Pemeran Utama

Kalo daon bawangnya bisa dipinggirin, kenapa mesti dimakan

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

makin kesini makin relate dah tu omongan tiyo
Di era Prabowo yang dibutuhkan bukan orang kompeten tapi orang loyal
kompetensi dan integritas nomor 100xxxxxx

- mau jadi komisaris, jadi relawan prabowo
- mau jadi direksi, jadi pendukung prabowo
- mau jadi bos BUMN, jadi timses prabowo
- mau jadi stafsus, jadi jubir prabowo
- mau jadi duta program pemerintah, jadi buzzer prabowo
- pokok kalo mau sukses di indo, jadi penjlat prabowo aja

pesugihan jalur prabowo njirrrr

[Pemeran Utama @_SweetAsSugar]

udah di tanem dia injek2 lagi wkwkwkwk.
tapi jujur emang harusnya gimana sih? mundur gitu yaa??

[Boediantar4 @Boediantar4]

Fufufafa ngasi contoh gimana caranya menamam padi

[Pemeran Utama @_SweetAsSugar]

fix stop bayar pajak. tapi harus semuanya ikutannn!

[L @kang___L]

Siapkah kawan?

[fin @awaaannnn__]

penampakan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin “ndasmu” “emang gue pikirin”

[ferizandra @ferizandra]

Al Fatihah untuk alm. Presiden B.J. Habibie... 🤲

[! @chaaaaww]

616 hari menjabat.
37.270 kasus keracunan tercatat.
5 calon manajer wafat.
Puluhan komisaris (give away) diangkat.

Indonesia~~

[🥀 @boxxtoc]

Anggota DPR baru aja bongkar anggaran pelatihan Kopdes

Rp 30juta — pelatihan militer
Rp 15juta — belajar koperasi

1 orang = Rp 45 juta/45 hari
Total 35.476 peserta

Total anggaran = 1.6 TRILIUN

Efisiensi anggaran NDASMU🤮

[elzgatza @liogtttscrp]

Peringatan darurat 🚨🚨🚨🚨

Jabat menteri dan staf khusus tapi masih aja jadi komisaris. SERAKAHH WOYY SERAKAH ANJJ!!!!

Double gaji, double tunjangan dan double fasilitas

Tapi pemerintah bilang nya = Efisiensi FAKKKK!!

[Pemeran Utama @_SweetAsSugar]

SALAH BANGET DIA TERJUN KE POLITIK.

[fin @awaaannnn__]

hasil putusan sidang vonis nadiem makarim :
- 10 tahun penjara
- pidana denda Rp 1M
- pidana tambahan pembayaran uang penganti senilai Rp 809 M sekian, apabila tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

GILAAA ternyata biaya pelatihan manajer kopdes ini perorang: 45juta rupiah!!

30juta latihan militer.
15 juta untuk substansi koperasi.

Untuk 30,000 orang jadi 1.35 T!

Dana segini bisa menggratiskan UKT berapa puluh ribu mahasiswa se Indonesia.😢😢😢

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

terus guru ngapain??
yang honorer nasibnya gimana?
udah ada p3k gimana??
emang harus TNI yang ngajar biar punya akhlak mulia??

[Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ @AnKiiim_]

Gimana Indonesia mau maju kalo diurus orang2 yang bukan ahlinya?!

[🥀 @boxxtoc]

18:00 kondisi terkini di depan gedung DPR RI

Indonesia gelap beneran, mahasiswa sudah demo dimana mana, tapi belum ada tanggapan pemerintah selain demo tandingan, rakyat vs rakyat

PRABOWO PEMIMPIN KOCAKKK

[Pemeran Utama @_SweetAsSugar]

bucin banget luuuu wkwkwk

[archeerl @archeerl]

Kamar siapa yg pajang foto presiden??? The one and only..

[yura delita @yuradelita]

⚠️ Bahaya Minum Langsung dari Kaleng!

Banyak kaleng minuman disimpan di gudang yang bisa saja terpapar urin tikus. Jika terkontaminasi bakteri Leptospira, risikonya bukan sekadar sakit perut, tapi bisa menyebabkan leptospirosis—penyakit yang dapat menyerang ginjal, hati, hingga berujung fatal.

Baru-baru ini, seorang pemuda di Malaysia dilaporkan meninggal setelah terinfeksi leptospirosis.

Untuk mengurangi risiko terkena Leptospira :

✅ Cuci bagian atas kaleng sebelum diminum.
✅ Atau tuang ke gelas terlebih dahulu.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

WHAT?
PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR PLN ADA HUBUNGANNYA DENGAN MBG.

PLN BUKAN KEKURANGAN BATUBARA,
TAPI GAK PUNYA DUIT BUAT BELI BATUBARA
KARENA PEMERINTAH NGK BAYAR PLN DEMI MBG

KALO BENERAN SIH, INI GILAK !!!!
MBG NGEFEK KEMANA-MANA SERIUS...