coffee latte no sugar

🧐

[CHECK PINNED - mupi @moviemnfs]

Soal perdebatan Mba D di mvs Laut Bercerita, aku kok setuju ama Opini Mba Gina ya. Ga sehitam putih itu!

[Adam Grant @AdamMGrant]

I'm giving away 25 copies of #VIBE. To enter, repost and comment by October 13.

https://t.co/nNUOi5Ny7A

[UI/UX Savior @UiSavior]

😅

[Lisa @elisabetguwanto]

plisssss baca ini!!!

keterbatasan kosakata bikin kita terbatas juga untuk mengekspresikan perasaan dan opini.

makanya perlu banyak2 baca dengan mindful supaya bisa punya perbendaharaan kosakata, frase, dan metafora yg lebih kaya ✨

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@999o7i inferiority complex bangsa terjajah, kasihan kok sama ginian, perkara mana yg lbh bule aja diributin. Yg lbh penting tuh isi kepala. Kasihan kok sm org blasteran yg di ‘bully’, itu jg krn netizen yg sok rame sendiri. Kasihan tuh sm mentality bangsa sendiri yg masih terjajah.

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@sst_alk makin ingin dianggap lebih bule jg krn org2 tuh masih suka mengglorifikasi ‘muka bule’ lebih keren, lbh cakep… bener2 dehh inferiority complex bangsa Indonesia itu udh mendarah daging bgt, pantes yg blasteran jg jd makin tersanjung, besar kepala.

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@myshawti ‘Lebih WNA’ itu maksudnya lebih keren atau gimana ya? 😅 Nggak berpihak ke salah satu dan gak ngikutin "war" nya jg, hanya agak menggelitik krn seolah yg ‘lebih WNA’ otomatis lebih superior. Hmmm apkh ini ciri masih terperangkap inferiority complex warisan feodal✌️

[Haris Firdaus @harisfirdaus]

Teman2 yang lagi cari rumah di Jabodetabek, bisa cek web buatan tim jurnalisme data @hariankompas ini. Di web ini ada data 37 ribu rumah, lengkap dengan lokasi, luas, harga, dan jarak ke pusat kota. Bisa filter berdasar penghasilan juga 😃

Cek di sini: https://t.co/wqQRkKNvKm

[TxtdariHI @TxtdariHI]

Negara seremonial gajelas. Ini pasukan jepang juga pada pake masker. Dia malah ga pake masker udah gitu niup terompet pula

[Nat & Ver @NarasiVisual]

Jujur, yang bikin kami penasaran bukan isi videonya sendiri, melainkan fakta bahwa video Maudy yang baru 100k views di YouTube bisa sampai dihujat jutaan orang di berbagai medsos…

Setelah nonton, isinya memang menurut kami cukup divisive.

1. Kemasannya salah alamat:

Format video cozy vlog. Sarapan santai pakai cottage cheese sambil ngukur takaran protein harian, tapi disajikan buat audiens yang lagi kalang kabut buat jaga dapurnya tetap ngebul.

2. Bias yang “bias”:

Negativity bias itu nyata. Tapi ia berguna buat ngoreksi persepsi yang melenceng dari keadaan. Kalau situasinya memang sedang buruk, label negativity bias mengubah persepsi yang akurat jadi kekeliruan kognitif.

3. Nasihat subjektif dipaksakan untuk semua:

Garis batas stoik soal “yang dalam kendaliku” itu relatif. Orang dengan 1 juta subscriber punya kendali berbeda dibanding orang yang terpaksa hirup asap karhutla.

—

Tapi di sisi lain, setengah akhir video sebenarnya memuat beberapa tips yang valid.

1. Kurasi sumbernya, bukan kurasi isunya:

Maksudnya bukan nutup mata, tapi milih beberapa kanal yang ngasih konteks utuh. Cukup baca dari situ. Bukan nyerap potongan-potongan yang lewat di feed, yang justru paling gampang simpang siur pas satu isu lagi rame.

2. Tahu kapan harus berhenti:

Begitu kamu udah paham duduk perkaranya, kamu gak wajib baca konten ke-15 soal isu yang sama. Berhenti di situ bukan berarti gak peduli. Kamu udah dapat isinya. Sisanya cuma ngulang, dan yang keulang itu efeknya jadi bising di kepalamu.

3. Imbangi asupannya:

Algoritma bakal terus nyodorin yang serupa. Sekali kamu banyak buka satu jenis kabar, feed kamu bakal ngunci di situ. Imbangi dengan aktivitas lain.

—

Kritik netizen memang sah.

Tujuannya Maudy memang baik (menyikapi kabar buruk).

Tapi jalur yang dia sajikan valid buat orang yang kabar buruknya terpampang di layar.

Sedangkan buat rakyat jelata yang kabar buruknya di depan mata, kesannya tone deaf.

Kebanyakan dari kita berdiri di tengah dua kutub tersebut.

Jadi walau tujuannya sama, tapi jalurnya tetap kamu yang harus tentukan sendiri.

[Dayat Piliang (;) @dayatpiliang]

Pada dasarnya memang kita tak bisa memaksakan orang lain untuk ikut menyuarakan apa yang kita resah dan suarakan selama ini; tentang negara, kebijakan, dan kondisi hidup yang semakin sulit.

Itulah kenapa jangan sampai terlalu mengidolakan selebritis secara berlebih, apalagi sampai berharap orang tersebut mewakili keresahan kita.

Tidak semua figur publik itu menganggap kita manusia, beberapa dari mereka menganggap kita hanyalah angka agar mereka punya nilai juga untuk menawarkan diri pada kerja sama tertentu dengan pihak brand, penyelenggara acara, atau bahkan melacurkan diri ke ranah politik menjadi corong penguasa.

Berhenti mengharapkan idola mewakili resah dan kesal kita pada negara.

Kita, rakyat, harus sama-sama bersatu menyuarakan resah itu agar sampai, didengar, dan diwujudkan oleh penguasa.

Sekarang, daripada menyesali orang yang ternyata tak sejalan dengan kita, lebih baik edukasi orang terdekat kita secara perlahan, kalau politik itu bukan tentang citra yang tampak, tapi sekalinya ada kebijakan yang dibuat, kita sebagai masyarakat bisa terkena dampak.

Gunakan bahasa-bahasa sederhana agar mereka mudah paham, dan bersabarlah menjelaskan pada orang terdekat kita yang barangkali punya pemikiran yang bersebrangan.

Pemilu selanjutnya tahun 2029, mari kita persiapkan pengetahuan politik sederhana agar masyarakat atau minimal orang sekitar kita mulai melek dan paham tentang hal-hal itu.

[Marlistya Citraningrum @mcitraningrum]

Kemampuan membaca (reading comprehension) menurun paling drastis. Sebabnya udah bisa diduga: bukan soal kurang akses atau buku, tetapi semakin lemahnya kemampuan untuk memahami, menilai, dan memproses informasi secara mendalam.

Skim, scroll, next. No time to think.

[Gita Wirjawan @GWirjawan]

Ada satu paradoks yang menarik soal multilateralisme.

Justru di era unipolar, pasca-runtuhnya Tembok Berlin hingga awal 2000-an, multilateralisme berjalan paling maju. Sebab ada satu kekuatan, Amerika Serikat, yang cukup dominan untuk mendikte aturan main kepada dunia.

Hari ini, dengan AS yang kian isolasionis dan perselisihannya dengan Tiongkok yang meruncing, multilateralisme justru meredup. Lembaga-lembaga globalnya kehilangan taring, karena tak lagi ditopang oleh konsensus kekuatan tunggal.

Dan konflik-konflik terakhir, Gaza, Levant, Iran, Ukraina, mengkristalkan sesuatu yang lebih dalam. Ia menegaskan lahirnya multipolaritas baru yang sangat revisionis. BRICS mengonsolidasi diri dengan agenda merombak tatanan yang selama ini dikedepankan Barat. Dan semangat itu menjalar ke kekuatan menengah lain, termasuk Turki, Meksiko, Nigeria, bahkan Indonesia, yang ingin tatanan itu lebih adil bagi Global South.

Yang tadinya cair kini mengeras. Decoupling ekonomi AS dan Tiongkok memaksa multipolaritas menjadi jauh lebih terstruktur. Terlihat jelas: siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang berperan sebagai swing state.

Gejolak ini juga menaikkan premi risiko global. Para pemilik modal Barat, yang mengelola likuiditas sekitar USD 140 triliun, berkepentingan menggeser modalnya keluar dari titik-titik konflik menuju kawasan yang lebih aman, seperti Asia Tenggara. Dengan satu syarat: kepastian hukum.

Dan di sinilah peluang kita. Dunia yang retak membutuhkan interlokutor yang tepercaya. Asia Tenggara punya modal untuk itu. Dalam 2.000 tahun terakhir, konflik di kawasan kita merenggut kurang dari 10 juta jiwa, jauh di bawah Eropa yang mencapai ratusan juta. Dengan bentang 5.000 km, 700 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi kolektif nomor lima dunia, kita cukup mumpuni untuk menjadi jembatan. Antara Barat dan dunia Islam. Antara Barat dan Tiongkok.

Dunia sedang mencari penengah. Modalnya sudah ada di tangan kita. Yang belum, barangkali, hanyalah keyakinan bahwa kita memang layak duduk di meja itu.

@dinopattidjalal @fpcindo

[Gita Wirjawan @GWirjawan]

Apa arti kemerdekaan ekonomi bagi sebuah bangsa?

Pasal 33 UUD 1945 lahir dari satu asas yang mulia: kekeluargaan dan kesejahteraan.

Ia adalah perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kuncinya ada pada mendemokratisasi aktivitas ekonomi, dan menjaganya tetap berkelanjutan.

Demokratisasi ekonomi berarti keterjangkauan. Apa pun yang kita produksi dan jual di dalam negeri semestinya bisa dijangkau oleh daya beli rakyat banyak.

Kenyataannya, porsi kelas menengah kita justru menurun, tanda bahwa aktivitas ekonomi kian tidak terjangkau.

Diperparah oleh pertumbuhan yang sentripetal, menyedot kekayaan dan talenta terbaik dari daerah ke pusat.

Lihat angkanya: PDB per kapita kota primer 91% lebih tinggi dari wilayah pedesaan.

Pasal ini juga menyatakan cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara.

Persoalannya, tafsir kita hampir selalu menyempitkan makna aset negara sebatas sumber daya alam. Padahal ada aset yang jauh lebih krusial, dan sering luput: sumber daya manusia.

Sebab pengelolaan sumber daya alam pada akhirnya berkorelasi dengan kualitas manusianya. SDM yang unggul adalah kunci utama untuk mengurus, mengolah, dan meningkatkan nilai tambah kekayaan alam kita.

Kalau kognisi manusianya tidak dibenahi, hilirisasi hanya akan berhenti pada ekspor barang setengah jadi, tanpa pernah benar-benar menguasai teknologinya.

Di Indonesia, hanya 10% kepala rumah tangga yang mengenyam pendidikan tinggi.

Padahal untuk melompat, sebuah bangsa membutuhkan tiga hal: imajinasi, ambisi, dan keberuntungan yang dijemput.

Maka muncul pertanyaan struktural. Siapa yang bisa menyuntikkan ketiga aset itu, kalau di rumah pun stimulasi intelektualnya terbatas?

Jawabannya: guru.

Di rumah, orang tua menghadapi dua atau tiga anak. Di sekolah, seorang guru bisa menyalakan imajinasi 20 hingga 200 murid sekaligus selama 8 jam.

Tapi guru kita masih terbelenggu. Kompensasi yang rendah membuat talenta terbaik enggan mengajar.

Median gaji guru di Indonesia sekitar USD 257 sebulan, sementara Singapura menghargai gurunya hingga USD 4.413.

Belenggu lainnya adalah ketiadaan meritokrasi. Kita terlalu sering menyeleksi talenta berdasarkan loyalitas dan patronase, bukan kompetensi.

Akibatnya terasa sampai ke ruang publik.

Dengan kapasitas kognitif yang timpang dan algoritma media sosial yang dirancang untuk clickbait, terjadi semacam perceraian antara opini publik dan temuan ilmiah.

Emosi dan persepsi dianggap lebih penting daripada fakta.

Maka solusinya sebenarnya tunggal: reformasi guru.

Kurikulum penting, teknologi penting, tapi kualitas guru jauh lebih menentukan.

Kita perlu keberanian meniru Singapura dan Korea Selatan, merekrut guru dari 10 sampai 20% lulusan terbaik, memberinya kompensasi yang layak dan status sosial yang terhormat,

agar profesi ini kembali diminati talenta-talenta tercerdas bangsa.

Sebab pada akhirnya, mengimplementasikan Pasal 33 sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola aset negara yang tak kalah penting:

sumber daya manusia-nya.

@paramadina

[Johnny Midnight ⚡️ @its_The_Dr]

lol. Pretty smart actually!

[coffee latte no sugar @apri_bani]

Kemarin sy juga selalu disambut (Almh) Mama kalau pas pulang kampung. Persis gini, tp nungguinnya di stasiun 🥲

[Some Thread @somexthread]

Sederhana tapi capek hilang🤧

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@empty__core tepat waktu, royal.

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@AmirSona07 Yes

[coffee latte no sugar @apri_bani]

@gramedia mau min