@afrizhallubis@dimarsasongko98 Ini kan cipta kondisi menuju ke sana. Sekarang aja partai gelinding ini menuju arah PKC. Tapi biasa, diambil yg jelek2 aja (satu komando, dsb) 🫠
@Hidupsebagai62 UU IKN dong, setahun udah ada revisinya. Kalah UU Lalu Lintas yang umurnya udah hampir usia kuliah.
(Spoiler alert: sama jeleknya)
https://t.co/B3yVqKo9sE
Perlawanan tetap berlanjut, kami mengecam dengan keras proyek korup (MBG) masuk ke dalam anggaran pendidikan.
Dan kami pada Senin, 15 Juni 2026. Pukul 13.30 WIB, di Mahkamah Konstitusi.
Jujur emang kocak dah. Kita hidup di negara yang udah 26 tahun reformasi.
Tapi kenapa setiap kali ada pemilu, yang kalah hampir selalu akhirnya merapat ke yang menang?
Kenapa "oposisi" di sini kayak karir bunuh diri?
Menurut gw ini bukan soal satu dua orang yang kebetulan lemah karakter.
Karena polanya sama dari zaman ke zaman, dari partai ke partai, berarti yang perlu diperiksa bukan hanya orangnya, sistemnya juga.
Balik dulu ke zaman kolonial.
Belanda nggak memerintah langsung. Mereka pakai bupati dan priyayi lokal sebagai perpanjangan tangan.
Pelajaran yang nempel ratusan tahun, elite yang selamat itu yang merapat ke kekuasaan. Bukan yang nantang.
Lalu ada lapisan budaya yang memperkuat ini.
Ilmuwan politik Benedict Anderson pernah nulis soal konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa. Garis besarnya, kekuasaan dibayangkan kayak energi yang terpusat di satu titik. Dimana yang bertahan bertahan dan berkembang adalah yang paling dekat dengan pusat energi tersebut.
Kemudian datang Orde Baru, dan pola itu naik kelas jadi sistem negara.
Selama 32 tahun, Soeharto melatih satu bangsa untuk percaya satu hal, beda pendapat sama pemerintah itu berbahaya. Itu subversi. Itu PKI.
Satu generasi gede dengan refleks yang sama. Nurut itu aman, ngelawan itu risiko.
Reformasi 98 ngegulingin Soeharto. Tapi refleks tadi nggak ikut tumbang.
Malah naik kelas lagi, kali ini jadi sistem insentif.
Peneliti Kuskridho Ambardi nyebutnya "politik kartel" di bukunya tahun 2009.
Partai berhenti untuk serius bersaing habis pemilu. Terus rame-rame bagi-bagi kursi menteri dan komisi DPR ke sebanyak mungkin partai.
Logikanya sederhana. Ngapain capek jadi oposisi kalau masuk koalisi langsung dapat jatah?
Dan Slater, ilmuwan politik yang banyak nulis soal Indonesia, punya istilah yang lebih nyentil.
"Promiscuous powersharing." Kekuasaan dibagi ke siapa aja, nyaris tanpa pandang ideologi.
Oposisi mati bukan karena dibungkam. Tapi karena dibeli.
Inilah yang bikin "mental tempe" bukan soal pengecut secara personal.
Ini soal sistem yang sudah ratusan tahun ngasih tau bahwa merapat itu rasional, dan melawan itu konyol.
Sukarno dulu teriak "kita bukan bangsa tempe!" justru karena refleks ini nyata dan perlu dilawan.
Sekarang lihat hari ini.
Koalisi Prabowo isinya hampir semua partai di DPR. Yang di luar tinggal PDIP, itu pun milih label "penyeimbang", bukan oposisi.
Prabowo bahkan di sidang paripurna berterima kasih ke PDIP karena masih mau ngritik.
Bukan oposisinya nggak ada.
Tapi mereka lembek dan ragu sampai nyaris nggak berfungsi sebagai rem.
Padahal fungsi oposisi bukan jadi musuh negara. Itu buat maksa pemerintah jelasin keputusannya, dan benerin yang salah sebelum jadi bencana.
Bandingkan sama negara lain.
Di UK, oposisi punya anggaran negara, kantor resmi, bahkan gelar "His Majesty's Official Opposition." Mengkritik pemerintah itu bukan perlawanan, itu tugas konstitusional.
Di Korea Selatan, rakyatnya bisa turun jalan jutaan orang sampai presidennya dimakzulkan. Dua kali.
Di sana, oposisi adalah tanda demokrasi sehat. Di sini, oposisi masih dianggap nggak tahu diri.
Ok gw harus adil. Model rangkul semua ini ada logikanya sendiri.
Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, bagi-bagi kekuasaan emang nurunin risiko konflik. Itu beli stabilitas.
Cuma harganya satu. Akuntabilitas.
"Iya iya sekarang aman deh."
Jelas aman. Tapi aman buat siapa?
Reformasi 98 butuh rakyat turun jalan. Bukan karena politisinya tiba-tiba sadar.
Kalau lo nunggu sistem ini berubah dari dalam, lo bakal nunggu lama.
Selalu dari bawah. Selalu.
@Dospemz Syarat pekerja: Dapat bekerja di bawah tekanan
Syarat @pejabrut: Jangan dikasih tekanan.
Standar ganda mah buat motor aja biar ga gampang jatuh...
Sedia Payung sebelum Hujan
Cakep
Sedia APD sebelum Tear Gas Menerjang
📌Temen-temen bisa baca dan print apa saja yang bisa disiapkan menjelang aksi untuk mengurangi resiko cedera & kriminalisasi.
https://t.co/IJweULRemf
Yang kita butuhin itu adalah sistem/struktur yang adil: upah yang manusiawi dibanding biaya hidup, aturan batasan jam kerja lembur yang tegas, dan sistem rekrutmen kerja yang bersih dari nepotisme.
Tapi karena mengubah struktur itu mustahil dilakukan sendirian, akhirnya mental kita yang dikorbankan buat adaptasi.