11 Juni: Bahlil tegaskan ke wartawan di Istana,
"Kalau dikatakan masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton."
Penyebab pemadaman katanya cuma "trouble di beberapa mesin," akan selesai "secepatnya."
19 Juni, sembilan hari kemudian: Kementerian ESDM sendiri yang mengungkap angka , dari kebutuhan 154 juta ton batu bara PLN tahun 2026, baru terkontrak 134 juta ton. Kekurangan riil: 18-20 juta ton
pernyataan ini bukan oposisi, bukan pengamat , juru bicara ESDM sendiri.
Hari yang sama, listrik padam lagi di Tangerang Selatan, Depok, kawasan UI.
Hari ini, 20 Juni, giliran Bekasi , sudah berkali-kali dalam sepekan terakhir.
Pedagang es rumahan rugi karena stok mencair, warung kehilangan pembeli, rumah sakit di Bantargebang ikut terdampak.
Bahlil sendiri yang bilang minggu ini, "Saya kurang tegas apa lagi?"
Pertanyaan yang sama bisa dibalik:
kalau dari 11 Juni sampai sekarang penjelasannya terus berubah , dari "tidak ada masalah batu bara" jadi "ada kekurangan 18-20 juta ton" , yang sebenarnya kurang tegas itu ucapannya, atau penanganannya?
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
Di Balik Peresmian Megah: Rp30 Miliar untuk 8 Unit Alat Cuci Darah, Wajar atau Ada yang Ditutup-tutupi?** Di tengah sorotan publik terhadap upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan di daerah 3T, muncul pertanyaan besar yang tak boleh diabaikan.
Angka Rp30 miliar untuk pengadaan hanya delapan set alat cuci darah (hemodialisis) memicu tanda tanya mendalam di kalangan tenaga medis dan pengamat anggaran.
Apakah harga tersebut memang mencerminkan spesifikasi tinggi dan standar kualitas internasional, ataukah terjadi pembengkakan biaya (markup) yang disamarkan rapi di balik kemasan proyek peresmian yang megah?
Jika benar terjadi mark-up besar-besaran, maka ini bukan sekadar pemborosan, melainkan pengkhianatan terhadap niat mulia “pelayanan kesehatan untuk rakyat”.
Wahai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, ketika indikasi korupsi begitu terang-terangan terpampang di depan mata, mengapa harus menunggu laporan resmi untuk bergerak? Proyek yang diklaim untuk masyarakat pelosok justru berpotensi menjadi ladang subur oknum-oknum yang haus keuntungan. Transparansi adalah harga mati.
Publik berhak mendapatkan penjelasan detail: berapa harga pasar riil per unit, spesifikasi teknis apa yang dibeli, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengadaan ini. Tanpa audit mendalam dan keterbukaan anggaran, kepercayaan publik terhadap program kesehatan pemerintah akan terus terkikis. Ini saatnya membuktikan bahwa “pelayanan kesehatan” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang bebas dari praktik korupsi. Rakyat menanti kejelasan, bukan sekadar seremoni peresmian yang indah di permukaan.
Coba ketik demo mahasiswa..
Hanya KompasTV yg keluar di daftar..
Ntah krn sering melihat video dr situ ato memang hanya KompasTV yg meliput.
Sementara TVRI? Jangan harap 😒
Terimakasih @KompasTV 💪🏻🔥
Tetap netral & tidak bisa dibeli.
Smoga.. Amin.
Stay safe adek2 mahasiswa.
Saling jaga. Jangan terprovokasi 🙏🏻
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti ungkap Kepala BGN saat ini Nanik S. Deyang pernah mengubah nama yayasan beberapa kali dan juga diduga turut memiliki yayasan yang menjadi mitra BGN.
🚨🚨
UPDATE 20.30 WIB
MAHASISWA TRISAKTI MULAI MENINGGALKAN GEDUNG DPR RI
Terima kasih adik-adik mahasiswa.
Salam hormat setinggi-tingginya.
Terima kasih sudah berjuang.
Terima kasih karena bersuara dengan lantang.
Salute!
Mahasiswa Universitas Trisakti dan Esa Unggul longmarch untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jumat (19/06/2026).
Kreatif: Rega Almuhtada
Produser: Akhdi Martin Pratama
#Demo#UniversitasTrisakti#DPR#cut
Nampak malam ini Demo Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, Mercu Buana dll berkumpul depan Gedung DPR, me-roasting dan menyoraki anggota DPR yang tidak satupun muncul, padahal janjinya akan menemui, tapi yahh janji palsu adalah salah satu keahlian para pejabat kita, selain korupsi
Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan dr Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polisi menyebut penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan dan memastikan seluruh hak tersangka tetap dipenuhi sesuai ketentuan KUHAP.
Nampak dr Tifa keluar dari ruangan Polda Metro memakai baju oranye, sementara Roy Suryo memakai masker tanpa baju oranye. Keduanya digiring ke RS Polri untuk pemeriksaan kesehatan.
Dalam proses penyidikan, Polda Metro mengungkap telah melakukan serangkaian uji forensik terhadap dokumen ijazah yang dipersoalkan. Pemeriksaan mencakup kertas, tinta, tanda tangan, emboss, watermark hingga font dokumen, dengan pembanding dari dokumen yang diterbitkan fakultas dan periode yang sama untuk memastikan keasliannya.
Penyidik juga menyebut telah memeriksa 94 saksi dan 26 ahli dari berbagai bidang, mulai dari forensik dokumen, digital forensik, hukum pidana, linguistik hingga HAM. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan petugas dan alat yang disebut telah tersertifikasi serta terkalibrasi secara nasional maupun internasional.
📸: Dok. kumparan/Rayyan.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | vidol | R207 | R120 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan