DR5

Easy like sunday morning.

[Lubang Kelinci @TxtRabbitHole]

Guru honorer digaji ratusan ribu rupiah sebulan. Konsultan tanpa jabatan resmi di kementerian yang sama digaji Rp163 juta. Keduanya bekerja untuk satu tujuan yang sama katanya: pendidikan Indonesia. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola seperti startup.

Berikut ini adalah ringkasan dari dua utas yang ditulis oleh Indra Charismiadji (@icharis), pakar dan praktisi pendidikan yang menyaksikan sendiri sebagian dari perjalanan kebijakan pendidikan digital di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kasus pengadaan Chromebook.

Kasus Chromebook bukan sekadar perkara laptop. Ini adalah cerita tentang bagaimana pendidikan nasional bisa terseret oleh arogansi kekuasaan, konflik kepentingan, tata kelola yang rusak, dan kultus teknologi.

Publik hari ini terbelah. Sebagian tokoh menyebut kasus Nadiem Makarim dan Ibrahim Arief sebagai kriminalisasi politik. Sebagian yang lain, terutama para guru, justru merasa luka lama mereka akhirnya menemukan ruang keadilan. Namun ada perspektif yang tidak boleh hilang dari diskusi ini, yakni perspektif orang-orang yang sejak awal sudah memberikan peringatan, bukan setelah kasus meledak, bukan karena anti-teknologi, dan bukan karena tidak paham pendidikan.

Sejak Oktober 2019, ketika Nadiem Makarim dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Jokowi, banyak pihak meragukannya karena tidak ada rekam jejak di bidang pendidikan. Sebagian kalangan justru membela dan meminta publik memberi kesempatan terlebih dahulu sebelum menghakimi. Pertemuan-pertemuan awal dengan Nadiem sempat melahirkan harapan. Ia tampak terbuka, bahkan berterima kasih kepada mereka yang membelanya di media.

Namun harapan itu mulai retak lebih cepat dari yang dibayangkan. Dalam pertemuan tertutup pada Februari 2020, sikap Nadiem menunjukkan keyakinan yang amat tebal bahwa dirinya dan timnya paling tahu segalanya. Ketika isu Chromebook mulai disinggung, ia justru terkesan terkejut bahwa informasi itu sudah tersebar, bukan meresponsnya sebagai masukan yang serius.

Peringatan sudah disampaikan, merujuk pada kegagalan proyek digital pendidikan Malaysia bernama 1BestariNet yang akhirnya dihentikan karena dianggap gagal. Responsnya kurang lebih: tim kami hebat-hebat, pasti sukses.

Itulah titik baliknya. Masalahnya ternyata bukan sekadar kurang pengalaman. Masalahnya adalah arogansi kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa inovasi.

Tanda-tanda bermasalahnya tata kelola mulai terlihat sejak awal 2020. Slogan "Merdeka Belajar", program utama Kemendikbud, ternyata sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh sebuah perusahaan swasta di bidang pendidikan, yang memiliki irisan kepemilikan dengan yayasan tempat Ibrahim Arief bekerja. Setelah tekanan publik dan diskusi para aktivis pendidikan, merek itu akhirnya dihibahkan kepada Kemendikbud. Tetapi pertanyaannya tetap menggantung: mengapa hal seperti itu bisa terjadi sejak awal?

Sepanjang 2020 hingga 2021, banyak pegawai negeri di Kemendikbud bercerita tentang anak-anak muda di lingkar menteri yang seolah memiliki otoritas besar, sementara status formal mereka tidak selalu jelas. Birokrasi pendidikan seolah sedang dilompati. Beberapa jabatan strategis diisi oleh orang-orang dari luar yang memiliki irisan dengan ekosistem dan jejaring yayasan di mana Ibrahim Arief bekerja. Ini bukan sekadar soal regenerasi atau "orang muda", ini soal tata kelola negara.

Puncaknya terlihat pada September 2022. Di forum Transforming Education Summit di PBB, Nadiem dengan bangga menjelaskan keberadaan sekitar 400 orang "tim bayangan" yang membantu transformasi teknologi Kemendikbudristek. Bagi sebagian orang, itu terdengar inovatif. Tetapi bagi mereka yang memahami prinsip tata kelola negara, itu adalah pengakuan terbuka bahwa tatanan birokrasi sedang dirusak dari dalam.

Negara tidak boleh dikelola oleh tim bayangan. Negara punya struktur, punya aturan, punya ASN, punya mekanisme akuntabilitas, dan punya garis komando hukum. Jika ada tim bayangan, pertanyaan dasarnya sederhana: siapa menggaji, siapa mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab?

Kasus Ibrahim Arief dalam persidangan Chromebook membuat pertanyaan itu semakin relevan. Gaji Ibam sebagai konsultan disebut mencapai sekitar Rp163 juta per bulan, bahkan di atas gaji resmi menteri. Di sinilah akal sehat publik terusik. Bagaimana mungkin seseorang di luar struktur formal negara bisa memiliki posisi begitu strategis, pengaruh begitu besar, dan kompensasi begitu tinggi dalam ekosistem kebijakan publik?

Sementara itu, di lapangan, guru honorer masih banyak yang bertahan dengan honor ratusan ribu rupiah. Guru diminta mengisi platform, dipaksa mengikuti aplikasi, dibebani administrasi digital, sementara orang-orang di lingkar kebijakan menikmati bayaran yang fantastis. Ini ironi yang menyakitkan.

Peringatan dari bawah sesungguhnya tidak pernah berhenti berbunyi. Pada Agustus 2021, para aktivis pendidikan menggelar diskusi tentang pengadaan Chromebook, bahkan menghadirkan pakar teknologi pendidikan dari Malaysia yang memahami langsung kegagalan 1BestariNet. Pada September 2021, ICW merilis kajian yang menyoal besarnya anggaran, urgensi, potensi masalah tata kelola, dan risiko dalam proyek tersebut. Alarm sudah berbunyi berkali-kali, tetapi kebijakan digital justru makin didorong. Kritik dianggap resistensi.

Banyak guru di daerah bertanya dengan nada yang sama: untuk apa Chromebook kalau internet tidak stabil? Untuk apa perangkat kalau pelatihan minim? Untuk apa digitalisasi kalau anak tetap tidak bisa membaca, menalar, dan berhitung? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar keluhan teknis. Itu kesaksian lapangan tentang kebijakan yang lahir dari ruang elite dan jauh dari kenyataan kelas.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kedaulatan data. Di beberapa negara, penggunaan Chromebook dan ekosistem Google di sekolah pernah dipersoalkan karena menyangkut perlindungan data anak. Pendidikan digital tanpa tata kelola data adalah risiko serius bagi kedaulatan generasi.

Maka menyederhanakan kasus ini sebagai "kriminalisasi politik" adalah langkah yang terlalu mudah. Nadiem bukan politisi oposisi, bukan tokoh partai yang sedang berhadapan dengan kekuasaan elektoral. Proses hukum memang harus diawasi dengan ketat, jaksa wajib membuktikan dakwaan, dan Nadiem serta Ibrahim Arief berhak membela diri sepenuhnya. Tetapi menyebut semua ini kriminalisasi tanpa melihat jejak kebijakan sejak 2019 adalah penghapusan memori publik.

Dalam korupsi kebijakan, aliran dana pribadi bukan satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lain sama pentingnya: siapa yang mengarahkan, siapa yang membuka jalan, siapa yang mempengaruhi keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung kerugian. Seorang menteri bukan pajangan. Ia pemegang mandat konstitusi, dan ia bertanggung jawab atas arah, kultur, tata kelola, serta orang-orang yang ia beri ruang dalam kementeriannya.

Tragedi Nadiem bukan karena ia tidak cerdas. Ia cerdas, punya reputasi, punya akses global, punya jaringan kuat. Tetapi justru di situlah letak tragedinya: kecerdasan tanpa kerendahan hati dalam pendidikan bisa berubah menjadi bencana kebijakan. Ketika inovasi berubah menjadi arogansi, kolaborasi berubah menjadi konflik kepentingan, dan digitalisasi berubah menjadi proyek pengadaan, yang paling merasakan dampaknya adalah guru dan murid.

Banyak guru marah bukan karena anti-teknologi. Mereka marah karena bertahun-tahun tidak didengar. Mereka dibebani platform, jargon, administrasi, dan target digital, tetapi kesejahteraan, perlindungan, dan martabat profesinya tidak sungguh-sungguh dipulihkan. Maka ketika kasus Chromebook meledak, sebagian guru melihatnya bukan sekadar kasus korupsi. Ini akumulasi luka.

Keadilan dalam kasus ini bukan soal membalas dendam. Keadilan adalah membuka seluruh jejaring keputusan: siapa yang merancang, siapa yang mengarahkan, siapa yang mengunci ekosistem, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang menutup telinga. Kalau kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama, bangsa ini tidak belajar. Masalahnya bukan hanya orang. Masalahnya adalah model kebijakan pendidikan yang elitis, teknokratik, vendor-driven, dan alergi kritik.

Kasus Chromebook harus menjadi pintu masuk audit total atas digitalisasi pendidikan: audit anggaran, audit manfaat, audit data anak, audit konflik kepentingan, audit platform, audit relasi vendor dengan pengambil kebijakan, dan audit tim bayangan.

Pendidikan Indonesia tidak boleh lagi dikelola oleh orang-orang yang merasa paling tahu hanya karena punya gelar, modal, akses global, atau jejaring kekuasaan. Sekolah bukan startup. Guru bukan operator platform. Murid bukan data point. Kurikulum bukan produk digital. Anak-anak Indonesia bukan bahan eksperimen elite teknologi. Pendidikan harus dikembalikan kepada mandat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan ekosistem bisnis.

Pertanyaan terbesar bukan hanya apakah Nadiem dan Ibrahim Arief bersalah secara hukum. Pertanyaan yang lebih besar adalah: bagaimana sistem pendidikan nasional bisa diseret sejauh ini oleh arogansi, konflik kepentingan, tim bayangan, dan ketulian terhadap suara guru?

Itu yang harus dijawab. Bukan demi menghukum seseorang semata, tetapi demi memastikan pendidikan Indonesia tidak lagi menjadi laboratorium kekuasaan, proyek vendor, dan arena eksperimen orang-orang yang merasa paling pintar.

Guru harus didengar. Anak harus dilindungi. Negara harus kembali waras.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Indonesia: Negara Koruptif + Approval Rating Tinggi

Indonesia mencatat skor 34 dalam Corruption Perceptions Index versi Transparency International, sebuah angka yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan persepsi risiko korupsi tinggi.
Angka tersebut bahkan jauh di bawah Timor Leste yang memperoleh skor 44.

Dalam periode yang berdekatan, survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Kombinasi angka yang bertolak belakang ini dapat dibaca sebagai perspektif yang lebih luas.

Pertama, skor 34 berarti para pengamat dan pelaku usaha melihat persoalan sistemik pada relasi bisnis–politik, konflik kepentingan, transparansi birokrasi, serta independensi penegakan hukum.

Persepsi tersebut tidak lahir dari sentimen sesaat, melainkan dari evaluasi mendalam terhadap arsitektur kekuasaan.

Di sisi lain, tingkat kepuasan 79,9 persen menunjukkan legitimasi politik yang sangat kuat terhadap figur kepemimpinan serta mencerminkan konsolidasi opini publik.

Sehingga, kombinasi skor CPI yang rendah dan approval rating yang tinggi menunjukkan satu fakta:
popularitas dapat tumbuh tanpa perbaikan struktur.

Dalam konteks patronase yang mengakar dan oligarki yang terkonsolidasi, legitimasi sering dibangun melalui distribusi manfaat konkret.

Program seperti MBG menjadi contoh bagaimana kebijakan dengan dampak langsung pada rumah tangga mampu memperkuat dukungan politik, terlepas dari perdebatan mengenai tata kelola, efektivitas anggaran, maupun potensi kebocoran dalam implementasinya.

Selama manfaat dirasakan secara nyata, perhatian publik cenderung tertuju pada hasil jangka pendek dibanding fondasi institusional.

Hal ini kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia saat ini sedang berjalan di atas sistem yang mampu menjaga dukungan tanpa membongkar relasi kuasa yang problematik.

-Dospemz

[Hadi Badex @hadibadex]

stop bangga2in kenalan lu
stop hebat2in koneksi lu

"gue punya tmen jago ini..."
"gue punya tmen kerja di ini..."

mulailah belajar, produktif, dan berproses.
supaya lu bangganya dengan diri lu sendiri,takutnya orang lain yg lu bangga2in itu, bahkan gak nganggep lu

[DR5 @darmaxdp]

@tirta_cipeng Imbang aja lah imbang, biar adil.

Ntar tinggal bilang;

"Tutorial ngalahin city ada di yutup emyu, dan
Tutorial ngalahin liperpul ada di yutup emyu.

Gitu. 😏

[zhil @zhil_arf]

Mengapa Soeharto tak ditangkap setelah jatuh pada 1998?

Pada tahun 2000, Gus Dur berusaha melakukan itu.

Gus Dur berusaha menangkap Soeharto dan keluarganya.

Sidang dijadwalkan pada 14 September 2000.

Pada 13 September 2000, bom raksasa meledak di Bursa Efek Jakarta.

15 orang tewas terburai menjadi potongan-potongan kecil. Tubuh mereka hancur berceceran oleh bom mobil raksasa yang diparkir di basement Bursa Efek. Puluhan lainnya terluka parah.

Asap tebal membumbung di tengah-tengah SCBD di jantung perekonomian Indonesia. Gedung-gedung kantor besar perusahaan multinasional, bank, dan pemerintahan yang berisi ratusan ribu karyawan dilanda kepanikan dan dievakuasi.

Bom teroris besar itu menyebabkan kepanikan yang lebih besar.

Saat itu, Indonesia sedang tertatih-tatih memulihkan diri dari krisis 1997 dan mengembalikan kepercayaan internasional.

Kesejahteraan ekonomi ratusan juta rakyat bergantung pada kesuksesan pemerintahan Gus Dur melakukan hal itu.

Bom teroris di Bursa Efek sangat menggoncangnya. Harga saham jatuh. Indonesia terancam roboh kembali.

Jika Indonesia tak stabil, jutaan rakyat terancam kembali jatuh miskin dan menganggur.

Tentu saja, secara teori, jika Indonesia roboh, Soeharto dan keluarga Cendana tak akan bisa ditangkap.

Keluarga Cendana tidak akan pernah bisa ditangkap polisi apabila tidak ada polisi dan tidak ada penjara karena Indonesia bubar.

Siapa dalang bom teroris tersebut?

Kecurigaan tentu langsung tertuju pada keluarga Cendana, terutama Tommy Soeharto.

Alasan pertama, serangan bom teroris terjadi satu hari sebelum persidangan kedua yang seharusnya menyeret Soeharto dan keluarganya ke peradilan hukum.

Alasan kedua adalah Gus Dur yang langsung mengumumkan bahwa Tommy adalah tersangka utama dan memerintahlan pemeriksaan. Gus Dur sebagai presiden tentu berkuasa atas informasi intel.

Alasan ketiga, sebelumnya Tommy sudah terlibat dengan serangkaian kasus bom dan penembakan.

Lima bulan sebelumnya pada 13 Maret 2000, Tommy diseret ke hadapan Komisi V untuk diperiksa tentang kasus korupsi dan kegilaan monopoli cengkeh BPPC.

Pada saat itu, jendela ruang rapat Komisi V tiba-tiba ditembak orang misterius dengan senjata api.

Anggota Komisi V merasa sangat terancam. Bagaimana kalau yang ditembak berikutnya bukan jendela kosong, melainkan kepala mereka? Atau kepala anak mereka?

3 bulan kemudian, pada 4 Juli 2000, Tommy diseret Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk diperiksa di Kejaksaan Agung.

Satu jam setelah Tommy meninggalkan gedung, gedung Kejaksaan Agung meledak oleh bom.

Ternyata yang meledak seharusnya dua bom. Tetapi salah satu bom untungnya gagal meledak.

Dua bulan kemudian, pada 31 Agustus 2000, sidang pertama kasus korupsi Soeharto dan keluarganya digelar.

Tiba-tiba, bus yang diparkir mencurigakan di samping tempat persidangan meledak. Ada orang yang menaruh bom besar di situ.

2 minggu kemudian, sehari sebelum sidang kedua pengusutan keluarga Cendana, terjadilah bom di Bursa Efek yang sangat brutal dan mengerikan ini. Ini adalah pengeboman teroris paling mematikan sejauh ini.

Gus Dur memerintahkan penyelidikan untuk mengusut Tommy dan antek-antek gerombolan premannya yang diduga keras menjadi dalang terorisme pengeboman Bursa Efek itu.

Pada saat itu, Menteri Pertahanan Mahfud MD menjadi sangat resah.

Ia membaca pola ancamannya: jika Gus Dur terus menginvestigasi Soeharto, gerombolan keluarga Cendana, dan pundi-pundi raksasa kekayaan pribadi hasil rampokan mereka selama 20 tahun terakhir, Indonesia akan terus digoncang bom dan instabilitas. Ini sudah masuk ranah ancaman pertahanan nasional.

Mahfud seakan membaca tulisan yang ditulis dengan darah orang-orang Bursa Efek: "Jika kamu terus mengusut, Republik ini akan jatuh."

Gus Dur bebal. Dua bulan kemudian, Gus Dur menolak permohonan grasi yang dengan sangat belagu diajukan Tommy Soeharto. Saat itu Tommy baru saja didakwa korupsi memaling aset tanah Bulog dan akan segera dipenjara.

Apa yang dilakukan Tommy? Ia kabur dan menjadi buronan.

Pada 14 November 2000, polisi mengirim 18 tim untuk melakukan penggerebekan di 18 lokasi. Sebanyak 206 anggota polisi diturunkan untuk melakukan penggerebakan serentak, termasuk di rumah Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta.

Gagal. Tommy tak bisa ditemukan.

Sebulan kemudian, rentetan bom teroris kembali meledak, yaitu pada Malam Natal 24 Desember 2000.

Yang ini sangat mengerikan.

23 gereja berbeda yang tersebar di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Bandung, Ciamis, dan Lombok hancur oleh bom teroris yang dijadwalkan meledak serentak.

Serangan bom serentak ini menewaskan jemaat Kristen yang sedang berdoa, juga menewaskan Riyanto, anggota Banser NU yang ditugaskan menjaga gereja dari ancaman teroris. Ia mati syahid ketika berusaha menjauhkan bom dari para jemaat gereja.

Beberapa minggu kemudian pada Januari 2001, salah satu teman dekat Tommy, Elize Tuwahatu, berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Elize tertangkap basah membawa-bawa tiga buah bom raksasa dari Tommy.

Dari mulut Elize dan pelapornya, berbagai kelakuan Tommy berhasil dibongkar.

Ternyata, berapa hari setelah Bom Malam Natal, Elize ditugasi Tommy untuk menyusun rencana membunuh Jaksa Agung Marzuki Darusman serta Menteri Industri dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan dengan bom.

Bom pertama dan kedua ditujukan pada Marzuki dan Luhut, yang dianggap mengancam pundi-pundi raksasa kekayaan dan aset keluarga Cendana.

Apabila Luhut berhasil dibunuh dengan ledakan bom, kematian sadisnya juga akan mengguncang stabilitas industri dan perdagangan Indonesia, mengingat jabatan strategis Luhut saat itu.

Menperindag sebelum Luhut adalah Jusuf Kalla. Menperindag sebelum Jusuf Kalla adalah Rahardi Ramelan di zaman Habibie. Menperindag sebelum Rahardi Ramelan adalah Bob Hasan, operator bisnis keluarga Cendana.

Barangkali Luhut yang saat itu jadi anak buah Gus Dur menyentuh "sesuatu" yang membuat keluarga Cendana dan kroninya (seperti Bob Hasan) sangat marah.

Selain Marzuki dan Luhut, kedua bom itu juga diharapkan memutilasi dan membunuh acak sebanyak-banyaknya staf Kejaksaan Agung dan staf Kemenperindag dan menciptakan sebesar-besarnya teror dan kekacauan nasional.

Bom ketiga ditujukan untuk memutilasi dan membunuh acak sebanyak-banyaknya staf di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk semakin menebar teror di sektor-sektor kunci pemerintahan dan kestabilan ekonomi.

Tommy sendiri ternyata memiliki penyuplai bom yang menurut investigasi kepolisian diduga adalah suatu oknum pengkhianat negara di Kopassus. Secara semangat korsa, ini sangat menyedihkan mengingat Luhut sendiri adalah mantan komandan Kopassus. Tetapi memang, pada zaman Soeharto, Kopassus sempat dipimpin oleh orang yang sangat dekat dengan keluarga Cendana.

Enam bulan kemudian, pada Juli 2001, tragedi kembali terjadi. Hakim yang sedang mengusut Tommy Soeharto, Syafiuddin Kartasasmita, dibunuh dengan sangat brutal di tengah jalanan Jakarta menggunakan senapan mesin ketika sedang menuju tempat kerjanya.

Hakim Syafiuddin ini mati syahid dengan tubuh berlubang-lubang. Kematian mengerikannya sangat menghebohkan Indonesia.

Pembunuhan Hakim Syafiuddin yang luar biasa sangat sadis inilah yang ternyata berhasil digunakan penegak hukum untuk mengumpulkan cukup bukti tak terbantahkan untuk menangkap Tommy Soeharto.

Dalam suatu periode drama kehebohan nasional yang membuat rakyat menempel ke TV, Tommy si Penjahat Nomor Satu diburu oleh penegak hukum.

Tim sangat elite ini diberi nama Tim Kobra dan dikomandoi oleh perwira lapangan bereputasi cemerlang yang sedang naik daun saat itu, Tito Karnavian. Meski begitu, awalnya penyelidikan mengalami kebuntuan.

Menggunakan penyadapan sinyal telepon dan pengamatan intel, lokasi Tommy diisolasi ke sebuah rumah di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Akhirnya Tommy berhasil digerebek, diseret keluar, dan ditangkap sebagai hewan buruan terbesar pemerintahan Gus Dur pada 28 November 2001, 4 bulan setelah Syafiuddin mati dibunuh.

Tommy dipenjara selama beberapa tahun dan hidup mewah di penjara dengan sofa, kulkas, TV, dapur, dan akses untuk bermain golf di Jakarta.

Tommy bebas dengan masa tahanan yang sangat dipotong remisi. Setelah bebas, ia langsung berusaha membeli Golkar pada tahun 2009 dengan pundi-pundi raksasa kekayaan keluarganya. Ia dikalahkan Aburizal Bakrie.

Gus Dur sendiri tidak sempat melihat Tommy ditangkap dari posisi menjabat sebagai presiden.

Gus Dur keburu digoncang dengan Operasi Semut Merah dan berbagai krisis politik.

Akhirnya, Gus Dur kalah dan digulingkan dari kursi kepresidenan pada pertengahan 2001.

---

Itulah bagaimana keluarga Cendana berhasil lolos dari jerat hukum.

Soeharto mati dengan pulas dan santai pada tahun 2008. Tubuhnya dikubur di suatu ancient temple mistis di atas bukit yang tersembunyi di tengah hutan lebat kaki Gunung Lawu yang angker, seperti seorang raja Jawa kuno. Ketika gw solo travelling ke situ dengan motor, templenya dijaga segerombolan penjaga.

[DR5 @darmaxdp]

Lahh 🥴

[Fabrizio Romano @FabrizioRomano]

🚨 OFFICIAL: Man United statement.

“Ruben Amorim has departed his role as Head Coach of Manchester United”.

“With Manchester United sitting sixth in the Premier League, the club’s leadership has reluctantly made the decision that it is the right time to make a change. This will give the team the best opportunity of the highest possible Premier League finish”.

“The club would like to thank Ruben for his contribution to the club and wishes him well for the future”.

[Kolektif Membaca Melawan @membaca_melawan]

pelindas dan pembunuh ini masih dibayar pake duit pajak kita btw, sedangkan yang marah malah mau dipenjara setaun. sebagai rakyat, kita kurang marah.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Jawaban: Tidak harus sawit.

***

Jaman VOC:
1) VOC dukung salah satu putra mahkota penguasa lokal
2) Putra Mahkota jadi sultan atau raja
3) Dapet konsesi atau izin usaha perkebunan atau hak guna usaha di hutan dari penguasa lokal sebagai balas budi
4) Buka hutan, jualin kayunya, jadiin modal buat buka kebun tebu, teh, cengkeh, atau kopi
5) Kebun tebu sama kopi produktif, hasilnya diekspor ke Eropa
6) VOC menjaminkan kebun tebu sama kopi produktif ke bank, dapet pinjaman buat modal lagi, dipakai buat
7) VOC dukung salah satu putra mahkota penguasa lokal

***

Jaman sekarang:
1) Pengusaha dukung calon bupati atau gubernur atau Presiden pas Pilkada/Pemilu
2) Terus kepilih jadi Bupati atau Gubernur atau Presiden
3) Dapet konsesi atau izin usaha perkebunan atau hak guna usaha di hutan dari Bupati/Gubernur/Presiden sebagai balas budi
4) Buka hutan, jualin kayunya, jadiin modal buat buka kebun sawit
5) Kebun sawit produktif, hasilnya diekspor ke luar negeri
6) Pengusaha menjaminkan kebun sawit produktif ke bank, dapet pinjaman buat modal lagi, dipakai buat
7) Pengusaha dukung calon bupati atau gubernur pas Pilkada

***

Komoditas terpenting adalah tanah dan konsesinya.

Di atasnya bisa apa saja yang paling menguntungkan saat itu.

Dulu pala, ganti cengkeh, ganti tebu, ganti teh, ganti kopi, ganti karet, dan sekarang sawit.

Besok-besok ganti lagi kalau sawit udah gak menguntungkan.

Sawit adalah yang paling menguntungkan per hektarnya sekarang.

[Lone Wolf @Mythicalforest]

- Jurnalis Tempo diteror kepala babi
- Peluncuran buku Papua Bergerak di Bali diganggu undangan sembako palsu
- Diskusi buku Reset Indonesia dibubarkan, penulisnya diteror

Gak ada yang kebetulan. Semua teror ini terpola demi membungkam para intelektual yang kritis pada kekuasaan

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Di saat sudah ada putusan MK
Di tengah perhatian orang ke bencana
Di tengah tim reformasi sedang bekerja

13.12 sibuk ngurus jabatan jenderal.

[Roy Murtadho @MurtadhoRoy]

Setelah menyebabkan hilangnya puluhan nyawa & beberapa cacat fisik. Tdk ada proses hukum. Tdk ada yg perlu bertanggungjawab. Tdk ada yg diputuskan bersalah. Tiba2 langsung dibantu pakai dana rakyat. Rezim sdg bayar tunai untuk suara pemilu 2029.

[DR5 @darmaxdp]

@muchlis_ar Yup, karena ada barisan di belakang kelompok agama, sehingga resiko politiknya terlalu besar jika diproses lebih jauh, dan pemerintah tentu saja tidak mau repot mengambil resiko elektoral, bagi mereka nyawa hanyalah angka.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Partai-partai inilah yang mengesahkan banyak UU yang menjadi benih bencana, seperti UU Minerba, UU Ciptakerja, sampai UU KPK yang menyuburkan kembali korupsi sumber daya alam.

Sekarang cosplay jadi Dinas Sosial.
Sampah! (pun masih lebih berguna).

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Satu dari sekian dosa besar rezim Soeharto(d) di Papua

Pembumihangusan bumi Amungsa 1977 demi mengamankan bisnis Freeport yang merampas tanah orang Papua

Desa-desa dibombardir, orang-orang Amungme diusir dan dibunuh

Pembantai biadab kayak gini mau dijadiin pahlawan nasional?

[Fir Jon Un @PatubMbel]

Dalam kasus SIM, jelas-jelas kpolisian menciptakan environment utk mempersulit ujian dan menyediakan cara mudah utk lulus. itu Fakta. Gak usah ditutup2i. Hampir semua teman saya yang pernah ujian sim mengeluh karena lebih dari 3x ujian tdk pernah lolos. Manusia tdak punya endurance tinggi utk hanya sekedar mencari sim. Maka mereka milih jalur cepat. Bukan kami yang salah, tapi sistem diciptakan utk membentuk kami menjadi bajingan sejak dini. Pun itu terjadi di kasus Haji ini. Semua dikondisikan agar antrian reguler tak punya pilihan, sehingga antrian 'direbut' by sistem, dg dalih tidak mencederai aturan. Jangan pernah husnuzon dg pemerintah, apalagi yg berlindung di intitusi agama. (yg seharusnya punya standar akhlak lebih tinggi dari lainnya). Itu perbuatan mungkar mas.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Ada yang lebih krusial dibanding proklamasi.

Konferensi Meja Bundar 1949.

Hatta menyetujui Indonesia buat membayar ganti rugi ke Belanda, 4.5 miliar gulden.

Dicicil, dan baru lunas tahun 2003.

Tanpa itu, Belanda mana mau kehilangan Indonesia secepat itu, yang bener aja?

Makanya menurut sejarah versi Belanda, Indonesia itu merdekanya 1949, bukan 1945.

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Rumus elit politik semacam KDM itu sederhana:

Semakin kalian fanatik belain dia, semakin dia merasa punya power

Semakin merasa dia punya power, semakin berani dia abuse of power dan anti-kritik

Memuja elit politik cuma bakal melahirkan figur otoritarian

[Lone Wolf @Mythicalforest]

Dari jurnalis Tempo yang dikirimi kepala hewan, sampai penulis opini Detik yang diserempet motor dua kali

Semua terjadi cuma dalam waktu hitungan bulan

Gak ada yang kebetulan. Rezim ini memang mau membungkam semua ekspresi sipil; dari protes, jurnalisme, bahkan isi kepala warga

[Bhagavad Sambadha @fullmoonfolks]

(((demi keselamatan penulis)))

Dibilangin orang2 ini model bisnisnya memang teror, bandit semua, tinggal tunggu waktu aja