@txtharihariWNI Lulusan sarjana kerja sesuai bidang keahlian dan keilmuan, itu hanya berlaku di kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, asal ada kerja itu sudah bagus. Untuk jadi driver, sebenarnya tak perlu jadi sarjana dulu.
🚨 PAKISTAN MEMBERIKAN BOM DI ISRAEL 🔥
Duta Besar Pakistan baru saja menghancurkan Israel di depan seluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa:
"Israel adalah negara nakal, penjajah, dan teroris negara yang melanggar resolusi PBB, melakukan genosida di Gaza, dan mempraktikkan terorisme negara bahkan di tanah Palestina."
Dia tidak menahan diri.
Pidato ini sekarang menjadi viral di seluruh Timur Tengah.
Dunia sedang menyaksikan.
Bagikan sebelum mereka mencoba menyembunyikannya 👇
PRABOWO SUDAH JABAT TANGAN PUTIN. PERTAMINA SUDAH SIAP.
Tapi minyak Rusia belum tentu bisa masuk ke Indonesia.
Kenapa? Dubes Rusia sendiri yang buka-bukaan.
Ada 3 tembok besar yang belum bisa ditembus:
1. TIDAK ADA KAPAL YANG MAU MENGANGKUT
Perusahaan pelayaran Barat kompak menolak bekerja sama dengan Rusia sejak invasi Ukraina.
Sanksi Barat bukan cuma ngunci ekonomi Rusia — tapi juga bikin rantai logistiknya lumpuh di mata dunia internasional.
Indonesia mau beli? Oke. Tapi siapa yang mau bawa minyaknya kemari?
2. BAYAR PAKAI APA?
SWIFT diputus. Dolar diblokir. Transaksi langsung berisiko kena sanksi sekunder dari AS.
Mekanisme Rupiah–Rubel? Sampai sekarang belum ada yang konkret.
Ini bukan soal mau atau tidak mau — ini soal sistem keuangan global yang sedang dipakai sebagai senjata.
3. JANGAN HARAP HARGA SPESIAL
Banyak negara merayu Putin minta "harga teman" karena kedekatan pemimpin kedua negara.
Semua ditolak mentah-mentah.
Dubes Rusia dengan tegas bilang: "Tak ada harga teman dalam bisnis."
Skema B2B murni. Pertamina vs perusahaan minyak Rusia. Harga pasar. Titik.
Jadi pertanyaannya sekarang:
Di tengah tekanan geopolitik dari Barat, sanksi yang makin ketat, dan infrastruktur yang belum siap — apakah Indonesia berani ambil risiko ini?
Atau ini cuma gimik diplomatik setelah kunjungan ke Moskow?
https://t.co/kJ5zlFJSzP
Dokumen resmi MDCP menetapkan tiga pilar utama, yaitu modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan latihan maupun kerja sama operasional. Dokumen itu juga memuat eksplorasi kemampuan asimetris, teknologi pertahanan generasi berikutnya di ranah maritim, bawah permukaan, dan sistem otonom, serta kerja sama pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul untuk meningkatkan kesiapan operasional. Selain itu, terdapat komitmen memperkuat pelatihan pasukan khusus bersama dan memperluas pendidikan militer profesional.
Secara strategis MDCP terletak pada pergeseran dari hubungan berbasis kegiatan menuju hubungan berbasis kemampuan. Indonesia membutuhkan mitra yang tidak hanya hadir dalam forum dan latihan, tetapi juga membantu memperkuat kesiapan tempur, ketahanan logistik, mutu sumber daya manusia, dan ekosistem pemeliharaan alutsista. Karena itu, penekanan pada modernisasi, kapasitas, pendidikan, dan MRO menjadi penting. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kekuatan yang siap pakai, dapat dipelihara, dan bertahan lama, bukan sekadar daftar pengadaan yang tampak besar di atas kertas.
Frasa maritim, bawah permukaan, dan sistem otonom dalam dokumen MDCP sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia. Tantangan pengawasan laut yang luas, perlindungan jalur pelayaran, pengamanan chokepoint, dan deteksi ancaman bawah permukaan membuat fokus pada kemampuan asimetris dan teknologi generasi berikutnya menjadi penting. Arah ini membuka ruang bagi penguatan pengawasan maritim, sensor bawah air, wahana nirawak, dan sistem yang lebih efisien tetapi tetap memberi efek strategis besar.
Bahwa jelas dalam dokumen resmi yang diumumkan pada 13 April 2026 tidak memuat klausul pertahanan bersama, izin pangkalan permanen, maupun akses otomatis terhadap wilayah udara Indonesia. Fakta ini penting karena sebagian perdebatan publik kerap menilai kerja sama pertahanan sebagai tanda berkurangnya ruang kendali nasional. MDCP masih berada dalam kerangka kerja sama pertahanan yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, kepentingan bersama, dan stabilitas kawasan.
Risiko utama MDCP terletak pada tiga hal. Pertama, persepsi geopolitik kawasan, terutama setelah Indonesia menandatangani pakta keamanan dengan Australia pada Februari 2026, yang dapat menimbulkan anggapan bahwa Indonesia semakin dekat ke orbit keamanan Barat. Kedua, opini publik domestik, karena isu kedaulatan pertahanan sangat sensitif dan mudah memicu penolakan jika pemerintah tidak menjelaskan batas tegas antara kerja sama, koordinasi, dan pengaturan akses militer asing. Ketiga, implementasi, sebab kemitraan hanya bernilai jika menghasilkan program nyata, target jelas, peningkatan kapasitas nasional, dan manfaat operasional yang terukur.
MDCP merupakan langkah serius untuk menata kerja sama pertahanan secara lebih sistematis dan berorientasi pada kemampuan. Peluang utamanya bagi Indonesia terletak pada penguatan modernisasi, pembangunan kapasitas, pendidikan militer, kesiapan alutsista, kemampuan maritim, dan teknologi pertahanan masa depan. Jika kerja sama ini menghasilkan transfer pengetahuan, penguatan MRO dalam negeri, peningkatan kualitas latihan, dan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan besar, maka MDCP akan menjadi aset strategis.
Ciri-ciri negara yang akan hancur menurut Hadist,
1. Negara Hidup dari Pajak yang Menindas
2. Hukum tajam kebawah tapi Tumpul keatas
3. Jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya
4. Rakyat diam saat Penguasa Dzolim
5. Ketimpangan sosial yang dibiarkan.