Tidak ada manusia yang semestinya menghirup asap sebanyak itu. Tidak ada anak-anak yang seharusnya terkena ispa. Tidak ada yang mau bertanggung jawab sampai hari ini.
Kebakaran hutan masih terjadi. Sebarkan beritanya, bukan apinya. Padamkan apinya, bukan beritanya
Standar moral, etik, dan integritas orang Indonesia terus dihancurkan.
Setelah penculik jadi presiden, teroris air keras bisa tetap jadi tentara, sekarang wakil presiden masih anteng menjabat dengan mengakali syarat umur dan administrasi.
Busuk bener!
@jadipossible Ditempat sy ada usaha Jual beli besi tua dsb, awalnya sy kira dia cuman ngumpulin besi tua yg ga kepake, sampai akhirnya cerita2 sama owner nya, katanya dia pernah dapat cuan gede hasil jual beli besi dr kapal laut tua yg udah karam..
Mindfulness sebenarnya baik saja, tp memang bisa jadi toxic positivity.
Mindfulness bisa membantu kita mengelola kecemasan dan tetap jernih. Masalah muncul ketika ajakan untuk tenang, bersyukur, menjaga energi, dan berpikir positif justru menggantikan pertanyaan mengapa ini terjadi dan siapa yang bertanggung jawab? Saat berita kebakaran, udara beracun, bencana, keracunan MBG, dan kegagalan pelayanan publik memenuhi ruang informasi, masyarakat memang perlu menjaga kesehatan mental. Tetapi bagi keluarga yang anaknya keracunan, warga yang menghirup PM2.5, atau mereka yang kehilangan rumah dan pekerjaan, masalahnya bukan sekadar mindset. Mereka membutuhkan perlindungan, informasi, layanan, kompensasi, dan pertanggungjawaban.
Di sinilah mindfulness bisa berubah menjadi alat depolitisasi. Penderitaan yang semestinya melahirkan pertanyaan tentang kebijakan justru diperlakukan sebagai persoalan emosi individu. Padahal kemarahan tidak selalu sesuatu yang harus disembuhkan; kadang ia adalah respons moral terhadap ketidakadilan. Yang penting adalah mengubahnya menjadi data, pertanyaan, solidaritas, advokasi, dan tuntutan perubahan. Jangan panik bukan berarti jangan mempertanyakan.
Jangan bermeditasi agar mampu berdamai dengan ketidakadilan; bermeditasilah agar cukup tenang untuk memperjuangkannya.
Bayangkan mi ada org yg sudah berjam2 antri isi bensin, sdh itu masih harus lg keliling2 cari gas melon krn langka. Pulang dirumah mati lampu, mau mandi nd ngalir air krn kemarau.
Sudah jatuh tertimpa tangga sama tukang2nya..
stop javasentris itu anjeng, kita di sulawesi juga butuh di perhatikan, pusat anjing pemerintah anjing, prabowo anjing. berapa triliun tiap tahun kau keruk dari perut pulau sulawesi tapi kau tidak bisa MEMERDEKAKAN KAMI BANGSATTTTT😭😭😭😭😭😭
bukan bermaksud membandingkan kayaknya di luar jawa semuanya lagi chaos, gue di sulsel skrg ini bbm langka, tiap hari mati listrik padahal makassar kota terbesar ke 4, kota termaju di indonesia timur, tolong dong liat kita juga , sulawesi kalimantan papua semua masih indonesia ☹️
Pak Menteri HAM, negara sedang punya terlalu banyak persoalan serius untuk diukur dengan “lautan manusia”. Ada gempa Flores, kebakaran hutan, konflik berdarah di Papua, konflik agraria, tekanan terhadap masyarakat adat, hingga perampasan ruang hidup. Di tengah semua itu, seorang Menteri HAM mestinya berbicara dengan martabat seorang pejabat negara, bukan seperti orang yang masih berkampanye.
Saya juga tidak pernah percaya survei sebagai satu-satunya ukuran kepuasan rakyat. Tetapi menjadikan kerumunan sebagai “indeks paling real” justru lebih absurd. Lautan manusia bisa hadir karena hiburan, makanan, suvenir, atau sekadar ingin melihat keramaian, bukan otomatis karena puas kepada pemerintah. Kalau mau mengukur kepuasan rakyat, lihat juga mereka yang tanahnya dirampas, masyarakat adat yang ruang hidupnya terdesak, warga yang terdampak bencana, dan mereka yang hidup dalam konflik. Di sanalah negara diuji, bukan di tengah panggung yang penuh sorak-sorai.
tadi malam, apinya lagi-lagi masuk ke kawasan rumah warga. kebakarannnya bukan cuma di hutan sekarang, tapi rumah-rumah warga 🙁
tolong, tolong bantu kami yang di kalimantan, tolong sekali beritakan juga hal ini 🙁