CAG

Holopis Kuntul Baris

[NutaniMan @rouppme]

Berita pagi masih mengenai ikan sapu2

Ikan ini bentuknya “aneh”, mulut kayak pengisap, warna gelap berduri. Jijik dan stigma hama.

Saya sudah makan. Bukan dari tangkapan sungai Ciliwung. Tapi dari kolam. Dagingnya putih, tekstur agak padat, rasa mild mirip lele tapi lebih berserat.

Di Brazil (negara asalnya), sapu-sapu adalah ikan konsumsi biasa namanya cascudo, digoreng atau dibakar.

Infonya di beberapa daerah Jawa, sudah mulai dijual di pasar sebagai ikan murah.

Ada yang pernah makan? Apa rasanya?

[CAG @ciptoag]

@Ary_PrasKe2 zero B3 y

[CAG @ciptoag]

@grok tolong info siapa saja dalam kabinet prabowo yang terindikasi korupsi?

[Anak ogi @Anak__Ogi]

Menjawab hoax pelacur sosmed (@PartaiSocmed).

1. Fakta orang dibalik penjualan LNG Tangguh yang dijual ke China bukan Megawati tapi Menteri ESDM saat itu Purnomo Yusgiantoro yg skrng jadi penasihat Bidang Energi Presiden Prabowo.

Proyek LNG Tangguh, Papua sudah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Zaman Presiden Gus Dur inilah mulai dicari pembeli, penunjukan penjual yakni BP (British Petroleum). Namun belum sempat dijual Gus Dur digantikan Presiden Megawati.

Sebagai presiden yang baru, Megawati disodorkan kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian dengan berbagai rumus yang bagi siapapun presidennya pasti tidak akan paham, karena terlalu teknis. Presiden di dunia mana pun tidak menguasai hal yang teknis.

"Formula penjualan, berdasarkan JCC (Japan Crude Cocktail) atau (harga acuan minyak Jepang), dan teknis sekali, di mana proyek ini disusun oleh Menteri ESDM (waktu itu namanya Menteri Pertambangan) Purnomo Yusgiantoro yang merupakan menteri sejak Zaman Gus Dur.
Sebagai menteri teknis yang menyusun proyek penjualan LNG Tangguh, Purnomo yang paling mengetahui mengapa harga gas Tangguh hanya US$ 2,4 per mmbtu, dan paling tinggi atau maksimal US$ 3,35 per mmbtu.

Fakta lain, ternyata harga rata-rata ekspor gas yang selama ini dianggap murah ternyata masih jauh lebih mahal dari harga gas domestik.
Artinya yang salah itu bukan harganya, tapi yang salah itu formula harganya. Dan yg menyusun semua itu Purnomo yg skrng jadi penasehat energi Prabowo.

Selengkapnya 👇
Ini Sejarah Penjualan Gas Murah Tangguh Papua ke Tiongkok.
https://t.co/hWKJZj9PWV

2. Pabrik pupuk Iskandar muda ditutup bukan Krn kontrak dgn China tapi krn berhentinya beroperasi ladang gas Arun.

Logikanya jika kontrak dgn China jadi penyebab, lalu kenapa Jokowi malah memperpanjang kontrak tersebut hingga 2055 pada Desember 2022?

Dan kalo memang kontrak dgn China penyebabnya knp ga menyerang Jokowi yg perpanjang kontrak tersebut, knp hny Megawati?

Dan kalo memang kontrak dgn China penyebabnya, knp ga menyerang penasehat bidang energi Prabowo yg jadi otak dibelakang kontrak tersebut?

Jawabannya Krn @PartaiSocmed saat ini tugasnya menyerang Megawati dan PDIP, bukan Jokowi dan Prabowo.

Tapi jangan heran kalo besok dia menyerang Prabowo atau Jokowi seperti yg pernah dia lakukan, mungkin sdh dapat tugas baru.
Karena begitulah pelacur sosmed.

Yg belum diblokir tolong ccin ke dia sappo, Krn aku sdh lama diblokir sama akun tukang hoax dan penjilat ludah sendiri itu.

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @Naz_lira]

✍🏻
“𝐌𝐚𝐜𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐤𝐮𝐬”

Lagak aja Singa, tingkah macam Kakak Tua, omon banyak, tapi takut terbang.
Mertua dia pun dulu juga tentara, tapi macam bumi dan langit aja, Mertua dulu seperti Elang, mulut diam, terbang paling tinggi, melihat paling tajam, tahu mana musuh mana teman, mana lawan mana kawan.

Singa tuh dikalung anjing pun tak mau, apalagi dicucuk hidung macam Kerbau. Ini dah macam Ayam rabun, Musang datang nak cabik pun dicium.

Jiwa Ksatria itu merebut kemenangan, bukan karena penurut lalu dihadiahi bintang-bintangan.
Kalau nyali masih pucat tak usah lah jadi pemimpin. Ini NKRI bung, Merah ya Merah, Putih ya Putih, tak ada cerita abu-abu, itu baru nyali.

Macan itu, meski tua dan pincang, selama dalam kawanan Macan, ia tetaplah Sang Raja pada habitatnya, tapi begitu berkawan dengan tikus, maka ia tak lebih dari sekedar Macan Sirkus.

Terakhir bung, tak perlu mengaku pandai besi, jika masih berguru pada tukang kayu, tak usah sesumbar jaga NKRI, jika melawan jepit ketiak Sedayu pun kau belum mampu.

[Mas Hara @Hnirankara]

Kenapa Prabowo Memilih Pejabat-Pejabat yang Tolol?

Sebenarnya Saya tydack penasaran ataupun heran, kenapa banyak pejabat di Indonesia saat ini banyak yang tolol. Namun, Saya juga gregetan. Kenapa bisa orang-orang tolol itu diberikan jabatan oleh Prabowo? Padahal, ketika masa kampanye Pilpres kemarin, Prabowo sangat menggebu-gebu, bahwa dirinya akan membuat Indonesia menjadi “Macan Asia” lagi.

Nah sedangkan, ketika ia berhasil terpilih menjadi Presiden Indonesia, babu-babunya banyak diisi oleh orang-orang tolol yang tidak selaras dengan kompetensi jabatannya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa?

Oh jelas bisa! Apa sih yang tydack bisya di Indonesia? Bahkan koruptor yang merugikan negara ratusan triliun pun, hanya dihukum penjara selama 6,5 tahun belum termasuk remisi. Alasanya? Karena terdakwa dianggap berkelakuan “sopan” selama proses peradilan berlangsung. Hehe, tai, kan?

-Sebuah Esai-

[CAG @ciptoag]

@marwanFC @pangeransiahaan Kalau mau buat Perpu itu buat Perpu perampasan aset.

[CAG @ciptoag]

@marwanFC @pangeransiahaan Lha? dimana pasal 7 butir 4 yg bicara Perpu? astaga? Itu ada dibutir 4 adalah PP (Peraturan Pemerintah) yg merupakan peraturan turunan dari UU. Ada yg namanya revisi APBN, itu biasa dilakukan.

[CAG @ciptoag]

@yoeandha01 @pangeransiahaan Kamu tahu apa itu Perpu? Dikeluarkan pd kondisi mendesak/kedaruratan thdp UU yg sdh ada. Perubahan Uu juga dapat dimintakan melalui MK. Itu semua terlalu jauh kalau hanya terkait APBN. Selama pemerintah dan DPR setuju, pembahasan revisi APBN bisa dilakukan.

[CAG @ciptoag]

@yoeandha01 @pangeransiahaan Sdh baca UU nya? UU nya tidak bermasalah, ngapain ribut inisiatornya? Jelas itu di UU ada pilihan dan pemerintah bisa merubah (kalau mau) PPN tsb. Saya lampirkan UU nya, silahkan dibaca baik2, terutama butir 1 dan 3.

[CAG @ciptoag]

@yoeandha01 @pangeransiahaan Utk butir 4 terkait pembahasan APBN, ada yg namanya revisi APBN dan itu sangat mungkin utk dibahas kembali.

[CAG @ciptoag]

@pangeransiahaan Knp pakai Perpu? UU nya sendiri tidak bermasalah. Dlm Bab IV Pasal 7 terkait PPN itu ada 2 butir yg terkait pajak 12% tsb, butir 1 yg memandatkan dan butir 3 yg memungkinkan itu disesuaikan 5%-15%. Skrg tinggal pemerintah mau berpihak kemana? Jelas di butir 4 finalnya melalui PP.

[CAG @ciptoag]

@WagimanDeep212_ Tidak ada yg salah dg UU nya. Dalam UU no 7/2021, Bab IV, Pasal 7 jelas tertulis peluang utk menaikkan PPN 11%-12% (butir 1) tapi juga ada peluang turun/tetap (butir 3). Tinggal pilihannya ada di pemerintah. Nggak usah pakai MK atau Perpu, yg perlu adalah keberpihakan.

[CAG @ciptoag]

@GunRomli Sy tambahin screen shot dari UU nya Bab IV, Pasal 7 ttg PPN. Jelas disitu ada ketentuan naik 11% - 12% (butir 1) tp jg ada peluang turun/tetap (butir 3). Dg demikian tdk ada masalah dg UU nya, yg jadi masalah adalah pilihan mana yg akan dipakai oleh pemerintah.

[CAG @ciptoag]

@Urrangawak Sepertinya org ini tidak pernah baca UU nya, tidak ada masalah dg UUnya, ngapain ke MK? Di UU sdh diatur utk naik, tapi juga diberi peluang utk turun. Tanyakan ke kpd pembuat kebijakan yg memilih naik itu. Silahkan baca UU nya.

[CAG @ciptoag]

@halakhita007 @satriawiguna77 @ch_chotimah2 @jokowi Melalui UU no 7/2021 ini sebenarnya @prabowo punya peluang memanfaatkan Pasal 7 butir 3 utk tidak menaikkan atau bahkan menurunkan PPN sesuai janji kampanye, tapi yg dilakukan malah sebaliknya dg memanfaatkan butir 1 utk menaikkan PPN.

[CAG @ciptoag]

@sofian522 @emerson_yuntho @prabowo Ini saya tunjukkan UU nya, baca baik2 terutama butir 3. Tidak ada masalah dg UUnya, UU memberi peluang naik ke 12% tapi juga memungkinkan adjustment 5% - 15%. Yg memastikan naik/turunnya melalui PP (peraturan pemerintah)

[CAG @ciptoag]

@emerson_yuntho @prabowo Jelas sangat BISA. Baca baik2 itu UU nya, terutama pasal 7 butir 3.

[CAG @ciptoag]

@satriawiguna77 @ch_chotimah2 @jokowi Baca baik2 UU 7/2021 itu khususnyq pasal 7 butir 1 dan 3. Pahami dan jawab siapa yg paling bertanggungjawab thdp kenaikan PPN 12% itu.