Sebab, kita adalah musafir. Untuk segenap cita dan cinta semesta. Untuk segenap harapan dari dan untuk kedalaman jiwa. Maju terus, pantang mundur. Jika letih, persinggahan telah disediakan bagimu.
Pilkada oleh DPRD
Semua pihak tidak boleh lupa bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD (candidacy buying).
Selain itu, pada saat itu juga terjadi protes dan keberatan warga akibat keterputusan aspirasi dan representasi karena calon yang dipilih oleh DPRD tidak sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat. Di sejumlah daerah kantor DPRD dirusak akibat masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemiliha oleh DPRD.
Kita perlu mengevaluasi dan belajar pula dari Pilkada 2024, di mana meskipun rakyat memilih secara langsung wakilnya di eksekutif daerah melalui Pilkada, tapi tetap saja peran dan pengaruh partai sangat besar dalam pencalonan pilkada. Hal itu berakibat tingginya suara golput dan juga suara tidak sah karena pemilih merasa tidak terwakili dan kecewa dengan calon-calon yang diusung oleh partai. Hal tersebut bisa semakin buruk apabila pemilihan benar-benar sepenuhnya dilakukan tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD. Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara.
Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Karena yang menjadi akar persoalannya, yaitu buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki. Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD. Namun, dampaknya sangat besar, yakni kedaulatan rakyat menjadi tersandera dan masyarakat bisa semakin dijauhkan dari urusan-urusan publik. Tata kelola bernegara hanya menjadi urusan eksklusif dari politisi partai politik. Hal itu bisa bisa tereskalasi menimbulkan ketidakpuasan dan juga kemarahan politik yang bisa berdampak buruk bagi kepercayaan publik dan dukungan bagi tata kelola pemerintahan di daerah.
Selain itu, perlu diingat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XXII/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir ada pula Putusan Mk No.85/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu sehingga harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu yaitu luber dan jurdil. Serta pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Dalam pandangan saya lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam nerdemokrasi. Terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Probowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya. Itu sangat kontradiktif.
Pembentuk UU mestinya fokus merevisi UU Pilkada sehingga persoalan-persoalan terkait dengan politik uang, lemahnya penegakan hukum,dan problematika integritas partai politik serta penyelenggara pemilu bisa dibenahi serius.
Efisiensi juga bisa dilakukan tanpa harus mengembalikan pemilihan langsung menjadi pemilihan DPRD, caranya antara lain dengan melakukan pengaturan tranparansi dan akuntabilitas dana kampanye secara serius dan efektif sehingga bisa menekan dana-dana ilegal yang dikeluarkan oleh parpol dan calon
Kemudian juga bisa dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya seremonial dalam penyelenggaraan pemilu yang mestinya tidak perlu dialokasikan. Contohnya menghapus pemborosan yang dilakukan oleh KPU dimana mereka menggunakan private jet ketika melakukan kunjungan ke daerah serta fasilitasi mobil dinas yang lebih dari satu (Alphard dan Palisade). Juga membatasi kegiatan-kegiatan yang fantastis dan intens di hotel-hotel mewah padahal bisa diselenggarakan secara lebih sederhana dan efisien berbasis prioritas. Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 70T lebih bisa diaudit untuk tahu di mana pemborosannya.
Apabila hal itu dilakukan, maka juga bisa berkontribusi mengurangi biaya dalam penyelenggaraan pemilu tanpa harus memberangus suara dan hak rakyat yang hanya diberikan lima tahun sekali itu.
29 November 2024, banjir lumpur menerjang Wadas, tempat yang dijadikan Proyek Strategis Nasional oleh Jokowi.
Proyek ini ditolak warga, AMDAL-nya dipertanyakan, tapi tetap dilanjut. Siapa mau tanggung jawab? Simak perlawanan warga di https://t.co/5EBnhjRRVm
Foto-foto Maria Margaretha Holo, jurnalis Floresa merekam momen-momen saat evakuasi pengungsi dari Kabupaten Sikka, tempat mereka mencari lokasi aman pasca erupsi Lewotobi Laki-Laki pada 3 November. Selama di Sikka mereka bertahan di sejumlah tempat pengungsian sementara, sebagian lagi di rumah keluarga. Sejak 10 November, pemerintah membawa mereka ke posko yang telah disiapkan di Kabupaten Flores Timur.
https://t.co/FFt4V8BUMX
Berharap, kata dan sajak itu tidak pergi selamanya. Nada dan asa itu tetap membara.
Sedari pagi sunyi.
Saat melawan sengatan matahari api.
Menghetakkan karang. Menembus malam.
Hingga singgasana itu jadi milik kita.
Beside: - Owl & Wolf -
Timor, 10 November 2024.
SESUAI JANJIKU, "typo" spasi di nisanmu udah kuedit dan kutambahkan bunga matahari pemberian Eliz. Dia bawa empat tangkai dari Tanjung Karang. Dua di pusaramu, dua lagi dekat ayah.
Meski kutulis sendiri sebisanya, tapi setidaknya bahan kayunya sudah jauh lebih baik. Katanya sejenis kayu damar. Akan tahan ditempa panas dan hujan hingga tahun depan saat waktunya memasang nisan yang lebih permanen.
Nisan lama lalu kucuci di laut tempatmu dulu sering bermain. Tempat Emak berendam air panas belerang yang juga muncul di dekat karang itu.
Seizin Emak dan keluarga Kalianda pula, nisan "typo" ini akan kubawa pulang ke Pondokgede. Untuk pengingat agar kita perlu selalu rendah hati, sebab tak semua hal dalam hidup ini berjalan sesuai kehendak, standar, atau ego kita.
Kejadian nisan "typo" itu kata si Andre juga berkah, sebab tak semua orang berkesempatan menulis sendiri nisan untuk orang yang dicintai.
Jika tahun depan nisan baru dari kayu damar itu tahan menghadapi cuaca Gunung Rajabasa dan memang setangguh reputasinya, aku juga akan cuci di lautmu yang sama.
Btw, mewakilimu, aku tulis komen di Youtubenya Sal Priadi:
"Istri saya meninggal beberapa hari lalu. Di bulan-bulan terakhirnya, ia kerap memutar lagu ini dan membagikan ke kami semua, keluarganya. Bahkan mengajak bernyanyi bersama.
Terima kasih, Sal. Senang bisa hidup di periode sejarah manusia di mana lagu ini diciptakan dan dinyanyikan".
Detik-Detik Tom Lembong Mengenakan Rompi Pink Kejagung dan Diborgol
5 Mendag Era Jokowi Impor Gula tapi hanya Tom Lembong yang jadi tersangka
Simak beritanya tiap Mendag 👇
Jakarta, 1996. Di antara para deklarator Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang dilingkari adalah @ari_trismana. 15 tahun terakhir, kami berkarya bersama.
Kini dia CEO @watchdoc_ID.
Film terbarunya "Pesta Oligarki".
https://t.co/FO25k73Jv9
sebaiknya UI @univ_indonesia memberikan penjelasan mengapa disertasi doktoral yang diluluskan cum laude ternyata dideteksi oleh turnitin sebagai plagiasi (nyaris) 100% atas skripsi mahasiswa UIN @uinjktofficial.
cc. @Kemdikbud_RI
Merespons kejadian yang menimpa pemimpin redaksi kami, Herry Kabut, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk dukungan dan solidaritas dari semua pihak. Kami juga mengambil sikap, sebagaimana terumuskan dalam lima poin ini.
#Indonesia: Herry Kabut, editor-in-chief of @floresadotco, was arrested yesterday while covering an environmental protest in the southeast of the country and held for several hours. RSF calls for the protection of environmental journalists.
Kawan2, AJI tergabung dlm KKJ @jurnalisaman mngeluarkan pernyataan sikap merespons kekerasan yang dialami jurnalis Herry saat meliput aksi warga Poco Leok.
[RILIS]
KKJ Indonesia: Aksi Polisi Menangkap Pemimpin Redaksi Floresa di Manggarai Adalah Tindakan Melawan Hukum
-utas-
#PanggilanDarurat 🚨
Di wilayah Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, Negara lewat @pln_123 berupaya memaksakan pembangunan geotermal. Tetapi sejak tahun lalu, warga konsisten menolak proyek ini dan Negara konsisten pula melakukan Intimidasi dan kekerasan pada warga yang menolak pembangunan.
Hari ini (2/10/24) @pln_123 dan Pemkab Kab. Manggarai kembali masuk ke wilayah Poco Leok untuk melakukan pembukaan jalan dan dihadang oleh warga.
Dampaknya, puluhan orang dipukuli Polisi dan Satpol PP, beberapa pingsan, dan sekitar 4 orang ditangkap oleh polisi.
Kami mengecam keras tindakan kekerasan aparat keamanan.
@ListyoSigitP , Segera pukul mundur polisi dari lokasi!
Emosi boleh. Komentar tetap kontrol. Berapa persen sih saudara2 dari Timur yg jd preman, sehingga kalian generalisir orang2 Timur oon, blm sempurna sbg manusia dan sebutan2 rendah lainnya? 98 persen kerja normal seperti kalian. Jangan generalisir.
💥[BREAKING NEWS]💥
PLTU baru Jawa 9-10 di Suralaya, Banten pada Senin malam (9/9) telah melakukan uji coba mesin. PLTU berkapasitas 2000MW ini diperkirakan akan membutuhkan batubara sekitar 20,444 ton/hari dan akan berkontribusi melepaskan 250 juta metrik ton CO2 ke atmosfer.