@ferrykoto@aniesbaswedan "penerbit dapat memasarkan game setelah dapat ttd menteri"
ya kali dipikir rilis game tinggal rilis ga pake strategi wkwkwkwkw
Ikut urun rembug soal IGRS boleh yaโฆ Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud.
Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan โsterilโ lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun โimunitasโ pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan.
Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dgn melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan.
IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. ๐
โโ
Sosialisasi ESRB di 2016, saat belum ada IGRS: https://t.co/KE3lc9tkB0
@aniesbaswedan nah bagus idenya ini, yg bener memang dikembalikan di komunitasnya sendiri namun difasilitasi pemerintah biar on track, ini realitanya di kerjakan sendiri, di nalar sendiri, hasilnya malah nyusahin byk org wkwkwkw
@uray_24@lutfithe13th saran aja ni, udah mulai belajar nolak sm pimpinan kalau ad permintaan yg g jelas, perbanyak baca aturan biar debatnya pake dasar hukum.
selama kerjaanmu jd PBJ itu sesuai aturan yg berlaku dan suatu waktu kena periksa APH / BPK, itu bakal yg amanin lu dr yg aneh2