Bask Bölgesinden hukukçu bir meslektaşa oradaki olayların Siyonist sabotajı olup olmadığını sordum.
Cevabı:
“Hayır. Bask Özerk Polisi ile çok büyük bir sorunumuz var. Çatışma döneminde bize karşı kontrgerilla/karşı isyan polisi olarak eğitildiler; İsrail ve Birleşik Krallık tarafından karşı isyan yöntemleri vb. konularda eğitildiler. Son yıllarda ise İspanyol polisiyle yakın çalışan aşırı sağcı bir yapıya dönüştüler. Bu yüzden filodaki aktivistlere saldırıyorlar; çünkü onlar için Filistin yanlısı insanlar “biz” ve ilerici güçler demek.
Ama bence bu durum Bask özerk makamları için bile fazla ileri gitti… Bakalım ne olacak. Hükümetin buna parlamentoda cevap vermesini vb. talep ettik.”
The 2 wins against Manchester city and Arsenal were fucking fantastic.
But don't forget about the protest on Sunday before the Fulham game.
Be as loud as you fucking can.
Always #GlazersOut 🔰
🚨 NEW: Plans for a protest against the Glazers and Sir Jim Ratcliffe before the next home game against Fulham will go ahead.
The 1958 group insist that the protest on February 1 is against the ownership of the club rather than a reaction to events on the pitch.
🗣️ 1958 spokesman: "This is nothing to do with the team or Carrick in the dugout. This is for the fans being priced out of the game, unnecessary sanctions and the hard line seemingly taken towards match-going supporters.
The protest has always been, and will always be, against the Glazers ownership model and their sidekick Ratcliffe propping them up. Fans need to come together to protect our game, protect the future of our game. This has never been about results on the pitch."
[@ChrisWheelerDM, @NathSalt1]
This fan base reacted the exact same way I expected it to.
And this is why the Glazers are here.
Lol.
Happy for the win but nothing has changed in terms of getting these owners out.
Pidato @prabowo soal banjir Sumatera dan pentingnya pendidikan lingkungan tampak lebih mirip didengar sebagai kemunafikan politik yang menutupi akar persoalan. Di satu sisi, ia mengucapkan duka dan menyalahkan pemanasan global serta kerusakan lingkungan, lantas mengajak guru dan murid menjaga hutan dan sungai; di sisi lain, pemerintahannya justru memperkuat model ekonomi ekstraktif lewat percepatan hilirisasi tambang, perluasan proyek energi besar (PLTA, PLTP), dan konsolidasi oligarki sumber daya di hulu DAS yang jadi ruang hidup warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Banjir bandang sepekan terakhir, jelas sebagai bukti krisis tata kelola—bukan sekadar cuaca—dan justru lahir dari ledakan izin tambang, kebun, dan proyek energi di kawasan penyangga dan hulu sungai, sebuah jejak kebijakan yang tidak disentuh sama sekali dalam pidato manis Prabowo.
Dengan menggiring narasi ke ranah “kesadaran individu” dan kurikulum sekolah, Prabowo menggeser tanggung jawab dari negara ke guru dan murid, seolah nasib banjir Sumatera ditentukan oleh seberapa rajin anak sekolah menanam pohon, bukan oleh pemerintah yang membagi-bagikan izin dan karpet merah investasi di hulu.
Analisis JATAM (https://t.co/1wTGomO0zc) tentang banjir Sumatera justru memperlihatkan bahwa aktor utama perusak hutan, pengubah aliran sungai, dan penghancur kawasan resapan adalah kebijakan negara yang memanjakan korporasi tambang, kebun, dan energi—kebijakan yang di era Prabowo bukan dihentikan, melainkan dipacu atas nama kedaulatan energi dan pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, seruan “melindungi hutan dan sungai” dari mulut presiden yang mengawal ekspansi ekstraksi bukan hanya kontradiktif, tapi menjadi bentuk cuci tangan politik di atas lumpur dan puing rumah warga yang terseret banjir.
I welcome the unambiguous ruling by the International Court of Justice today stating that:
- Israel is under an obligation to agree to & facilitate relief schemes provided by the United Nations & its entities, in particular UNRWA.
- Israel’s claim that UNRWA is infiltrated by Hamas was not substantiated, nor were allegations that UNRWA is not a neutral organisation.
- There must be accountability for the killing of UNRWA staff members, for the severe mistreatment of humanitarian staff in detention & for the destruction, damage + misuse of UNRWA facilities.
- UNRWA is the key humanitarian actor with a “unique & sustained connection” to the occupied Palestinian territories, whose operations must be facilitated rather than obstructed — particularly given the dire humanitarian conditions in Gaza.
- Providing every assistance to UNRWA’s mandated operations & activities in good faith is part of Israel’s legal obligations as a UN Member State.
With huge amounts of food & other life-saving supplies on standby in Egypt & Jordan, UNRWA has the resources & expertise to immediately scale up the humanitarian response in Gaza & help alleviate the suffering of the civilian population.
– @UNLazzarini
My heart bleeds, thinking of the Palestinians right now, and the way the flotilla delegates, my friends, and beloved Greta, a giant and icon of our time, were treated by the MOST IMMORAL army and forces in the world.
Shame.
The crew of the Global Sumud Flotilla boat Alma — including Greta Thunberg and Sumud leader Thiago Ávila — has been illegally detained by Israel after being arrested in international waters last night.
📢 RAISE YOUR VOICE.
📞 PRESSURE YOUR GOVERNMENT NOW.
Ini siapa sih yang nulis pidatonya?
Gak perlu lah nyebut-nyebut begini. Gak ada perlunya menegaskan komitmen soal Indonesia akan mengakui Israel.
Israel itu benalu, akar masalah. Selama entitas ini ada, masalahnya nggak akan pernah selesai.
Sejak pukul 15.02 WIB hari Kamis, 4 September 2025, Kami tidak dapat mengakses akun TikTok LBH Jakarta dengan keterangan “account was permanently banned”.
Adapun publikasi terakhir LBH Jakarta di TikTok adalah mengenai solidaritas #WargaJagaWarga di tengah rangkaian demonstrasi
Wakil Panglima TNI: "Kan [intelijen TNI] harus masuk di dalam ya. Itu kami ikut kegiatan [demonstran]." Berarti ini yang @prabowo curigai sebagai pihak "asing" yang infiltrasi aksi massa beberapa waktu ke belakang? 🤔
#Indonesia: We are following closely the spate of violence in the context of nationwide protests over parliamentary allowances, austerity measures, and alleged use of unnecessary or disproportionate force by security forces. We stress the importance of dialogue to address the public’s concerns.
The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order, in line with international norms and standards, in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials.
We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law, including with respect to use of force.
It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently.
➡️ https://t.co/kQoQOPwSRu
Eh @88mustangfm, barusan banget sekitar jam 15.35 WIB, penyiar lo bilang semalem ada seorang pengemudi ojol meninggal akibat demonstrasi. Izinkan gue koreksi: ANGGOTA KEPOLISIAN BUNUH AFFAN KURNIAWAN. AFFAN MATI DIBUNUH POLISI.