Semua cowo yg baru dikenal itu pasti baik, banyak duit, lurus-lurus aja dan terlihat mapan.
Pas udah kenal lebih dalem aslinya problematik, susah dan ngeluh mulu, cuek, keluarganya aneh dll. Wkwkwkw ga menggeneralisir tapi kebanyakan begitu.
Tp cewe jg banyak deng yg kek gt🙃
Dulu selalu berdoa dijauhin sm modelan a tedy yg suka pergi dinas2 keluar kota karna redflag parah, najis pokoknya. Trs skrg gue deket ama cowo gue yg dinas terus keluar kota. Fak bgt anjeng lah gua telen semua redflag ituh😞
kita gak pernah tau seberapa besar usaha seseorang untuk menerima takdir yang sedang dijalani. at least kalau gak bisa bantu apa2, minimal lisannya dijaga supaya gak jadi alasan bertambahnya luka dihidupnya.
BREAKING!
Warga Papua Selatan hari ini resmi gugat Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang keluarkan Surat Keputusan (SK) No. 591 berisi rencana mengubah 486 ribu hektare tanah adat mereka jadi PSN Pangan dan Bioenergi.
Gugatan ini jadi bukti bahwa “Pesta Babi” adalah realita yang terjadi di Papua Selatan hari ini. Di mana kebijakan negara jadi alat legitimasi pemusnahan ruang hidup masyarakat.
Kenapa warga menggugat?
Menurut ku cowo yg bayarin cewe nya makan, dianter-jemput itu bukan bare minimum.
Di balik itu mereka nahan makan, mereka nabung buat bayarin kita, mereka spent itu buat kita padahal bisa buat dirinya sendiri, in my opinion itu efort
Lagi dan lagi saya ingatkan. Jika ada pemilihan Presiden, pilihlah sipil. Siapapun itu. Memilih sipil adalah mutlak. Jauhilah militer. Percayalah dgn sejarah, jgn pernah berharap ada perubahan
Sekali lagi, pilihlah sipil, jangan memilih militer, apalagi milter ampas Orde Baru.
SURAT PERMOHONAN MAAF DARI UGM
Aksi simbolik surat permohonan maaf dari UGM kepada Rakyat Indonesia sebagai bentuk penyesalan karena turut membiarkan bobroknya kepemimpinan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Sumber FB Tiyo Ardianto Ketua BEM KM UGM
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Saya ada cerita seorang bapak.
Dia kerja 20 tahun buat biayain anaknya kuliah S1.
Lembur.
Utang.
Sampai jual tanah warisan.
Anaknya lulus. IPK bagus.
Wisuda lengkap dengan toga.
Sekarang anaknya kerja serabutan. Gaji di bawah UMR.
Dan si bapak masih senyum bilang,
"Mungkin belum rezekinya."
Yang bikin saya merenung bukan cerita anaknya.
Tapi cerita si bapak.
Dia lahir tahun 70-an.
Gak tamat SMA pun bisa buka toko,
punya rumah,
besarin anak dengan layak.
Logikanya simpel dan masuk akal:
"Dulu gw gak sekolah tinggi aja bisa. Kalau anak gw kuliah,
hidupnya pasti jauh lebih baik dari bapaknya."
Logika itu benar. Di zamannya.
Masalahnya bukan orang tua yang salah didik.
Bukan juga anaknya yang kurang usaha.
Tapi janji yang mereka pegang sudah kedaluwarsa.
Ijazah dulu adalah tiket.
Sekarang ijazah adalah syarat minimum.
Yang bahkan kadang pun masih belum cukup.
Dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebetulnya beda jauh.
Bayangin ya.
Tahun 1995,
fresh graduate langsung diperebutkan perusahaan.
Sekarang,
lowongan entry level minta pengalaman 2 tahun,
skill digital, bisa multitasking, dan siap ditempatkan di mana saja.
Gajinya?
UMR aja belum tentu.
Hampir sama kalau dikonversi ke harga waktu itu.
Tapi harga rumah, kontrakan, dan beras sudah tidak ikut berdiam di angka yang sama.
Generasi 90-an pasti hafal nasihat ini:
"Rajin sekolah, biar dapat kerja bagus."
"Kuliah dulu, baru enak hidupnya."
"Investasi terbaik itu pendidikan."
Nasihat itu bukan bohong.
Di zamannya, itu benar dan terbukti.
Tapi zamannya sudah ganti.
Nasihatnya tidak ikut ganti.
Dan anak-anak kita tumbuh sambil pegang peta zaman dulu
yang sudah tidak cocok sama jalanan yang mereka hadapi sekarang.
Saya pernah ngobrol panjang sama seorang teman.
Dia cerita,
"Bokap gw sampai jual motor buat bayar UKT semester terakhir gw."
Saya tanya, "Sekarang kerjanya apa?"
"Freelance desain. Kadang ada job, kadang enggak."
"Bokap lu tau?"
"Tau. Dia bilang sabar, rezeki ada aja. Tapi gw liat matanya... dia bingung."
Si bapak bingung bukan karena anaknya gagal.
Tapi karena cara yang dulu berhasil sekarang tidak lagi bekerja.
Dan dia tidak punya peta baru untuk dikasih ke anaknya.
Kalau anakmu masih sekolah atau mau kuliah,
jangan cuma pikirin jurusannya.
Tapi ajarin juga:
1. Ajarin dia cara kerja uang sejak kecil.
2. Bekali satu skill konkret yang bisa langsung menghasilkan.
Sebelum dia lulus dan bingung mau mulai dari mana.
3. Kasih ruang buat gagal kecil sekarang.
Biar dia gak gagal besar pertama kali justru di dunia nyata.
4. Jangan cuma bekali ijazah. Bekali juga kemampuan bertahan.
Bukan berarti kuliah tidak penting. Tapi kuliah saja sudah tidak cukup.
Soalnya begini.
Orang tua yang paling menyiapkan anaknya bukan yang paling banyak bayar biaya kuliah.
Tapi yang paling jujur bisa ngomong ke anaknya:
"Dunia yang kamu masuki berbeda dari dunia yang Ayah dan Ibu kenal.
Kita harus cari tau bareng-bareng."
Kejujuran itu lebih berharga dari SPP mana pun.
Dan seperti biasa, selalu ada dua kubu.
Kubu pertama bilang,
"Orang tua salah. Harusnya ajarin skill, bukan kejar gelar."
Kubu kedua bilang,
"Orang tua sudah benar. Anaknya yang kurang mau usaha."
Tapi ada kemungkinan ketiga yang jarang ada yang mau nyebut:
Dua-duanya sudah berusaha sebaik yang mereka bisa dengan informasi yang mereka punya.
Tapi sistemnya yang tidak pernah jujur ke keduanya.
Generasi kita mungkin adalah generasi pertama yang hidupnya lebih susah dari orang tuanya.
Bukan karena malas. Bukan karena manja.
Tapi karena peta yang diajarkan ternyata sudah tidak relevan saat mereka datang.
Dan orang tua mereka masih dengan tulus menunjuk ke peta yang didapat dulu.
Saya perhatikan karyawan Family Mart ini jobdesknya mencakup semua hal yg ada di sana.
- Kasir
- Membuat minuman/makanan
- Display barang
- Kebersihan store mencakup kebersihan lantai, kebersihan rak, kebersihan area depan
- Kebersihan toilet pengunjung
- Naik turunin barang datang
- Stock opname barang
- Kebersihan gudang
- Mengecek expired date produk
Kayanya hampir semua, ada lagi?