¡ESTA IMAGEN NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN! 💔🇮🇷
Ramin Rezaeian marcó el gol del empate, fue elegido como el mejor futbolista del partido… pero eso no alcanzó.
Tras el pitazo final, no pudo contener las lágrimas. Irán estuvo a segundos de conseguir la clasificación, pero el gol de la victoria en el último minuto fue anulado.
La imagen de Ramin recibiendo el premio con los ojos llenos de lágrimas lo dice todo. Refleja el dolor de un equipo que no solo luchó dentro de la cancha, sino también fuera de ella.
Mientras otras selecciones viven el Mundial con normalidad, Irán ha tenido que entrenar en México y viajar el mismo día de cada partido a Estados Unidos. Un contexto que ha complicado enormemente su participación.
Esto fue mucho más que un partido de fútbol.
TIENEN TODO NUESTRO RESPETO, IRÁN. 🇮🇷❤️
@KRW_KRW_KRW@Lk0DEflieFzwDX9 I believe it's partly because they don't have a competition. They own the IP. I really hope that more established mokit reviewers talk about chinese kits: we really cant sleep on these kits!
Indonesia kini resmi punya "celengan" raksasa milik negara: Danantara.
Tetangga kita pernah punya mimpi yang sama persis. Namanya 1MDB.
Mimpi itu berubah jadi perampokan uang negara terbesar dalam sejarah.
Dan dalangnya bukan presiden, bukan menteri.
Tapi pemuda 31 tahun tanpa satu pun jabatan.
Ia berpesta dengan para bintang Hollywood di Las Vegas. Bahkan membiayai film “Wolf of Wall Street” yang dibintangi Leonardo Dicaprio.
A thread 🧵 by Narasi Visual
Tweet ini jelas keliru.
Siapa bilang Prabowo apes soal MBG?
Pertama, soal angka.
Saya pernah mengurus BUMDes, dan saya tahu kalau di kampung itu "bansos" tidak terdiri dari satu pos saja. Bansos itu memuat BLT, bansos pangan, PKH, BPNT, dan lainnya (cari detailnya sendiri).
Masing-masing daftar sebagai penerima bansor lewat DTKS, dan Rp496 triliun di tangkapan layar yang Anda unggah itu itu angka gabungan semuanya.
Sementara MBG itu satu program!
Masak mau membandingkan keduanya? Jelas ini salah perbandingan sejak awal.
Kedua, siapa bilang bansos tidak didemo?
27 Februari 2024, banyak orang longmarch dari Patung Kuda ke Bawaslu, mempersoalkan beras bansos bergambar pasangan calon.
Bansos itu jadi dalil gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi. MK bahkan memanggil empat menteri, salah satunya Bu Sri Mulyani.
Ketiga, "pemain"-nya tak tersembunyi,kok.
Yang menyorot MBG hari ini sangat jelas: mahasiswa yang turun ke jalan 15 Juni 2026 (bukan yang ketahuan dibayar itu ya), koalisi MBG Watch, dan tentu saja netizen X yang budiman.
Keempat, soal transparansi, bansos jelas bisa diaudit.
Jika kalian cari berita soal bansos, para pengkritiknya itu mengkritik di bagian: tepat tidaknya sasaran, apakah banyak yang meleset, adakah yang mengaku miskin padahal kaya, bagaimana kategori DTKS diterapkan, dan setamsilnya.
Di sisi lain, banyak pula kritik bahwa bansos ini bikin orang ketergantungan, dan membuat orang miskin menikmati gula-gula.
Pernah dengar istilah "politik gentong babi" jelang coblosan di film Dirty Vote?
Bahkan ketika Bu Sri Mulyani datang MK, statusnya sebagai saksi, bukan terdakwa. Tuduhannya pun bukan soal korupsi, tapi politisasi bansos sepert tadi.
Bandingkan MBG.
Anggarannya dipakai membeli 21.801 motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31 ribu tablet, dan 5.400 televisi 75 inci, yang menurut Kejaksaan di-markup dan jauh dari piring anak-anak di sekolah.
Programnya sudah jalan sejak 6 Januari 2025. Tapi kepala BGN-nya keluar dengan tangan diborgol dan rompi tahanan pada 3 Juni 2026.
Kendati pun bansos dan MBG sama-sama problematik, tapi bansos jauh lebih akuntabel. Kritiknya pun lebih ke alasan politik; dianggap menguntungkan Prabowo-Gibran.
MBG tidak. Kepala BGN-nya sampai sesumbar tidak ada korupsi di program ini. Tapi yang ngomong begitu malah pelaku utama dengan laba semiliar per hari.
Ini bukan apes, namanya.
Buzzer?
Kalian tau hari ini ada demo cukup besar ga?
berdasarkan laporan di lapangan, situasinya saat ini cukup memanas. Massa cukup besar, sempat ada aksi bakar-bakaran, dan terjadi cekcok dengan aparat.
Semoga tidak ada yang terluka dan semua bisa pulang dengan selamat.
Stay safe. 🙏
HOAX BESAR DAN MENYESATKAN! 🚨
Tolong belajar bedakan antara "Bebas Pajak" dengan "Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)".
PNS/ASN Tetap Bayar Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)!
Setiap bulan saat gajian, slip gaji mereka otomatis dipotong pajak secara sistem tanpa kompromi.
Maksud dari "Ditanggung APBN" pada pejabat/PNS tertentu adalah skema tunjangan pajak (DTP) di mana negara mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar pajak tersebut agar take-home pay tidak berkurang, tapi secara hukum pajaknya tetap disetor dan dicatat oleh negara.
Kewajiban Sipil Tetap Melekat:
Semua ASN, TNI, Polri, hingga Pejabat Negara wajib hukumnya memiliki NPWP dan setiap tahun wajib lapor SPT Tahunan. Apalagi sekarang dengan sistem integrasi Coretax, semua data pemotongan pajak langsung terekam transparan. Kalau tidak lapor atau kurang bayar, mereka tetap kena denda dan sanksi!
Stop bikin narasi adu domba seolah-olah aparatur negara itu murni "parasit bebas pajak". Edukasi dulu sebelum sebar info keliru!
Dulu company gue di Jepang banyak hire orang Indo buat kerja remote, karena banyak yg gue bawa juga.
Gue pernah dikomplain sama management karena beberapa karyawan Indo itu sering mati lampu. Masalahnya kalo mati lampu, banyak karyawan yg harus out sampai 1 jam. Mereka harus pindah ke coworking space karena back-up ga bertahan lama. Dan masalah utama sebenernya di koneksi internet yg buruk kalo pake back-up/tethering.
Bahkan company sempet nge-blacklist kandidat dari beberapa daerah dan cuma mau terima mereka kalo mereka mau relocate ke kota2 besar (Jkt, Sby, Bandung, etc.) gara2 kejadian mati lampu ini.
Sekarang malah tambah parah dengan adanya kejadian mati lampu beberapa hari ini karena mati lampu-nya sampai 4-5 jam. Ini kalo di business yg pacing-nya tinggi bener2 terdisrupsi.
Jangan heran kalo nanti company luar lebih milih hire karyawan dari Vietnam, Malaysia, PH, India karena di sana koneksi internet dan listriknya lebih stabil. Ada kemungkinan karyawan remote yg dari Indo bakal diblacklist (dan ini udah bahkan udah kejadian di beberapa company)
Kasian banget ya jadi pekerja remote di Indo. Udah ga dicariin kerja, ga dapet fasilitas apapun, kalo gajian dipajakin. Eh ini terancam industri-nya rusak gara2 kelakuan pemerintah yg ga bisa jaga pasokan batu bara.
Udah berapa kali akun ini bilang, skema BGN pake yayasan itu sengaja agar tidak bayar pajak penghasilan badan.
Insentif harian tidak dicatat sbg penghasilan. Tp dianggap sbg hibah
Mostly SPPG juga bukan PKP jadi ga mungut PPN
Jadi 335 Triliun uang muter tanpa generate pajak
Gw baru sadar kalau dugaan rantai masalah di balik blackout Sumatra dan pemadaman bergilir di Jawa ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar “gangguan teknis”.
Kalau ditarik benang merahnya, kira-kira alurnya begini:
1. Harga batu bara global turun karena oversupply.
Buat negara eksportir seperti Indonesia, harga yang turun berarti penerimaan negara dari sektor komoditas juga ikut tertekan.
2. Muncul kebijakan untuk menekan produksi.
Logikanya sederhana: kalau pasokan dikurangi, harga bisa lebih terjaga.
Di atas kertas masuk akal.
3. Masalah mulai muncul ketika kebutuhan dalam negeri tetap jalan.
PLN tetap butuh batu bara buat menghidupkan PLTU.
Listrik tetap harus nyala.
Pabrik tetap harus beroperasi.
Kebutuhan energi tidak ikut turun hanya karena produksi tambang dikurangi.
Di saat yang sama ada aturan DMO.
4. PLN mendapatkan batu bara dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan jauh lebih murah dibanding harga pasar.
Nah di sinilah insentif mulai bertabrakan.
Dari sudut pandang pengusaha tambang, pilihan bisnisnya jadi cukup jelas.
Jual ke PLN dengan harga yang dibatasi.
Atau jual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.
Kalau selisihnya besar, dorongan untuk mengejar pasar jelas lebih kuat.
Akibatnya pasokan yang dibutuhkan PLN berpotensi makin ketat.
Kontrak makin sulit.
Cadangan makin tipis.
Risiko operasional mulai meningkat.
Dan ketika rantai ini terus berjalan, yang muncul di hilir bukan lagi isu batu bara.
Yang muncul adalah listrik padam.
Masyarakat cuma melihat lampu mati.
Padahal akar masalahnya bisa jadi berasal dari keputusan yang dibuat jauh di hulu.
Yang bikin gw agak kepikiran, keputusan soal kuota produksi, DMO, harga acuan, kontrak pasokan, semuanya terdengar sangat teknokratis.
Tapi efek akhirnya bisa sampai ke rumah rakyat.
Bisa sampai ke pabrik.
Bisa sampai ke UMKM.
Bisa sampai ke orang yang bahkan gak pernah baca berita energi sekalipun.
Kalau dugaan rantai masalah ini memang mendekati kenyataan, berarti yang sedang kita lihat bukan sekadar masalah PLN atau cuaca.
Ini contoh bagaimana satu kebijakan komoditas bisa menciptakan efek domino ke sektor energi.
Negara ingin harga komoditas terjaga.
PLN ingin pasokan aman.
Swasta ingin margin terbaik.
Masyarakat ingin listrik tetap nyala.
Masalahnya, empat tujuan itu tidak selalu berjalan searah.
Dan ketika salah satu bagian mulai bergeser, efeknya bisa merambat ke mana-mana.
Seperti biasa, yang paling jauh dari ruang rapat sering kali jadi yang paling dekat dengan dampaknya.
Lucu rasanya. Pasukan lengkap TNI-Polisi dikerahkan untuk menghadang barisan orang muda tanpa senjata yang hendak menyuarakan haknya. Mengingat berkali-kali menyaksikan negara begitu “softspoken” sama penjahat perang macam Trump dan Netanyahu. Tapi berlaga sangat galak kepada rakyatnya sendiri. Republik anomali
Update terkini🚨⚠️⚠️⚠️⚠️
Kondisi CHAOS
Situasi Terkini di lokasi situasi memanas diduga adanya provokasi yang memakai serba hitam .
Mahasiswa sudah pulang dan tidak ada di lokasi , dan saat ini polisi masih mencari siapa pelaku Anarko provokasi tersebut.
Kepada para pemimpin republik, kami orang muda bukan musuh bangsa ini. Jangan kerahkan tentara dan polisi untuk membatasi suara kami.
Ajak kami berdialog dan penuhi tuntutan kami. Kami bukan penyebab krisis, para pejabat brengsek itu adalah penyebab kekacauan ini.
Indonesian authorities will deploy thousands of police and soldiers ahead of a planned protest by students, who are angry at the rising cost of living and want President Prabowo Subianto to rein in big-ticket spending and revive the economy https://t.co/Ztu8PQ8AN9