alzal18

[Luca @lucaxyzz]

@kokogiovanni Bisa cobain https://t.co/HeWPfGJWyP om? gratis nih perlu feedback buat develop lebih jauh

[alzal18 @alzal18]

@chikahwangqeo Astaghfirullah

[alzal18 @alzal18]

@TradingDiary2 Klo beli waktu superketat?

[alzal18 @alzal18]

@TradingDiary2 Mitra

[alzal18 @alzal18]

@TradingDiary2 @Sanditama_putra Harga instrisik nya berapa pak T? Atau harga wajarnya?

[alzal18 @alzal18]

@iimi2m @TradingDiary2 Haha

[alzal18 @alzal18]

@profesor_saham Haha

[alzal18 @alzal18]

@TradingDiary2 Tp klo tidak dibarengi kebijakan yg relevan malah nambah susah keluar pak T

[alzal18 @alzal18]

Fix lanjut ARB klo kaya gini @ojkindonesia

[Chart Investor Saham IHSG,USA,Crypto @TradingDiary2]

BREAKING NEWS BEI ubah ARB menjadi 7%

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengubah batas Auto Rejection Bawah (ARB) saham menjadi 7% secara asimetris. Kebijakan ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00157/BEI/10-2026 dan berlaku efektif mulai 19 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026, dengan rencana evaluasi kembali mengikuti perkembangan pasar.

Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas perdagangan, mengendalikan volatilitas, dan memberi kesempatan bagi investor mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan investasi. Perubahan batas ARB dari 15% menjadi 7% tersebut berlaku untuk saham dengan harga di atas Rp10, sementara batas Auto Rejection Atas (ARA) tetap mengikuti ketentuan sebelumnya.

IHSG saham MSCI standalone

[alzal18 @alzal18]

@ojkindonesia tidak menjalankan pengawasan dan penindakan

[IHSG Journal 🍀🌞 @aldotjahjadi8]

If MSCI wanted to make the IHSG better, I would support it 100%. But making threats out of spite simply to avoid any responsibility for choosing the wrong issuers for its constituents, while harming many investors in the process, makes me very disspointed, to be honest.

[alzal18 @alzal18]

@TradingDiary2 Cc netsell $BBCA 2T

[Joko Anwar @jokoanwar]

Wowww... Nggak pernah kebayang bakal se-low ini.

[Saya @keceflix]

I’ve been following @bagus_muljadi, @AmirahWahdi , and @siputriwidi debating peatland fires.

And I’m wondering: Are we trying to solve a problem, or competing over whose intellectual framework deserves authority?

Bagus asks how peatlands burn and how we can predict the risks.

Amirah asks who enables these fires and who should be held accountable.

Putri questions whose knowledge is considered legitimate and how power shapes that legitimacy.

THREE DIFFERENT QUESTIONS. ONE INTERCONNECTED SYSTEM.

Physical science explains environmental mechanisms. Political investigation examines human decisions and institutional responsibility. Epistemic critique examines whose evidence gets recognized.

None replaces the others.

Bagus, I largely agree with your demand for scientific rigor. But “Orang UK pun—jangankan Sumatra” introduces an unsupported hierarchy into an otherwise defensible scientific argument. If you demand precision, practice it.

Amirah, corporate accountability matters. But allegations require investigation, evidence, and causal attribution. Outrage identifies urgency; it doesn’t establish culpability.

Putri, epistemic power matters. But exposing institutional bias doesn’t automatically validate or invalidate scientific findings. Challenge the hierarchy without replacing one unquestioned authority with another.

Here’s what frustrates me: you’re defending different tools that could be used to investigate different parts of the SAME problem.

Why turn complementary expertise into intellectual territorial warfare?

You don’t need identical worldviews. You don’t even need to like each other.

Agree on the objective. Define what each discipline can establish. Identify missing evidence. Challenge assumptions. Connect findings.

Compromise on coordination, NEVER on evidentiary integrity.

Good intentions alone aren’t enough. But if you’re concerned about the same disaster, surely collaboration is more productive than competing for epistemic supremacy.

Intelligence doesn’t automatically produce coordination. Apparently, we’re watching that lesson unfold in real time.

Talk to each other. Investigate together. Challenge each other. Build something useful.

COLLABORATE, YOU MOTHERFUCKERS! THE PEATLAND IS STILL FUCKING BURNING.

[Eka Wicaksana Putra 📊 @pak_erte92]

Bencana Karhutla 2026 belum ada apa-apanya dibandingkan 2015 lalu.

Oke, gua cek dan hasilnya:
-2015: 2,16 Juta Ha (5 bulan padam)
- 2026: 202 ribu Ha (4 bulan belum padam)

MEMANG REZIM SEKARANG KAGAK BECUS AJA COK MENYELESAIKAN KARHUTLA 🫵

PERSETAN TEORI KONSPIRASI

[alzal18 @alzal18]

Panggang atau kukus om?

[Tukang Mobil Mobilan @MasMasBiassaa]

Ada yang mau bownies paman?

[alzal18 @alzal18]

Lho katanya beliau bakom?

[Goo913 @Goo9le_Fiv3]

Nah gitu dong keras kepada pemerintah

[alzal18 @alzal18]

wkwk

[Catatan Dosen Hukum @dosenhukumnotes]

@TxtRabbitHole paan sih.

https://t.co/8sRrdmoqIY

[Lubang Kelinci @TxtRabbitHole]

Kesimpulan

Analisis Muljadi kuat di sisi teknis gambut dan pentingnya pencegahan berbasis data. Ia lemah sebagai diagnosis politik-ekonomi karena cenderung menggeser fokus ke “budaya” dan masyarakat sambil relatif lembut terhadap kegagalan regulator dan aktor ekonomi besar. Pendekatan yang lebih utuh harus menggabungkan:

- Prediksi dan sains (yang dia dorong),

- Penegakan hukum yang tidak tebang pilih terhadap korporasi,

- Insentif ekonomi yang membuat membakar lahan tidak menguntungkan,

- Penguatan kapasitas daerah tanpa meromantisasi “budaya riset” sebagai obat segala.

Tanpa itu, seruan “budaya riset” tetap menjadi retorika akademis yang aman, bukan solusi operasional.

[alzal18 @alzal18]

Bung Rocker buat pelatihan buat para pejabat untuk menjawab pertanyaan wartawan 50jp

[The Curut @TheCurut007]

Si bajingan tolol ditanyaain, malah nanya balik. 😊
Bilang aja lu bakalan gagal momong simbah* keras kepala.

[alzal18 @alzal18]

Ko analoginya kaya kena tilang ga pakai helm protes pengendara lain ga pakai helm ga di tilang juga

Mending ditelusuri aja aliran uangnya

[Anna Hasbie @anna_hasbie]

Saya jadi ingat video ini. Seorang warga Australia mengaku pernah menyuap petugas imigrasi AUD50 untuk masuk ke Indonesia. Dan cerita ini sering kita dengar juga terjadi dengan jumlah bervariasi.
Ini mirip dengan kasus kuota haji, di mana yang bermain adalah oknum2 yg bertemu langsung dengan PIHK/ pengurus jamaah.
Di kasus imigrasi, oknum2 tersebut tidak pernah dicari padahal kerugian negara itu real/nyata. Dan gak pernah kita dengar menteri bidang Imigrasi ditahan karena ini.
Anehnya, di kasus kuota haji, menterinya langsung ditahan dan dituduh merugikan. Padahal jelas yg bermain ada di level petugas. Itu pun, belum real kerugian negaranya.