Aditya S Nugroho

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@tanyakanrl Yuk

[GIBOLofficial @GIBOLofficial]

Sumpah kalian harus tonton ini sambil kencengin suaranya 🫣😅

Ada aja sepak bola Indonesia ini bol

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@Ki_Mulyono99 @opiasteri @ralucublass @Cyb3rOG1 @Harsarchjazz1 Fokus Miftah sek bro . Ora rijik2 an

[Mas Hara @Hnirankara]

Negara Hancur Jika Jokowi Jadi Presiden

“Bisa hancur negara ini jika Jokowi jadi Presiden.” Kira-kira begitulah penggalan statement Jusuf Kalla yang sempat viral, sebelum akhirnya ia terpilih untuk mendampingi Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2014.

Viralnya statement itu pun membuat JK memberikan klarifikasi, katanya, rekaman itu dibuat pada tahun 2012 ketika Jokowi masih baru menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Menurutnya, biarlah Jokowi sukses dulu menjabat sebagai Gubernur, karena kalau langsung nyapres, negara bisa hancur.

Nah, statement JK ini tidak ada bedanya dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan, Indonesia akan bubar pada tahun 2030 akibat semakin parahnya ketimpangan.

Walaupun keduanya sama-sama sudah memberikan klarifikasi, namun jika dilihat selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, nampaknya statement mereka ada benarnya.

-Sebuah Esai-

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@NabilaAr__ @ManhMaven @akbarfaizal68 @gibran_tweet Drpd menang tp ga bisa kerja.fafafufu

[222 Mountains For 🇵🇸 @kafiradikalis]

...Siapa yg buat ini?

Niat banget demi Mulyono dan Fufufafa... (``,)

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Ir Sutami
Mentri Pekerjaan Umum
1965 - 1978
Sosok Jujur & Bersahaja

Beliau Baru Punya Rumah Setelah Mau Pensiun dgn Cara dicicil

Beliau Mentri yg Kekurangan Gizi
Hingga ia Jatuh Sakit dan Tak Mampu untuk Bayar biaya Berobat

Ir Sutami 8x jd Mentri tapi ia tetap Miskin

[tempo.co @tempodotco]

#TempoThread

IKN: Ikatan Keluarga Nebeng

Seakan segala sesuatunya kebetulan, Kaesang merasakan kemewahan nebeng jet pribadi, mengikuti jejak Jokowi nebeng PDIP dan Gibran nebeng MK. Ternyata, kesuksesan mereka tak lepas dari 'nebeng'.

A Thread🧵

[BASE ON @nctzenbase]

neozen Mputjen tunjukan power kalian, Kita disini berdiri bukan karena dibayar tapi demi keadilan.. betul...

#KawalPutusanMK
#TolakPilkadaAkal2an
#TolakPolitikDinasti

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@Gantijaman @reynaldii_25 @Jateng_Twit @nyonye86 @PjNanaSudjana Oa oe

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@tempodotco @prabowo Siap pak.

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@SupremeAlterIDN Ada dong

[Elvicto.id @elvicto_id]

⚡️Tebak Skor FINAL UCL MAN CITY VS INTERMILAN⚡️

Berhadiah 500 Ribu untuk 2 orang pemenang!

Format Jawaban:
Man City 1-3 Inter #elvictoid
Rules:
- Follow @elvicto_id
- RT dan tag 2 temen kalian
- Jangan lupa hashtag
- Pemenang acak & ditutup saat kickoff

YOK GAS! #tebakskor

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@elvicto_id Man City 2-0 Inter Milan #elvictoid @barrinputra @riskidekokk

[GOAL @goal]

Main character energy 🤫

[ROMO @Hlayosory]

Kabeh lelakone urip kuwi uwis ginaris nduk, uwis kaatur dening gusti kang murbeng dumadi. Yen mulyo ojo bungah yen rekoso kudu tetep ngupoyo, amrih opo sing dadi pepinginane enggal kasembadan, ora ono lakon tanpo laku, lan ora ono kepenak tanpo sandungan.

[Aditya S Nugroho @aditcn_]

@realmeindonesia Mau #realme10ProSeries dengan 120Hz Curved Display di kelas menengah

[realme Indonesia @realmeindonesia]

𝙂𝙄𝙑𝙀𝘼𝙒𝘼𝙔 Tahun baru, smartphone baru! 💥

realme 10 Pro+ 5G & realme 10 Pro 5G 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄𝙎

- FOLLOW @realmeindonesia
- RETWEET & LIKE tweet ini
- Reply “Mau #realme10ProSeries dengan 120Hz Curved Display di kelas menengah”
- Reply sebanyak-banyaknya
- 17-31 Januari 2023

[Premier League @premierleague]

That did not disappoint. 🤩

#MUNMCI