Saya nanya soal haji 2024 yang katanya ada 8.400 jamaah gagal berangkat dan ada pengunduran antre.
Kalau ada, bagus. Berarti membantu KPK dalam klaimnya.
Sidanh sudah mau selesai, ruang aduan sudah dibuat setahun lalu, namun dari 8.400 itu gak ada satu pun.
Anda mau ngomong apa sih?
@Stakof Itu mungkin fakta yang siur, tp pengunduran ribuan jamaah dan terjadi kegagalan keberangkatan itu ada. Fakta di belakang bahwa itu di undur d tahun selanjutnya mjd fakta baru yg ng bs menggugurkan bahwa bnyak yg gagal.
Ada ada pengunduran haji di tahun 2021-2022, ini jelas karena COVID. Lawong memang tidak ada haji.
Tapi fakta dari mana ada 8.400 jamaah yang gagal haji tahun 2024, padahal fakta persidangan menyebut ada 10.000 yang terpotong antreannya?
https://t.co/3WRWUI2mZM
@Stakof Banyak pak yang gagal berangkat, itu fakta. Bukan urusan jemaah mengadu tp bagaimana pemerintah menjamin akan pelayanan yang dia janjikan sbg pihak yg mengelola uang jamaah. Fyi ortuku di undur 6th, dan banyak yg gagal berangkat dlm contoh kasus hrsnya thn 2021 tp jd 2022.
Fakta dari mana? Kalau fakta, kenapa tidak ada satu pun dari mereka dihadirkan di persidangan?
Mengikuti sidang, gak? Angka 8.400 itu akal-akalak KPK, karena fakta persidangannya: ada 10.000 jamaah yang terpotong antreannya dan langsung haji di tahum 2024z
Fakta dari mana?
@Stakof Banyak pak yang gagal berangkat, itu fakta. Bukan urusan jemaah mengadu tp bagaimana pemerintah menjamin akan pelayanan yang dia janjikan sbg pihak yg mengelola uang jamaah. Fyi ortuku di undur 6th, dan banyak yg gagal berangkat dlm contoh kasus hrsnya thn 2021 tp jd 2022.
KPK mendakwa Gus Yaqut sebagai koruptor, salah satu alasannya, adalah: ada 8.400 orang jamaah yang gagal haji.
KPK bahkan membuka ruang aduan untuk kasus ini. Faktanya, sampai persidangan, tidak ada satupun dari 8.400 jamaah itu yang mengadu.
Jika memang ada, justru ini membantu KPK.
Pertanyaannya: kenapa tidak ada yang mengadu, padahal katanya ada 8.400 jamaah yang gagal berangkat?
Karena memang angka itu tidak pernah ada. Ini hanya karangan KPK. Padahal, di tahun 2024, ada 10.000 jamaah reguler yanh terpotong antreannya karena kuota tambahan reguler, dan 10.000 jamaah haji khusus.
Cara paling ๐คฎ adalah memakai urusan privat untuk hal yang tidak bisa dibuktikan.
@Stakof Gak mungkin dibales. Kalo memang dia korban, harusnya dia lapor KPK jadi saksi aja. Toh KPK kesulitan nyari saksi korban. Udah buka hotline gak ada yg daftar. @yoga_keceng berani jadi saksi? Jangan cuma berani misuh tapi gak berani buktikan!
@Stakof Gini lo njeng, memang yg dirugikan bukan Negara. Tp calon jamaah yg kuotanya di rampas dan di alihkan ke ONH PLUS. yg jd korban termasuk ortu saya. Yang harusnya sudah berangkat. Akhirnya mundur2. Biaya makin bengkak. Kurs real naik. Harga2 jg naik. Gus taekkkkk
Terkait kasus kuota haji, sejak awal yang diperkarakan adalah: perubahan kuota ini (dari 92:8 menjadi 50:50) melanggar UU, kemudian dari sana ada gratifikasi dan penyuapan.
Tapi apa kata ahli yang diundang KPK?
Unik, karena di dalam BAP, Prof. Ramli Atmasasmita tidak dikasih tahu keterangan lengkap, bahwa ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa kuota tambahan merupakan kewenangan menteri.
Jadi, BAP beliau dipakai KPK untuk memenjarakan Gus Yaqut. Bahkan seluruh isi BAP Prof. Ramli ini memberatkan Gus Yaqut.
"Saya tidak ditunjukkan pasal ini," kata Prof. Ramli, "kalau tahu begini, ya, pernyataan saya berubah."
Prof. Ramli akhirnya menjelaskan, dari pasal yang ditunjukkan di persidangan, bahwa kuota haji dibagi dua: kuota asli dan kuota tambahan.
Untuk kuota asli, memang wajib 92:8. Namun ketika ada tambahan kuota, maka menjadi kewenangan menteri mau diporsi berapa.
Apa kata Prof. Ramli terkait adanya gratifikasi dan penyuapan akibat perubahan kuota ini?
"Apakah menteri menerima uang?"
Semua saksi di persidangan tidak ada yang mengatakan ada aliran dana ke Gus Yaqut, demikian kata advokat.
"Kalau gitu pelakunya siapa?" lantas disebutkan siapa saja yang bermain uang dari kebijakan perubahan kuota ini. Dan Prof. Ramli menegaskan: setiap orang terbebani hukum atas perbuatannya.
Gak bisa menteri dipidana karena bawahannya bermain uang seperti ini.
Selengkapnya: https://t.co/2fH8jyCl1f
Ada juga kritik Prof. Ramli terkait sikap KPK yang ini.
:)
kalau kalian lihat sidang Gus Yaqut,
kalian bakal kaget. . .
ternyata TIDAK ADA SATUPUN bukti yang bisa memberatkan Gus Yaqut ๐
bahkan ahli yang memberikan keterangan, malah scr terang menganulir dugaan keterlibatan Gus Yaqut.
Orang-orang yang suka sound horeg ini sejenis manusia anomali.
Diluruskan ulama, membangkang. Diajak dialog, gak bisa. Diatur dengan hukum, gak mau. Mau dilaknat, masih Islam. Dibiarkan, malah perusak.
Diluruskan dengan kekerasan jelas gak bisa, karena melanggar UU. Diluruskan dengan baik-baik pun bebal.
Jenis manusia yang membuat semua orang susah.
Konon, menurut Guru Gembul, peradaban Islam mentok karena menjadikan Imam Syafi'i sebagai gantungan baju. Imam Syafi'i, kata dia, punya dosa besar terkait kondisi ini.
Saya tonton videonya sampai utuh, gak nemu dosanya di mana.
@xtelmarine Hahaha.
Memang video pendek memakai claude, ya. Biar gak ribet. Tapi kalau durasi panjang, ya, editing sendiri. Tapi udah gak banyak animasi, biar cepet tayang saja.
Kenapa masif sekali tab notifikasi saya terkait hal ini, bahwa Gus Yaqut dianggap menjual kuota haji? Apakah ada yang ingin mengaburkan fakta persidangan, bahwa pihak-pihak yang menjual kuota adalah sindikat ASN Kemenag?
Mereka sudah mengaku di persidangan: tidak ada perintah atau arahan atau nota dari menag waktu itu, yaitu Gus Yaqut.
Unggahan soal kerugian negara beberapa waktu terakhir memang karena saksi ahlinya membicarakan keuangan negara. Soal fakta persidangan siapa saja yang menjual kuota, itu di persidangan awal.
Mau heran, tapi karena masif, jadi tidak lagi heran.
๐
@Stakof Apa yang mau lu bela, dia jualan kuota haji yang seharusnya buat orang yang sudah mendaftar lama, malah dijual dengan harga lebih mahal. Mau bangun opini gus yaqut g salah karena nggak ada kerugian negara, orang dia zalimnya ke masyarakat yang sudah antre kok.
Hari ini, saya hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan moral sesama Muslim sekaligus menyaksikan langsung jalannya sidang sahabat saya, Gus Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Ismail dari Maktour. Kehadiran ini adalah wujud ukhuwah, dengan harapan besar agar proses peradilan ini berjalan secara objektif, transparan, serta senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Alhamdulillah, saya melihat kondisi beliau sehat dan tetap tegar menghadapi proses hukum ini. Mari kita terus doakan bersama agar kebenaran dapat terungkap dengan seadil-adilnya, serta kita senantiasa mengedepankan kedamaian, saling menghormati, dan menjaga persatuan dalam menyikapi setiap persoalan bangsa.
#ubn
"Dulu saya PNS, sudah pensiun muda, Yang Mulia. Sejak 2014." jawabnya tegas ketika ditanya Hakim Ketua.
"Oh, sudah pensiun. Pekerjaan sekarang apa, Pak?" tanya Hakim Ketua.
"Saya ahli hukum keuangan negara dan ahli penghitungan kerugian negara, Yang Mulia."
"Maksudnya gimana itu, Pak?"
"Sudah lebih dari 100 kali keahlian saya diminta kejaksaan untuk menghitung kerugian negara, Yang Mulia."
"Jadi Saudara sering diminta kejaksaan. Seperti KPK, gitu ya?"
"Betul, Yang Mulia."
Saya kurang tahu profil beliau, akhirnya mencari informasinya di koran-koran. Beliau adalah Dr. Hernold Ferry Makawimbang, seorang saksi ahli yang dihadirkan di persidangan untuk dimintai pendapatnya tentang kasus kuota haji yang menyeret Gus Yaqut sebagai terdakwa.
Bagi yang belum tahu, BPK menghitung kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp622 miliar. Singkatnya, Gus Yaqut, sejak setahun lalu, sudah dianggap sebagai korupsi karena kerugian ini.
KPK pun memakai perhitungan ini untuk mendakwanya.
"Jadi saya sudah 25 tahun di BPK, dan pemeriksa investigasi di BPK. Jadi pada saat ada audit, saya sering ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan investigasi untuk tindak pidana korupsi. Dari segi kompetensi, ini pengakuan dari lembaga terkait kelayakan saya sebagai saksi ahli."
Kesaksian beliau:
1. Kuota haji bukan keuangan negara,
2. Karena menyebutnya sebagai kerugian negara jelas tidak relevan,
3. BPK itu dalam temuannya telah salah menyimpulkan.
Setelah kemarin mantan Ketua BPK menyebut audit BPK terkait kasus kuota haji ini cacat prosedur, sekarang giliran profesional yang menyebutnya salah menyimpulkan.
Jadi, Gus Yaqut dipenjara untuk alasan apa? Sebenarnya apa yang mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Mungkin ini tidak penting bagi kalian, karena tidak semua orang mengenal Gus Yaqut. Tapi kan ini tentang aparat penegak hukum yang menyeret orang ke penjara, menuduhnya korup, namun persidangan yang mencapai 30 kali ini malah semakin rancu saja.
Makanya, kasus Gus Yaqut ini menarik.
Menarik karena aneh.