Di sidang MK, 30 Juni 2026, dosen Cenuk minta perlindungan:
"Kami mempertaruhkan pekerjaan kami."
Ketua MK Suhartoyo peringatkan langsung:
"Kampus tidak boleh ada dampak negatif ke saksi."
Setelah sidang: penugasan akademik dicabut.
Riset bareng BRIN & MA tidak diakui.
Konferensi internasional harus bayar sendiri.
Doktorat Australia.
Publikasi Scopus.
Reviewer beasiswa internasional.
Kampus tidak intervensi, katanya.
Semakin ke sini, saya makin yakin KDM memang lebih pantas disebut gubernur konten daripada gubernur yang benar-benar fokus membangun organisasi birokrasi.
Ia menyindir ASN karena katanya yang dipikirkan cuma tukin, bukan cita-cita bangsa.
Padahal argumennya punya banyak sekali celah .
Pertama, argumen KDM cenderung membangun false dichotomy, seolah ASN harus memilih antara memikirkan tukin atau memikirkan bangsa. Padahal keduanya bisa berjalan bersamaan. Seorang ASN dapat memiliki idealisme sekaligus memperjuangkan kompensasi yang adil. Menginginkan kesejahteraan bukan berarti kehilangan nasionalisme.
Kedua, KDM tampak mencampuradukkan peran (role confusion). Dalam organisasi, pembentukan visi besar, arah pembangunan, dan tujuan negara adalah tanggung jawab pemimpin politik dan pejabat struktural. ASN pada dasarnya adalah pelaksana kebijakan (bureaucracy as executor), bukan aktor politik yang merumuskan cita-cita bangsa setiap hari. Wajar jika percakapan sehari-hari pegawai lebih banyak berkaitan dengan target kerja, SOP, beban administrasi, atau kesejahteraan seperti tukin.
Ketiga, argumen KDM mengabaikan insentif ekonomi. Dalam teori ekonomi kelembagaan, perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem insentif. Jika pemerintah sendiri menjadikan tukin sebagai instrumen utama untuk mendorong kinerja, maka tidak mengherankan apabila ASN memperhatikan tukin. Sulit menyalahkan individu karena merespons insentif yang dirancang oleh organisasi.
Jika birokrasi kehilangan idealisme, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang mendesain sistem birokrasi, indikator kinerja, mekanisme promosi, dan budaya organisasi? Itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pemerintahan. Mengkritik ASN tanpa mengevaluasi desain sistem berisiko hanya menyalahkan gejala, bukan akar masalah sesungguhnya.
Biar kelen ga menyepelekan keluarga Jokowi.
Dan juga pergerakan gibran sebagai Wapres Prabowo.
Gue akan spill record kemenangan Jokowi dari tahun 2005
2005 => nyalon walikota solo (menang)
2010=> nyalon dua periode solo (memang 90% suara)
2012-=> nyalon gubernur DKI (menang)
2014=> nyalon presiden (menang)
2019=> nyalon presiden lagi (menang lagi)
2024=> memenangkan anaknya
Artinya apa? Jokowi tidak pernah kalah dan belum ada catatan kalah saat pemilu langsung.
Dan sejak tahun 2012, konsultan politiknya masih sama sampai ke Gibran.
Jadi jangan pernah membiarkan Gibran mendapatkan panggung.
- Kerusakan negara sekarang itu snowball effect dari Jokowi
- Yang jadiin Prabowo Presiden itu Jokowi juga
Ga ada mending mendingan, jangan pilih dua duanya
Rupiah baru saja menguat, tapi masih Rp17.958,75/dollar. Nyari kerja sulit. Jumlah sarjana tidak sebanding lapangan kerja.
Lapangan kerja pun masih harus mengalah dengan mereka yang punya orang dalam. Selain Tuhan, mau mengadu ke siapa?
Logis kalau rajin berdoa. Logika udah kalah bahkan sejak punya niat nyari uang.
Jika MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib 1,5 juta penggerak SPPG & supplier bahan makanan?
Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu juga. Karena sejak awal realisasi program ini, kan, ngotot "demi" gizi anak-lansia-bumil. Maka, perhatian saya ada di sana, bukan yang lain.
Kalau program ini benar-benar murni demi gizi anak-lansia-bumil, kenapa harus bikin rantai pasok sebesar itu yang ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan massal pada APBN?
Mereka yang ngotot dari awal apakah tahu persis bahwa ini bukan solusi gizi tapi mesin politik untuk bagi-bagi proyek?
Sekarang, tiba-tiba 1,5 juta orang jadi korban ketika programnya dihentikan (setelah mantan Kepala BGN-nya ketahuan korup), apakah mereka dari awal tidak tahu bahwa mereka cuma jadi alat untuk narasi “peduli rakyat” yang murahan?
Siapa yang salah kalau akhirnya nasib mereka terkatung-katung? Warga Indonesia selain 1,5 juta itu? Lho, bukan mereka yang memaksa "program gagal" ini jalan.
Lagian, kalau gizi anak-lansia-bumil memang prioritas utama, kenapa tidak langsung kasih dana tunai ke keluarga daripada lewat supplier dan penggerak yang entah berapa persennya cuma jadi perantara rente?
Seharusnya 1,5 juta penggeral SPPG harus menagih tanggung jawab ke mereka saja, bukannya ngasih tahu warga tentang kondisi mereka yang terkatung-katung itu.
Jadi, ya, jangan salahkan yang kritis dan protes sejak awal. Yang salah justru mereka yang ngotot program ini “harus” jalan, tanpa hitung-hitungan matang soal keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.
Nasib 1,5 juta orang pengegrak itu, kan, konsekuensi logis dari kebijakan yang dibangun di atas "sandiwara gizi", bukan atas dasar akal sehat, to? Sementara kalian, kan, mengambil itu atas dasar ekonomi, to?
Kenapa harus mengadu ke rakyat non-1,5 juta itu?
NB: 1,5 juta itu bukan "relawan", ya. Mereka digaji pakai APBN. Tidak bisa disebut relawan karena mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu.
Dan ternyata tidak begitu pecus.
Kemarin ada yg nyari mahasiswa, sekarang nyari ulama.
Padahal selama rezim pria solo pada suka bilang jangan campur adukkan agama sama politik. Jangan jadikan masjid tempat ngomongin politik. Jangan politisasi agama.
Giliran krisis gini pengen agama masuk buat jd perlawanan. 😁
Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"
Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!
Mundur!
Ulama kita terlalu sering berdebat di pinggiran, padahal ikut bagi-bagi APBN saja enggak.
Lawong yang ngabisin APBN saja jarang yang mikirnya pakai fikih.
👀
Ayolah, Kiai Cholil, kita-kita ini belum perlu ulama yang selalu menenangkan pemimpin di tengah kondisi seperti ini. Yang perlu ditenangkan itu, ya, rakyat kayak kami ini.
Tolonglah, bikin hati umat ini jadi lebih tenang karena program BMG membebani APBN, KDMP juga jelas membebani APBN, apalagi belanja ugal-ugalan yang beritanya bisa Sampean baca sendiri.
100 miliar APBN untuk sapi kurban, kok, bisa Sampean bilang sah itu apa-apaan?
Mau atas nama presiden atau atas nama umat muslim, kek, di samping tindakan ini saya sebut ghosob, saya juga berani bilang ini zalim.
Dua Imam kita, yaitu Imam al-Ramli dan Imam Ibn Hajar al-Haitami, jelas menyatakan:
وأن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع
"Dan imam boleh menyembelih dari baitul mal atas nama kaum muslim, jika [baitul mal] lapang."
(Sumber: Nihayat al-Muhtaj, Juz VIII, hlm. 144; Tuhfat al-Muhtaj, Juz IX, hlm. 367)
Utang kita naik, beban bunga dan jatuh temponya juga menekan ruang fiskal. Coba lihat, tuh, dollar di menit ini saja masih Rp17.799,20.
Kok, ya, sampai hati Sampean bilang sapi kurban sebesar 100 miliar itu sah (dan sunnah)?
Sampean ini gimana?