Kenapa Tuntutan Jaksa di Kasus Nadiem ini Gk Masuk Akal?
Ayo kita bandingkan
Harvey Moeis
• Kerugian negara 300T
• 20 tahun penjara
Pak Nadiem Makarim
• Kerugian negara 2,2 T
• 27 tahun penjara
Asli udah pesimis banget sama negara ini
Yang saya amati, negara ini jarang berpihak pada kepentingan golongan lemah, diantaranya anak-anak.
Kenapa ngotot menyetujui 335T buat MBG?
Perut siapa yang dibikin kenyang?
Kalo target utamanya anak, kenapa ribuan anak keracunan diabaikan, proyek tetap jalan terus?
- Andai petinggi BPJS juga dirawat pakai BPJS, harus ke faskes pertama, dirujuk, dan antri berjam-jam, mungkin BPJS akan berbeda.
- Andai petinggi BGN, Pihak yayasan, anak atau cucunya dikasih MBG, mungkin menu MBG lebih layak dan gak akan ada kasus keracunan.
tapi kan enggak..
EVALUASI MBG!
⛔ Guru repot mengatur MBG:
-membagikan
-mengikat
-mengumpulkan
-memastikan habis
-dipaksa mencicipi
-mengganggu jam ajar
⛔ sekolah terbebani tanggung jawab: -jika tempat makan hilang
-jika makanan tersisa
-jika keracunan
⛔ Orang Tua:
- tidak ada jaminan sehat
- resiko anaknya keracunan
⛔Siswa beresiko:
- tidak enak
-basi
-keracunan
-terganggu belajar karena ketiganya
Kenapa perlu dihentikan:
Ketika terjadi MBG basi/keracunan:
✅ tidak ada tindak lanjut
✅ tidak transparan
✅ tidak ada penjelasan
✅ tidak memperlihatkan adanya sanksi
Masyarakat/ orang tua, sekolah, guru dan siswa adalah pihak yang paling dirugikan. Padahal keempatnya adalah penerima program yang tidak terlibat dalam proses produksi MBG.
Makan bergizi adalah mandat kementerian kesehatan, dan makan sekolah (school meals) adalah kegiatan penunjang di sekolah dalam mendukung pembelajaran.
Ketika MBG malah beracun dan mengganggu proses belajar di sekolah, maka MBG harus dihentikan karena sistem pengawasan, dan mekanisme yang diatur kementerian kesehatan tidak dijalankan.
Sampai detik ini BGN belum pernah mengumumkan penyelidikan atas keracunan MBG, kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bersalah. Sementara siswa, guru dan sekolah selalu dipersalahkan atas keracunan masal.
Jika ini diteruskan, tanpa pengawalan, pengawasan, dan evaluasi, kami khawatir keracunan akan semakin membesar.
Pemerintah harus bertindak cepat sebelum matahari terbit besok pagi, ketika MBG datang ke sekolah.
Ingat, MBG datang ke sekolah untuk membantu anak-anak kita belajar, melalui tambahan gizi, bukan tambahan racun.
Yth Pak Kapolri @ListyoSigitP saya pastikan seluruh rakyat Indonesia berduka. Ketiga polisi ini sedang bertugas atas nama negara. KAMI menuntut perlindungan negara kepada seluruh aparat yang menjalankan tugas dgn benar spt ini. Tangkap dan proses hukum kpd para pelaku —siapapun dia, apapun pangkatnya & siapapun backingnya— seberat beratnya. Ini adalah kejahatan total terhadap negara. #savepolisibaik #tangkapaparatjahat @prabowo@DPR_RI@KomnasHAM@tni_ad
Menjelaskan Dwifungsi TNI dg sederhana
Jabatan sipil hanya boleh dipimpin orang yg ga punya kewenangan bawa senjata.
TNI= punya kewenangan bawa senjata= Ga boleh jabat.
UU TNI 2004: kalau mau jabatan sipil, ya balikin senjatanya.
RUU TNI 2025: ga perlu balikin, boleh jabat.
Komisi I DPR RI dan Pemerintah diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel daerah Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2024).
/ #Hotel#DPR#TNI https://t.co/Yqfvf7oIGq
Orang Jakarta pasti paham, ini hotel mahalnya kayak apa. Gunanya ada gedung DPR apa? Ini anggaran siapa yg dipakai? Katanya efisiensi? Dan kenapa buru2 sampai harus banget di hotel? Urgensinya apa? Yang terpenting: kenapa tdk terbuka?
Kalau mereka memaksakan kehendak, membahas revisi UU TNI secara tertutup di negeri yang katanya menganut demokrasi. Menyewa hotel mewah padahal rakyat menjerit karena omon-omon efisiensi.
Maka kewarasan & nurani akan menuntun kita untuk melawan & suarakan #TolakRUUTNI