fr

technology insider

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

UPDATE:

Admin @TheKerupuk per hari ini, 17:30 naik dari saksi jadi tersangka buat kasus bikin meme.

Sementara itu Febrie, nimbun 74 kg emas, sama duit milyaran, turun dari tersangka jadi saksi buat kasus korupsi dan cuci duit.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

SYUKUR MANDAR: KITA GAK BUTUH BGN!

Kalau presiden mau kasih makan orang gak mampu.

Kenapa ada yayasan, kenapa ada SPPG, kenapa ada partainya sendiri, kenapa sekian partai banyak punya dapur segala macem, kenapa ada polisi, ada tentara, kenapa gitu loh, Bang???

Kan kasih aja orang miskin, simple, kenapa ada BGN?

Kita gak butuh BGN yang habisin operasional sampai triliunan rupiah, NGAPAIN?

Dengan dia distribusi langsung pendiri manfaat atau sekolah atau kerja sama dengan wali murid segala macem, beres kok, kita gak perlu instrumen baru.

[Vincent Ricardo (柯仙森) @vincentrcrd]

Sorry, Bud. Ini keliru. Sebagai orang yang ngikutin proses kasus Chromebook dari awal, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa gw bantu jelaskan untuk membuat terang.

Pertama, narasi pengabdian tidak pernah muncul duluan dari Ibam. Secara kronologis, framing Ibam menerima gaji Rp163juta/bulan dari Yayasan PSPKI seakan-akan ini untuk memuluskan project pengadaan Chromebook muncul duluan.

Padahal kenyataannya Ibam turun gaji saat ingin berkontribusi lewat PSPKI, dan terbukti pula di pengadilan kalau Yayasan PSPKI menggaji Ibam dari donor yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengadaan Chromebook.

Ini lah yang membuat narasi white savior tampaknya seakan-akan muncul duluan dari Ibam. Padahal ini adalah fakta persidangan yang terungkap begitu saja.

Kedua, karena gagal membuktikan gaji Ibam itu bukan uang haram yang didapatkan dari pengadaan Chromebook, sangat patut diduga kalau JPU menggeser fokus dengan memaksakan ESOP Ibam di BukaLapak yang sempat naik ke angka Rp16,9 Miliar.

Padahal harga saham setinggi itu bukan realized gain, karena saham tersebut tidak bisa dijual karena masih dalam locked-up period saat IPO (Penawaran Saham Perdana).

Mas Ibam dalam podcast di Ngomongin Uang sebenarnya sempat sebut kalau dia salah satu nyangkuter juga. Realized gain-nya sangat jauh dari angka Rp16,9 Miliar.

Ketiga, persoalan gaji maupun ESOP Ibam bukan lagi fokus pada fakta hukum di persidangan, karena baik gaji maupun ESOP Ibam tersebut adalah penghasilan yang sah atau halal (lawful enrichment), bukan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (illicit enrichment).

Terungkap di persidangan kalau aliran dana korupsi pengadaan malah mengalir pada saksi yang seharusnya itu jadi tersangka. Semua orang yang mempelajari hukum pidana seharusnya tahu kalau pengembalian uang hasil kejahatan tidak menghapus pidana, terkecuali Fajar Trio.

Ironinya, malah yang dipermainkan itu adalah amarah masyarakat akan kegagalan sistem ekonomi kita yang menciptakan problem ketimpangan. Saya yakin kita semua bisa setuju kalau sistem ekonomi kita saat ini masih belum bisa menyejahterakan banyak orang.

Tapi melempar kemarahan ini ke mas Ibam keliru, karena dia bukan pejabat eselon kementerian, menteri, ataupun Presiden yang mempunyai kekuatan/wewenang untuk mengambil keputusan.

Mas Ibam hanya seorang konsultan.

Kita harus adil sejak dalam pikiran kalau mas Ibam juga merupakan korban dari kegagalan sistem yang ada.

Setidak-tidaknya tidak berlebihan untuk bilang mas Ibam adalah korban dari kegagalan sistem hukum yang sudah busuk dan masih terus membusuk.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Atas nama keluarga kami, terima kasih bang Ferry 🙏🏼

H-6 menuju putusan, teman-teman sekalian mohon bantu #kawalibam selalu 🙏🏼

https://t.co/cLizUgb4lz

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.

Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".

Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.

Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.

Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.

Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.

Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:

Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.

Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.

Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.

Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.

Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”

Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.

Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.

Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.

Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.

Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.

Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.

Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.

Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.

Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.

Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...

Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.

Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.

Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.

Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.

Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

[Tom Wright @TomWrightAsia]

BREAKING; Indonesia’s Attorney General has charged Ibam with 15 years in prison and IDR16.5b in fines.

Let’s be clear, there is no crime. This is a political witch-hunt by dark forces who didn’t like changes in the education ministry.

Indonesia’s legal system is broken.

Verdict in two weeks.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?

Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.

Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.

Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.

Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.

Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.

Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.

Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:

1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.

2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.

3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.

4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.

5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.

Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.

Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.

Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.

Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.

Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.

Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.

Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.

Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.

JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.

Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.

Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.

Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.

Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.

Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...

Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.

Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.

Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?

Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?

Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.

Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.

Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Since last year, I've arguably been wrongfully accused in a state corruption case.

To defend my innocence, I spent past 6 weeks building an agentic AI swarm that:

Analyzed 4700+ pages court docs
Mapped 8900+ testimonies
Found dozens of contradictions

This is how I fight 👇🏼

First off, some context may be necessary.

Even though I'm accused in a state corruption case, I'm not a government official. I'm a software engineer. I spent over 15 years building large-scale tech systems across Europe and Indonesia. I've led engineering teams of up to 600 people and helped grow a small tech startup into a unicorn.

In 2016, I moved back from Europe to Indonesia, because I believe technology at scale could make a real difference to the millions of people in the nation.

Six years ago, working as a tech consultant under a nonprofit foundation, I started advising Indonesia's Ministry of Education on building large-scale technology platforms.

Public sector work pays significantly less than private sector, and I took close to a 50% pay cut to make the switch. I was fine with that. Using what I knew to help underserved communities in Indonesia felt like the right trade.

Our mission was to build a user-centric superapp for public education, specifically for teachers and public schools, the kind of work the private sector ignores because there's no money in it.

At some point, officials at the ministry asked for my input on one of their procurement plans. I helped them work through the technical details, shared what I knew, laid out the pros and cons, and recommended a set of tests they should run to determine which options were the most suitable.

By the time they made their final decision and executed the procurement, I had already resigned from the consulting work, so I didn't think much of it.

Fast forward to May 2025. My house was raided as part of a newly opened corruption investigation tied to that procurement. Two months later, I was named a suspect and placed under city detention due to my health.

The trial started in January 2026. We've been through more than a dozen sessions so far, and not a single piece of evidence or testimony has been presented showing I received a single cent from the procurement.

What came to light was the opposite: evidence and testimony that my recommendations were neutral and likely were ultimately ignored by the ministry's own team, who went ahead and made the call on their own.

So why am I the one on trial? Because the ministry officials who did take money from the procurement vendors needed someone to blame for the decisions they made. Blaming an outside consultant is the easy way out.

Witness testimonies in court has shown that the officials actively directed the procurement while claiming it was done on my instructions and even misled their own team within the ministry by saying I held a position of authority.

We needed evidence to dispute those accusations, questions to cross-examine the witnesses, and we needed them fast.

This is where my AI comes in.

A few days before the trial began, we received a 4400-page printed document containing all the witness statements collected during the investigation, plus several hundred pages of other related documents.

The information asymmetry is staggering. Those with deep enough pockets to hire large law firms can throw dozens of paralegals and associates at a document like that and mount a proper defense on short notice.

I didn't have that kind of money. By then, I had been out of work for more than six months. The AI startup I founded had to shut down. Our investors asked us to return their funding. I had to lay off the entire team.

Most of my lawyers are friends of my wife from her college days, who stepped up and waived most of their fees because they could see I was being railroaded.

The whole situation felt hopeless. But somewhere in the middle of the despair, a spark lit up.

Combing through and analyzing thousands of pages of documents is exactly the kind of problem AI was built for.

I've built AI systems before, so I know the key to applying AI to a real-world problem is understanding the strengths and limitations of the available models, and figuring out how to make things not just work, but work efficiently enough to put into production.

I was placed under city detention due to health issues with my heart, compounded by a tumor that has been growing rapidly over the past few months. But it also means I still have access to my dev PC.

So I started with small experiments. My lawyers found a printing service that could scan the thousands of pages in a couple of days. At first, I tried simply uploading the scanned PDF into existing chatbots like ChatGPT, but the file was far too large for anything they could handle.

Even when I managed to get it working through external cloud storage, the results were atrocious. Half of the strategies and "facts" the models surfaced were hallucinations. That wouldn't just be useless in court, it's actively dangerous and can jeopardize my defense.

My experience building complex AI systems told me that the key to reducing those hallucinations is better data preprocessing.

So I spent the first couple of weeks focusing on parsing the uploaded PDFs, running various kinds of text extraction, and eventually settled on building an agentic AI swarm that performs multiple layers of preprocessing and analysis.

This multi-step analysis by several AI agents that swarm the PDF and extract different aspects of the case produces a dense knowledge graph where we can even trace the flow of money involved.

My lawyers can now easily browse, filter, and search through nearly 9000 witness statements. We even discovered several witnesses with duplicate testimony, raising suspicion of coordinated efforts or tampering among them.

But I didn't stop there. The processing chain includes several higher-level intelligence layers that draw from all the signals in the extracted knowledge graph. These layers add semantic understanding that powers a Chat AI feature, where we can ask specific questions about the case and get grounded answers.

I even built a self-reflective sub-agent that automatically challenges and inspects the results to make sure there are zero hallucinations.

Overall, the AI has helped me and my legal team uncover the big picture of what actually happened, and build questions that span hundreds of separate testimony sessions, giving us an unprecedented ability to cross-examine witnesses in court and significantly improved our defenses.

But I have grander vision than just helping my own legal team. Indonesia's legal system is severely overburdened, with a huge number of cases flowing through the courts every year. This kind of AI could be a useful tool not just for lawyers, but also for judges and prosecutors trying to make sense of their caseloads.

With the cross-examinations we've conducted and the weight of evidence that has come to light, we are aiming for an acquittal.

Should that be the case, my pledge is to keep building this AI platform into something that can meaningfully improve the quality of justice in our legal system: by helping investigators analyze cases more thoroughly and shine a light on any potential crimes, by raising the standard of what prosecutors bring before a judge, and by giving lawyers the ability to uncover the truth in their clients' cases faster than ever before.

Because in the end, I want what I've built to help more than just myself. I believe it can ease the burden on our judges and raise the quality of justice across the system in Indonesia.

[listyantidewi @listyantidewi]

Ini loh bu-ibu.. Orang yg masakin menu yg katanya bergizi buat anak² ibu. Ibu-ibu udah liat kan menu MBG kayak gimana?
Yuk bandingin sama menu yg mereka makan waktu bukber..
Nah, duitnya juga sama-sama dari kita semua loh. Nggak gratis. Trilyunan bahkan. Tapi yg dikasih ke anak ibu cuma roti lawas, kacang, telur sebiji.

[Logos ID @logos_id]

Jangan cari pemegang saham PT Tambang Mas Sangihe yang ditolak oleh wakil bupati ini ya. Jangan.

[Trinh @Trinhnomics]

Indonesia free lunch is the MOST EXPENSIVE IN THE WORLD as a share of GDP (1.5%) and SECOND most expensive in USD terms (USD21bn) only behind the US.

It is FOUR TIMES more expensive than China's.

Btw, did you know that it is 79% of the ENTIRE EDUCATION BUDGET that includes EVERYTHING.

Now, what do you think is the return on investment for this program vs say tertiary education or anything?

Finally, what about breakfast and dinner? Just kidding.

[Craig Murray @CraigMurrayOrg]

The percentage of child dead in the Ukrainian conflict is 0.3%.
Zero point three per cent.

The percentage of child dead in the Gaza conflict is 37.7%.
Thirty seven point seven per cent.

In a single statistic, there you have the difference between a war and a genocide.

[thoriq @isninkhamiss]

good bye faang

Hello maman abdurrahman

Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Adobe, ByteDance, Dell, Uber, Roku, Red Hat, Atlassian, Hewlett-Packard, MediaTek, AMD, Nintendo

[Dirga Sakti Rambe @dirgarambe]

Benarkah Indonesia menjadi "kelinci percobaan" dalam uji klinis vaksin Tuberkulosis?

Thread penjelasan secara ilmiah:

[Sony Thăng @nxt888]

Wade, let me teach you something empires always forget:

Freedom isn’t a luxury—it’s a cost.

We didn’t fight to be rich.

We fought to be free.

And we paid for it in blood, famine, and scorched earth.

You think low wages are proof of failure?

No. They’re proof of survival.

Proof that after a century of colonization—and a decade of U.S. chemical warfare that left our soil poisoned and our forests dying—we’re still here.

You dropped napalm on our villages.

You drenched our fields in Agent Orange.

You turned our infrastructure to rubble.

Then you left—and had the arrogance to ask why we weren’t living like Switzerland.

Let me be clear: we started from hell.

In 1975, we inherited not a nation, but a graveyard.

No Marshall Plan.

No foreign aid.

No reconstruction grants.

Just craters, orphans, amputees.

And a world that turned its back.

We endured sanctions.

Blockades.

Isolation.

Not because we oppressed others.

But because we had the audacity to win.

The West punished us for defeating it.

And still, we rose.

You call our standard of living "abysmal"?

Let’s talk numbers.

From 1986 to today, we’ve lifted over 40 million people out of poverty.

We built one of the most stable economies in Southeast Asia.

Our GDP per capita has grown more than tenfold in real terms—and nearly twentyfold in dollar terms.

We’re not just a manufacturing powerhouse.

We’re a rising digital economy, a major agricultural exporter, a key link in global supply chains, and a magnet for foreign investment.

Our debt-to-GDP ratio is among the lowest in the region—and far lower than the wealthy nations that once tried to bury us.

And we did it without colonies to exploit.

Without regime-change wars to fund it.

Without bailouts.

Without Wall Street.

Without a central bank rigging the global casino in our favor.

We clawed our way up from nothing.

We bled for every inch of stability you take for granted.

And while you measure value by wages, we measure it by dignity.

By sovereignty.

By never again having to kneel before a foreign soldier.

So don’t lecture us about living standards.

Not when your wealth was built on our corpses.

We may be poor by your metrics.

But we are free.

And we earned that freedom in ways your empire will never understand.

Your system produces luxury through plunder.

Ours produces honor through resistance.

And in the long arc of history?

I’d rather be barefoot and free than well-fed and owned.

[Angga PF @AnggaPutraF]

Kemarin denger @irwndfrry, @raymondchins dan @FelixSiaw, orang yang punya niat jahat itu lebih gampang bersatu karena biasa berkompromi. Orang yang punya niat baik, lebih susah bersatu karena terlalu banyak syarat untuk bisa duduk bersama.

[Dr. Anastasia Maria Loupis @DrLoupis]

Dan Bilzerian (@DanBilzerian) killed Piers Morgan today on live TV.

[Kevin Parry @kevinbparry]

Chair Stop-Motion 🪑💨 Made with 444 pictures taken over 10 days

[Okky Madasari @okkymadasari]

Diberi makan siang gratis, tapi dirampas haknya untuk berpikir, menilai, menyampaikan pendapat. Terbungkam dan hidup dalam ketakutan?

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Inilah kalau negara udah kecanduan KOL alias influencer culture.

Bukannya benerin cara komunikasi publik instansi terkait agar informasi bisa tersebar dengan baik, malah pakai buzzer sebagai jalan pintas.

Saya menolak menormalisasi ini. No country should be run like this.