Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:
"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."
Lalu mereka umumkan angkanya:
Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.
Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.
Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.
Tiga belas.
Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.
Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.
Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.
Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.
Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?
6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?
Aku gak mau 'kabur aja dulu', mau hidup di Indonesia. Tapi gak mau juga hidup dgn survival mode terus, mau hidup bahagia menikmati fasilitas selayaknya di LN. Kan aku warga, bukan penjahat.
Pengennya yg 'kabur aja dulu' tuh mereka yg korupsi, sekeluarga2nya aja sono. Tapi hidup miskin, diusir dari negara. Kan mereka penjahatnya.
- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
sebenernya mau siapapun yg menjabat, mau si ganjar kek mau si prabowo kek mau si anis kek, klo rupiah melemah, negara kacau jg bakal gw hujat si tanpa pengecualian. they’re all politician, its their job. jgnkan politikus, temen kelompok gua yg kaga ngerjain tugasnya jg gua hujat
Apologies for the repost spam today, loves.
There’s a demonstration happening in Indonesia today, and many people are speaking up about living and fuel costs, budget cuts and skewed priorities, militarism in civilian spaces, education access, and democratic rights.
I reposted a lot because these voices matter and deserve to be heard, but I’m sorry if it flooded your timeline a little.
Thank you for understanding and holding space 🫶
Giliran bbm naik, langsung disandingkan dengan negara maju. Giliran bicara gaji dan pendapatan masyarakatnya, diam-diem bae lu.
Pakai perbandingan narasi negara maju mulu buat nekan suara kritik.
“Gak seru ah timeline isinya demo sama marah2 ke pemerintah terus”
Kak, Indonesia makin berantakan jg gak seru, hidup yg udah susah jadi makin susah juga gak seru, rentan dapet kekerasan juga gak seru.
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.