SS78

work fun pray rocknride

[SS78 @arofbahtiar]

@sugar_pand @PropositoyVida Blawu

[T0361M4N @toe_giman]

Saat rokok kretek dinyalakan diruangan, aromanya sangat kuat..., dan seorang delegasi Belanda meminta agar rokok itu dimatikan...

Dan inilah jawaban seorang diplomat Indonesia, H. Agus Salim, yg membuat seisi ruangan mendadak sunyi...

Sekarang, masih ada diplomat seperti beliau?

Al Fatihah utk H. Agus Salim

[The Curut @TheCurut007]

Pernyataan Prof. Salim S (Alm.) ini tidak berlaku buat mereka yg memiliki kepala batu. ☺️
Udah dinasehatin sangat nalar, masih ngeyel juga.

[🅱🅰🅶🅾🅽🅶 @RagilSemar]

23 Juli 2001. Paman Agus, mantan Wapres Umar Wirahadikusumah, mengonfirmasi: jabatan Panglima TNI sudah ditawarkan kepada Agus.

30 Agustus 2001. Pukul 05.30, Agus bangunkan istri untuk salat. Olahraga pagi.
Istri masuk kamar mandi. Keluar. Suaminya tidak bisa dibangunkan.

Pukul 06.19 tiba di RS Pertamina. Sudah meninggal.

Usia 49. Aktif berolahraga. Tidak ada riwayat sakit.

Tidak ada otopsi!

Djadja Suparman, yang dana Kostrad-nya sempat Agus bongkar, akhirnya memang masuk penjara tahun 2013, bukan karena kasus Kostrad, tapi karena kasus korupsi lain di tempat lain.

Kasus Kostrad? Tidak ada yang diadili sampai hari ini.

Indonesia punya satu aturan tidak tertulis yang konsisten:
Orang yang membongkar korupsi militer tidak pernah selamat kariernya.

Agus Wirahadikusumah tahu itu dari awal. Ia buka brankasnya juga.
Itu mungkin kesalahannya.

Atau mungkin itu satu-satunya hal benar yang pernah dilakukan seorang jenderal Indonesia di era reformasi.

[doelpaten @doelpaten]

Berani bener Bang Syukur Mandar ini...

Apa gak kuatir diintelin??

source @syukurmandar https://t.co/eiKAC6GgBD

[Dimar @dimarsasongko98]

Luis David Hutabarat, 32 tahun.
Kerjaannya nimbang sawit.
Selasa sore kemarin dia pulang naik motor dari kebun mertuanya.
Yang ditinggalin di rumah: istri, sama 4 anak.

Di jalan, dia dicegat 6 orang petugas keamanan PT Agrinas Palma Nusantara , perusahaan sawit BUMN. Motornya ditabrak gantian sampai jatuh.
Dia lari sekitar 100 meter, jatuh lagi, sembunyi di semak. Ketemu, dikeroyok.
Ditemukan tewas dengan memar di wajah dan leher.

TNI sendiri yang konfirmasi ke media: dua dari terduga pelaku, berinisial B dan BD, lagi bertugas BKO (Bawah Kendali Operasi) di perusahaan itu.
Satu prajurit aktif dari Kodim Iskandar Muda Aceh, satu lagi purnawirawan yang baru pensiun April kemarin.

Per kemarin, keduanya resmi jadi tersangka, bareng dua warga sipil.

Motifnya apa?
Dandim Labuhanbatu sendiri yang sampaikan ke pers: pelaku curiga korban mencuri buah sawit.

Dan sebelum hasil visum keluar, sebelum proses hukum jalan , pihak Agrinas sudah lebih dulu bicara ke media, menyebut korban yang sudah tewas itu sebagai pelaku pencurian.

Mati duluan, dituduh pencuri belakangan, tanpa pernah masuk ruang sidang.

Besoknya, ratusan warga membakar kantor dan mes perusahaan itu.

Bukan karena mereka tiba-tiba brutal.
Itu ledakan dari sesuatu yang sudah lama dirasakan: aparat negara dipakai menjaga kebun korporasi, bukan menjaga nyawa rakyat di sekitarnya.

Jadi pertanyaannya bukan cuma soal sawit siapa yang dicuri.

Pertanyaannya: kalau personel TNI resmi ditugaskan menjaga aset korporasi sawit, dan ujungnya seorang ayah dari 4 anak mati dikeroyok cuma karena DICURIGAI mencuri buah, bukan terbukti, cuma dicurigai ,

sistem macam apa yang lebih sigap melindungi tandan sawit ketimbang nyawa rakyatnya sendiri?

[Prapatan Pingit @teploknyata]

🚨ALERTA ALERTAA!! 🚨

Ternyata isu kemarin, hanya dijadikan sebagai pengalihan isu. Dibelakang layar, mereka sudah mengesahkan REVISI UU POLRI

Jangan sampe berlarut. mosok polisi bisa isi jabatan sipil, suwi suwi militer iso nyusul. REZIM BOBROK PELANGGENG PEMBUNGKAMAN!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.

Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.

Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.

Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.

Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.

13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.

26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.

Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:

"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."

"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."

"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."

Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.

Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.

Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.

Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.

Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.

Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.

Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.

Dan ini yang paling menyakitkan:

Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.

Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.

Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.

Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:

Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.

Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.

Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.

Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.

Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.

Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.

Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.

Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.

Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.

Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.

Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?

[Wakgim @gimbot75]

mas Butet memang sudah putus urat takutnya, sehat selalu mas, terus bersuara sampai kemenangan itu tiba.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.

Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.

Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."

Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.

Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.

Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.

Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.

"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."

Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.

Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.

Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.

"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."

Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.

Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.

Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.

Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.

Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.

Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.

Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.

"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."

Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.

Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.

Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.

"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.

Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.

Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.

Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."

Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.

Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.

Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.

"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:

Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.

Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.

Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.

Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.

Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.

Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:

"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."

Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.

Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.

Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.

Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.

Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

[Indra Charismiadji @icharis]

1/
Kasus Chromebook bukan sekadar perkara laptop.

Ini adalah cerita tentang bagaimana pendidikan nasional bisa diseret oleh arogansi kekuasaan, konflik kepentingan, tata kelola yang rusak, dan kultus teknologi.

Saya menyaksikan sebagian proses itu dari dekat.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Masih ingat kasus Wakil Bupati Sangihe yang tiba-tiba meninggal setelah menolak proyek tambang emas?

Tambang ilegal itu ada samgkut pautnya dengan ini tambang ini lho dan dibekingi seorang jenderal yang sekarang masih berada di lingkaran kekuasaan regime "nyawit".
Tahu nggak siapa jenderal itu?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

[| A K | @__AnakKolong]

Kalau sudah satu pintu dibuka, jangan pernah berpikir mereka tidak akan membuka paksa pintu - pintu berikutnya.
_____________

MULAI BANYAK TINGKAH !
_____________

𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗯𝗮𝗶𝗸 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗯𝗮𝗿𝗮𝗸, 𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗷𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 "𝗯𝗲𝗿𝗮𝗸 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻".
.
.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[SW News - SOFT WAR NEWS @SoftWarNews]

Di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, anggota parlemen Hong Kong Dominic Lee membuat pernyataan yang mengejutkan:

"Barat berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi membiarkan Israel lolos begitu saja setelah melakukan genosida.

Darah warga Palestina dan Iran ada di tangan mereka.
Apa kredibilitas moral yang dimiliki Amerika?

Sebuah negara yang diperintah oleh pengikut Epstein!"

Terima Kasih, Pernyataan Anda Mewakili Umat Manusia di Seluruh Dunia.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Seskab Teddy baru bilang pemerintah tidak akan biarkan rakyat hadapi kesulitan sendiri.
Negara hadir.
Negara bekerja.
Negara berpihak kepada rakyat.
Gw tidak mau debat niatnya.
Gw mau debat faktanya.

Karena di hari yang sama minggu yang sama pernyataan itu keluar ini yang terjadi di lapangan.
Transfer ke daerah dipotong dari 30 persen jadi 17 persen.
Hampir setengahnya hilang.
Yang kena langsung adalah anggaran pendidikan dan kesehatan di daerah.
Jusuf Kalla sendiri yang bilang ini berbahaya.

Anggaran pendidikan nasional dipotong dalam skema efisiensi.
Bukan anggaran perjalanan dinas pejabat yang dipotong duluan.
Bukan pengadaan kendaraan dinas.
Tapi pendidikan.
Subsidi BBM mau dibikin tepat sasaran di saat harga minyak dunia sedang di titik tertinggi.
Timing paling buruk untuk kebijakan yang memang perlu dilakukan tapi tidak perlu dilakukan sekarang.

Koperasi merah putih 7 bulan masih minus.
Solusinya bukan evaluasi model bisnis tapi larang Indomaret dan Alfamart buka cabang baru.
MBG masih jalan dengan anggaran puluhan triliun. Tapi belanja makanannya cuma Rp242 miliar paling kecil dari semua pos.
Kendaraannya Rp1,39 triliun.

Dan Danantara baru mau terbitkan surat utang Rp7 triliun dengan bunga 2% di bawah deposito bank mana saja.
Teddy bilang sudah renovasi 16.000 sekolah dan toilet.
Sudah bangun 218 jembatan gantung.
Itu bagus.
Sungguh bagus.
Tidak ada yang menyangkal itu.

Tapi Gen Z kek gw yang Teddy maksud itu bukan tidak tahu berterima kasih atas jembatan gantung.
Mereka tahu bahwa jembatan gantung dan toilet sekolah tidak bisa menjawab pertanyaan yang lebih besar.
Kenapa lulusan sarjana masih jadi driver ojol karena industrinya tidak ada yang menyerap?
Kenapa kelas menengah turun 9,5 juta orang dalam 5 tahun?

Kenapa pegadaian dan pinjol omzetnya meledak tanda orang sudah makan tabungan?
Kenapa di tengah semua tekanan ini yang dipotong justru yang langsung menyentuh rakyat?
Kami tidak butuh pernyataan yang menenangkan hati.
Kami butuh kebijakan yang angkanya masuk akal. Prioritas yang logis.
Negara hadir itu bukan slogan.
Itu dibuktikan dengan keputusan yang dibuat ketika kondisi sedang paling berat.
Dan keputusan itu yang sekarang sedang kami tunggu.

Sumber: Liputan 6

[AJI Indonesia @AJIIndonesia]

[PERNYATAAN SIKAP]

Presiden Bunuh Media Lewat Amerika

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati oleh Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pertengahan Februari lalu adalah lonceng kematian bagi Pers Indonesia.

-utas-

[Dunia sementara akhirah selamanya 🏴 @sayNotoIslampho]

🙏😔🙏

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

By Mustofa Bisri..

#morningvibes