Mana ada pemerintahan yg menggunakan anggaran jumbo utk kepentingan kekuasaannya (MBG, pertahanan dan POLRI) di saat negaranya dlm kondisi krisis ekonomi, utang menggunung, kepercayaan rakyat dan dunia pd pemerintah rendah, dan rakyatnya sdh banyak yg menderita bahkan bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Hanya pemerintahan otoriter dan anti HAM yg tega melakukannya
Kejatuhan rupiah hingga menembus Rp18.000-an per dolar AS akan membawa dampak negatif yang semakin luas terhadap perekonomian RI.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede membeberkan 5 hal negatif yang bisa terjadi.
Simak selengkapnya: https://t.co/ngTk1wPoxN
Udah jilat sepatu mereka, delegasinya bikin perjanjian tanpa persetujuan DPR yg menggadaikan kedaulatan di hampir semua bidang, masih diludahi di muka tiap beberapa bulan...
Di titik mana delegasi itu sudah bisa dituduh mengkhianati negara?
Trust issue
Investor global dengan cepat kehilangan kepercayaan pada Indonesia karena pasar saham negara itu anjlok dengan laju tercepat di dunia dan mata uangnya merosot ke titik terendah sepanjang masa
Duit pajak rakyat disuntik ke Danantara lewat PP 19/2026, tp laporan keuangannya? Nihil. Nol. Nggak ada.
Jadi kita disuruh percaya aja gitu, modal dari kantong rakyat dikelola tanpa bisa diaudit publik sama sekali? Kalau ini bukan gejala korupsi, entah lagi namanya apa.
Reportase Lao-Lao
“Dengan tegas kami mendesak juga kepada aparat dan Negara untuk hentikan kriminalisai terhadap Dnadhy Laksono dan Tedy Wakum.” tegasnya.
Aksi mimbar bebas dilakukan sampai pukul 13:00 waktu Papua dan dilakukan pembacaan pernyataan sikap.
#laolao_papua
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% karena menilai pemerintah belum cukup tegas menindak praktik kerja paksa (forced labor) di Indonesia.
Simak selengkapnya: https://t.co/nwnUDSlwLi
#Indonesia: UN experts condemn military trial in acid attack case targeting human rights defender Andrie Yunus - call for public trial under the civilian justice system. “Military trial risks perpetuating impunity and fragmented accountability.” https://t.co/PkUrbwScII
"They underscored that military courts in Indonesia have historically resulted in limited public access and lacked mechanisms to ensure accountability for higher-ranking officials."
"Cheap markets stay cheap for a long time when the catalyst for re-rating is political. And politics in Indonesia right now is giving us nothing to work with."
BBCA trading at 11x forward P/E? still has room to single digit f P/E then
MASYARAKAT ADAT BLOKADE AKSES MENUJU PT FREEPORT
https://t.co/Ce2qgDWxzM – Sejumlah masyarakat dari Yayasan Tuarek Natkime memblokade akses jalan menuju areal operasional PT Freeport Indonesia di check point 430 Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026) pagi. Aksi pemalangan itu berlangsung sekira dua jam. Selain memblokade akses jalan, massa juga menggelar orasi meminta transparansi pengelolaan besi scrap yang dinilai selama ini tidak melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
“Kami bukan semata-mata mengejar uang atau hasil, tetapi kami meminta transparansi. Mana bukti kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dari hasil pengolahan besi tua selama ini,” kata Maroni Natkime melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026).
Massa menuntut kejelasan dan pengakuan hak pengelolaan besi tua atau scrap di lokasi Landfill 39. Koordinator aksi, Aryanus Magal, menyatakan ini adalah perjuangan generasi ketiga keluarga Tua Rek Nakima yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian. Massa memberikan tenggat waktu tiga hari kepada manajemen PT Freeport Indonesia untuk memfasilitasi pertemuan, dengan ancaman akan menempuh jalur hukum jika tidak diakomodir.
Baca penjelasan lengkapnya di: https://t.co/DKzVOrwQ4e
#PengungsiInternalPapua #IDPsPapua #Papua #Indonesia #WestPapua #PapuanLivesMatter
https://t.co/EsqCQuqsFY | FB: JubiNews | X: @News_jubi | IG: newsjubi | Tiktok: @jubinews | Youtube: @jubinews
‘The big trade in Asia “is sell Indonesia,” said George Boubouras, head of research at hedge fund K2 Asset Management, which oversees about $4.3 billion. After decades of investing there, he exited all positions in 2024.’
I think this is an excellent read for Indonesian government officials…
The finance minister should stop talking about “good fundamentals”, instead he should talk more on certainty for foreign investors and business owners.
enough of this “we are a good strong country and nothing is wrong bla bla bla”, i think foreign investors and local investors would vomit if the finance minister says that again.
and for sure this is not the time for aggresive fiscal policies!
It would be great if financial reporters could do their jobs properly and explain that "all-time lows" in nominal exchange rates don't mean anything. You need to adjust for changes in price levels. In real terms, the rupiah is nowhere near its all-time low.
Budaya militer (dan segenap birokrasi di Indonesia) memang impunitas. Lihat saja dlm banyak kasus, yg kasih komando/perintah adalah pimpinan. Namun kalau ada masalah, yg bertanggung jawab adalah bawahannya atau pelaksana lapangan. Makanya jd pejabat atau penguasa di Indonesia itu nikmatnya tak terkira. Kerja minim, tanggung jawab minim, fasilitas full, sdh pasti kaya, dan kekayaan bs bertumpuk krn peluang korupsi terbuka lebar, sementara risiko tertangkap/dipenjara sangat kecil krn risiko tsb condong ditanggung anak buah/bawahan