegaraSejahtera#MaulidNabi1447H
Akar persoalan yang kita hadapi saat ini adalah struktural, yakni tidak adanya representasi kelas pekerja dalam sistem politik. Karena itu, isi kebijakan yang lahir hampir selalu anti kelas pekerja dan hanya melayani kepentingan pemilik modal. Selama kekuasaan tetap dikuasai oligarki, apa yang kita rasakan akhir-akhir ini akan terus berulang.
Solusi politik sesungguhnya adalah menghadirkan kekuasaan kelas pekerja. Hanya dengan itu, negara bisa dijalankan untuk kepentingan mayoritas rakyat, bukan segelintir elite. Bentuk konkret dari kekuasaan kelas pekerja adalah membangun Negara Kesejahteraan.
Setidak ada tiga prinsip utama negara kesejahteraan: (i) Penyediaan hak-hak sosial dasar, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan, untuk memastikan semua warga negara memiliki standar hidup layak; (ii) kesetaraan kesempatan, di mana setiap orang berhak atas kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang; dan (iii) distribusi kekayaan yang lebih merata, melalui jaminan sosial dan redistribusi pendapatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi ketimpangan. Ini termasuk pajak progresif untuk orang kaya dan membebaskan pajak bagi si miskin.
Dengan arah ini, rakyat akan sejahtera, demokrasi lebih sehat, dan krisis politik bisa diakhiri. Solusi politik kita hari ini jelas: kelas pekerja harus berkuasa.
Kalau definisi ‘bekerja’ cuma kerja 1 jam seminggu kayak versi BPS, ya wajar aja angkanya bisa tembus 303 ribu. Tapi itu bener-bener mencerminkan kualitas kerja nggak sih? Menurut kalian, kerja 1 jam seminggu udah layak disebut ‘bekerja’?
Partai Buruh akan membersamai aksi yang dilakukan kaum buruh, serempak di berbagai daerah pada 28 Agustus 2025. Salah satunya menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.
Bagaimana menurut kalian? Berapa kenaikan upah yang ideal di tahun depan?
Rakyat di-KALAH-kan lagi dan dipaksa keluar dari kawasan Sumbu Filosofi @UNESCO. Relokasi eks Menara Kopi hanya bebas beaya sewa, air dan listrik sampai dengan Desember 2026. Dana 2 milyar ternyata biaya pembebasan lahan bukan untuk bantuan modal bagi warga ABA. Bertahun2 jadi penyumbang PAD bagi @PemkotJogja dan @humas_jogja ternyata tidak dihargai, habis manis sepah dibuang. Andum slamet warga ABA, tetap semangat, besok berjuang lagi... 🥺🔥
Dalam peringatan May Day di Jakarta kemarin elemen pendukung PB terbagi menjadi 2 titik, di Monas dan di DPR. Aksi di depan Gd. DPR dibubarkan paksa oleh aparat, 14 massa demonstran ditangkap dan masih belum dilepas. Partai Buruh mendesak kpd aparat kepolisian agar segera membebaskan mereka yg ditangkap.
Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara.
#MayDay2025
#MeiBerlawan