Seakan2 Purbaya membalas perlakuan dzolim yang di lakukan pemerintah kepadanya.
Memecat dengan tidak Adil, tanpa pemberitahuan Dan mendadak.
Pagi di pecat, siangnya udah lantik penggantinya. Sudah habis nilai2 kemanusiann Dan Hati nurani.
Purbaya membalas telak, Pidato yang sudah di siapkan, disingkat hanya dengan 30 detik saja. Di acara yang cukup sakral, sertijab.
🔥🔥🔥
3 ORANG MENINGGAL AKIBAT SOUND HOREG
MUI & MUHAMMADIYAH JATIM DESAK LARANGAN TOTAL SOUND HOREG!
Korban Jiwa Berjatuhan, Pemerintah Dituntut Terbitkan Kepgub!
Aktivitas SOUND HOREG di Jawa Timur yang kerap memicu kontroversi kini memasuki babak baru yang kian mengkhawatirkan. Selama bulan Agustus 2026, tercatat setidaknya tiga warga di Jawa Timur meninggal dunia akibat berbagai insiden yang berkaitan langsung dengan dentuman keras Sound Horeg!
Jatuhnya korban jiwa ini menyulut kemarahan dan keprihatinan mendalam dari tokoh-tokoh agama. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur secara resmi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan pihak kepolisian untuk mengambil langkah tegas: MELARANG Total SOUND HOREG!
Rincian Sikap Resmi & Poin Kritis Desakan Ulama Jatim
1. MUI Jatim: SE Tidak Cukup, Butuh Keputusan Gubernur!
Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, KH Ma’ruf Khozin, menegaskan bahwa fenomena Sound Horeg sudah berada di luar batas toleransi. MUI Jatim sebelumnya telah mengeluarkan fatwa HARAM untuk Sound Horeg berdasarkan pertimbangan medis dan norma sosial. MUI menilai Surat Edaran (SE) atau imbauan selama ini terbukti mandul dan menuntut diterbitkannya Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. PW Muhammadiyah: Cegah Konflik & Tindakan Main Hakim Sendiri
Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Biyanto, soroti deretan dampak destruktif Sound Horeg mulai dari gangguan kesehatan pernapasan/pendengaran, kerusakan fisik rumah warga (kaca pecah/atap roboh), hingga potensi kerusuhan. Muhammadiyah mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas para penyelenggara agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri di lapangan.
3. Kebocoran Pengawasan & Nyawa Melayang
Minimnya pengawasan dari aparat lokal membuat parade Sound Horeg terus beroperasi meski meresahkan lansia, balita, dan warga yang sakit. Desakan larangan ini menjadi ujian ketegasan bagi Pemprov Jatim dan Polda Jatim dalam melindungi keselamatan publik di atas hiburan semata.
Ketegasan Hukum demi Keselamatan Bersama:
Hiburan budaya seyogianya membahagiakan, bukan malah merusak fasilitas warga apalagi sampai merenggut nyawa manusia!
Setuju atau tidak kalian jika Sound Horeg DILARANG TOTAL melalui Keputusan Gubernur Jatim?
pernah mengadakan workshop, dengan mengundang Bu Albertina Ho ke Fakultas.
beliau sama sekali ngga berkenan dijemput atau diantar. Sangat memudahkan. Ngga banyak protokoler.
beliau menyampaikan, bahwa:
pendidikan hukum tidak cukup menghasilkan sarjana yang cerdas secara kognitif. Tantangannya adalah membentuk profesional hukum yang mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan yang beretika.
😔
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan bakal memeriksa 4 saksi dan 1 ahli dalam sidang banding kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Keputusan ini mengabulkan sebagian permintaan yang disampaikan kubu Nadiem.
Dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (5/8), hakim awalnya mendengarkan permohonan penasihat hukum Nadiem yang meminta adanya pemeriksaan ulang terhadap 14 saksi dan 2 ahli. Permohonan diajukan dengan alasan terdapat fakta-fakta persidangan yang dinilai belum tecermin secara utuh dalam berkas perkara.
Hakim menjelaskan, tidak akan memeriksa seluruh saksi yang diajukan, melainkan hanya saksi yang dinilai paling relevan untuk menguji fakta hukum dalam perkara tersebut. Adapun lima orang yang akan diperiksa ulang terdiri atas empat saksi fakta dan satu ahli, yakni:
• R.A. Koesomohadiani selaku Direktur Legal dan Corporate Secretary PT GOTO;
• Andre Soelistyo selaku Direktur Utama PT AKAB/PT GOTO periode 2015-2023 sekaligus Komisaris PT AKAB/PT GOTO periode 2023-2024;
• Dwi Satrianto selaku Ketua Pokja Pemilihan untuk Katalog Peralatan Elektronik Perkantoran periode 2020;
• Riko Gunawan selaku Direktur Product & Solution PT Acer Indonesia; serta
• Mohamad Mahsun selaku ahli akuntansi forensik.
Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem dihukum 10 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Nadiem dan jaksa kemudian mengajukan banding atas putusan ini.
📸: Dok. Antara.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R169 | E099 | E053
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Dosa Besar Perru Warjiyo,
Meluncurlan QRIS tapi tidak mensosialisasikan cara bacanya.
Ingat perdebatan cara baca tulisan QRIS?, salah satu pencetusnya telah pensiun.
atau mundur dari jabatan gubernur Bank Indonesia, namanya Perry Warjiyo.
Jadi,
Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan mengawal kebijakan moneter. Gubernur BI memimpin Dewan Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh kebijakan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019 sebagai standar pembayaran digital nasional yang menyatukan berbagai kode QR yang sebelumnya terpisah-pisah.
QRIS bukan sekadar kode batang. Ia lahir dari visi Perry untuk menciptakan satu bahasa pembayaran yang mudah, aman, dan inklusif.
Dalam waktu singkat, QRIS menyebar ke jutaan pedagang dan pengguna, bahkan diperluas ke luar negeri.
Ironisnya, sang pencetus tidak maksimal dalam mensosialisasikan secara massal cara membacanya
—apakah “kiyu-ris", "Keris", atau “kris”.
Perdebatan kecil itu justru membuktikan bahwa karyanya sudah hidup di tengah masyarakat.
Terima kasih, Perry Warjiyo.
@TradingDiary2@WOLF_of_IHSG@Jakartalk
@kulinerrain
Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya.
Saya sedang draft somasi dan akan kirim balik sebagai jawaban 🙏
DEBAT PANAS: KETIKA OPOSISI DIHANTAM PERTANYAAN "SOLUSI"
Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan
"Jadi, apa solusi konkret dari Anda untuk program MBG ini?"
Fatimah:
"Wah, kalau saya yang harus kasih solusi, mending serahkan saja proyek triliunan ini ke saya, Pak. Kita deal-dealan tarif dulu di sini, hahah!
Lagian lucu ya, kok malah kami yang dituntut cari solusi? Tugas kami itu mengawasi, bukan memberesi pekerjaan kalian. Dari awal kita semua tahu, MBG ini program yang sarat celah korupsi, minim pengawasan, dan pelaksanaannya di lapangan acak-acakan sampai bikin anak-anak keracunan!"
Mr. TAI:
"Hahaha! Jangan melantur kemana-mana lagi dong, fokus!"
Fatimah:
"Oke, saya jawab serius...
Solusinya gampang: Stop dulu proyek kejar tayang ini! Benahi dulu standarisasi gizinya, perketat pengawasan vendornya, dan hukum mati siapa saja yang berani korupsi di program ini. Jangan jadikan perut anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan politik anggaran kalian! 🔥
Pembelaan Nadiem soal Vonis kasus chromebook:
- Divonis 10 tahun + ganti rugi Rp809 miliar — total praktis 15 tahun
- 4 hakim tidak berani lihat mata saya
- kecuali 1 hakim dissenting yang bilang dia harus bebas tanpa syarat
- Uang Rp809 miliar tidak pernah ia terima
- terbukti tidak keluar dari rekening GoTo, tidak ada hubungan dengan Google/Chromebook
- Pakar hukum & perumus UU Tipikor sepakat
- kasus ini tidak ada unsur korupsi
- Saya tidak tahu lagi harus minta tolong ke siapa
- Akan banding berjuang demi anak, keluarga, dan semua orang jujur yang dikriminalisasi
- Nadiem sebut vonis tidak masuk akal
- dihukum bayar uang yang bahkan tidak pernah ia terima
@LambeSahamjja Ini boleh dibilang "bom waktu fiskal" yang Bloomberg baru ledakkan ke publik global. Coba kita baca strukturnya...
POLA YANG SEDANG TERJADI mengarah ke "State Capture of Finance":
1. Tiga bank global (Citi, StanChart, HSBC) bukan kabur karena rugi operasional. Mereka kabur
prabowo lagi lagi masuk media asing karena:
- Bank asing pilih cabut daripada ikut agenda Prabowo
- 11,5 triliun rupiah juta ditarik Citigroup, StanChart, HSBC sejak 2024
- OJK diduga lobi bank untuk biayai MBG & Kopdes
- Sebab takut kebijakan Prabowo terlalu dikuasai negara
- Danantara minta pinjaman $10 miliar bank merasa ditekan
- Rupiah melemah makin tidak menarik simpan uang di sini
- Danantara jual obligasi bunga 2% ke konglomerat
- Danantara dikecualikan dari pengawasan pajak & hukum
- danantara tidak pernah rilis laporan keuangan
- analis khawatir jadi sarang uang kotor
Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.
Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.
Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.
Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.
Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.
Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.
Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.
Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.
Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.
Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:
"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."
Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.
Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:
Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.
Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.
Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?
Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.
"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."
Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:
Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.
Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.
Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.
Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.
Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:
Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.
Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.
Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.
Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.
Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.
Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.
Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.
Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.
Harga BBM Indonesia walaupun naik, masih SANGAT MURAH dibandingkan negara-negara ini.
Australia : Rp21.000
Kanada : Rp22.000
Jepang : Rp20.000
Singapura : Rp36.000
Jerman : Rp33.000
Belanda : Rp35.000
Italia : Rp32.000
Spanyol : Rp30.000
Indonesia : Rp14.000
Harga BBM di Indonesia masih relatif terjangkau. Ini berkat sinergi & komitmen pemerintah dalam memastikan BBM yang murah, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Begitulah kata buzerp.....
Tapi yang tidak di ungkap adalah gaji rakyat disana, nih awak luruskan biar gak makin prabodoh
Gaji rata-rata penduduk
1. Australia : Rp45 juta/bulan
2.143 liter/bulan
2. Kanada : Rp40 juta/bulan
1.818 liter/bulan
3. Jepang : Rp32 juta/bulan
1.600 liter/bulan
4. Singapura : Rp75 juta/bulan
2.083 liter/bulan
5. Jerman : Rp55 juta/bulan
1.666 liter/bulan
6. Belanda : Rp60 juta/bulan
1.714 liter/bulan
7. Italia : Rp35 juta/bulan
1.093 liter/bulan
8. Spanyol : Rp30 juta/bulan
1.000 liter/bulan
9. Indonesia : Rp3,1 juta/bulan
221 liter/bulan
10. Gaji honor nakes dan guru: 250k/bulan
17,8 liter /bulan
Teman gue beli Avanza 2019.
Harga 135 juta.
Murah dikit dari pasaran.
BPKB ada. STNK ada. Pajak hidup.
Nama di BPKB sesuai KTP penjual.
Semua keliatan beres.
Langsung deal. Langsung transfer.
3 bulan kemudian.
Dia mau jual lagi karena butuh uang.
Calon pembeli baru minta cek fisik dulu.
Bareng ke Samsat.
Petugas cek nomor rangka.
Diam lama.
Terus bilang:
"Pak, BPKB ini diduga palsu."
Teman gue shock.
Kira salah baca.
Petugas tunjuk satu per satu.
Serat kertas diterawang, gak ada benang merah biru.
Nomor seri dicek di sistem, gak terdaftar.
Hologram terlalu mulus. Terlalu licin.
Palsu. Tapi hampir sempurna.
Balik ke penjual.
Nomor masih aktif hari pertama.
Jawabnya:
"Saya juga gak tau Pak, saya beli kondisi gitu."
Telepon berikutnya.
Tidak diangkat.
Berikutnya lagi.
Nomornya tidak aktif.
Lapor polisi.
Mobilnya ditahan sebagai barang bukti.
Penjual belum ketangkap.
135 juta raib.
Mobilnya raib.
Penjualnya raib.
BPKB palsu sekarang bukan kaleng-kaleng.
Kertas mirip. Hologram mirip. Tanda tangan mirip.
Mata telanjang gak akan ketahuan.
Tapi ada 3 hal yang selalu ninggalin jejak:
1. Serat kertas.
BPKB asli kalau diterawang — ada benang merah dan biru di dalam kertas.
Palsu: polos. Atau seratnya dicetak, bukan tertanam.
2. Nomor seri.
Tiap BPKB punya nomor seri unik yang terdaftar di sistem Polri.
Cek di: https://t.co/UA5mhtlZUI
Palsu: nomornya gak akan muncul. Atau muncul tapi datanya beda.
3. Tekstur cover.
BPKB asli covernya agak kasar, ada tekstur grid halus.
Palsu: terlalu mulus dan licin waktu dipegang.
Tapi cek dokumen saja gak cukup.
Nomor rangka dan mesin juga bisa dimanipulasi.
Digerinda halus. Di-stamp ulang.
Kelihatan mulus kalau cuma dilihat sekilas.
Yang bisa deteksi: senter kuat + kaca pembesar.
Sorot miring ke nomor rangka.
Kalau ada bekas gerindaan, batalkan transaksi.
Ini checklist wajib sebelum bayar:
Terawang kertas BPKB → cek serat merah biru.
Cek nomor seri BPKB → ke website Korlantas Polri.
Pegang cover BPKB → harus kasar, bukan licin.
Sorot nomor rangka pakai senter → cek bekas gerindaan.
Bandingkan digit per digit → satu angka beda = batalkan.
Minta cek fisik bareng ke Samsat → gratis, 30 menit.
TAMPARAN TERAKHIR:
Lo pegang BPKB-nya.
Tapi gak diterawang.
Lo baca nomornya.
Tapi gak dicek ke sistem.
Lo lihat hologramnya.
Tapi gak diraba teksturnya.
Semua butuh kurang dari 5 menit.
Tapi di-skip.
Dan itu yang bikin 135 juta raib semalam.
habis pulang dari prancis seskab teddy
bertemu mensos di di kantor seskab
tapi salfok sana foto yang di pajang
foto fotonya teddy dan prabowo
sewaktu liburan njirr
Dua sosok ini yang lakukan perekaman video mama yasinta maiwend di kampung wanam
agar mama tidak mangatakan hal2 diluar dari rencana mereka.
Mereka dua masih terus berada di samping mama yasinta maiwend.
Mama yasinta moiwend berada dalam tekanan aparat militer indonesia.