KoDe Inisiatif

Instagram: @kodeinisiatif | Korespondensi: [email protected] | Facebook: Kode Inisiatif | Web:

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Halo, teman-teman!
Ya, Revisi UU MK, yang telah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2020 sejak proses pembentukannya menuai banyak kritik dari beragam elemen masyarakat, bahkan eks-hakim konstitusi. Ada beberapa hal yg melatarbelakangi dan tiap aspek mesti dibaca saling berkaitan.

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

Beberapa waktu yang lalu, publik dikagetkan dengan adanya revisi Undang-undang @officialMKRI yang disahkan kurang dari seminggu. Mengapa revisi UU MK ini diprotes banyak orang @kodeinisiatif ? #BatalkanRevisiUUMK

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Permohonan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat diakses melalui:
https://t.co/hCzaa1Y48e

@ICJRid @KontraS @ICEL_indo @Imparsial @LBHAPIK

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Permohonan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat diakses melalui:
https://t.co/hCzaa1Y48e

@antikorupsi @PUSaKO_UNAND @PSHKIndonesia @YLBHI @LBH_Jakarta @elsamnews @LBHMasyarakat @PILnetIndonesia @puskapa @PBHI_Nasional @ijrs_official

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Sidang Pendahuluan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat disaksikan di:
https://t.co/2ubwbfkfep

@KontraS @elsamnews @ICEL_indo @Imparsial @LBHAPIK

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Sidang Pendahuluan Pengujian UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan MK dapat disaksikan di:
https://t.co/2ubwbfkfep

@antikorupsi @PUSaKO_UNAND @YLBHI @LBH_Jakarta @PSHKIndonesia @PILnetIndonesia @puskapa @PBHI_Nasional @ijrs_official @ICJRid @LBHMasyarakat

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

@smprl Ada 7 Pemohon, 4 orang peneliti dan 3 orang dosen yang seluruhnya tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Siang ini, yuk join :)

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

Teman - teman tahu gak, kalau koalisi @kodeinisiatif lagi mengajukan judicial review ke MK untuk minta #BatalkanRevisiUUMK?

Mmmh, macem minta MK untuk uninstall revisi UU MK. Ada banyak poin yang mereka ajukan. Besok, kita ngobrol - ngobrol, yuk, jam 12:30 ya!

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Terima kasih kembali, temen-temen @ChangeOrg_ID!
Yuk, kita kawal bersama! ✊🏻✊🏻✊🏻

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

@kodeinisiatif Mantaaaaap!

Terima kasih ya, teman-teman KoDe Inisiatif yang udah sharing ke publik! Jangan lupa teman-teman untuk terus kawal sidang untuk minta #BatalkanRevisiUUMK dan tandatangani petisinya di https://t.co/pkMb33UXni, ya!

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Perlu juga menunjukkan kepada MK khususnya, serta DPR dan Pemerintah, bahwa mereka terus diawasi oleh publik, oleh kita semua. Sama-sama terus mengingatkan, ketiga cabang kekuasaan ini harus berjalan di koridor konstitusional dan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Kita mesti solid, saling mendukung, konsisten thd nilai, dan jangan kasih kendor dalam mengawal judicial review Revisi UU MK ini. Mari kita berbagi peran dalam mengawal proses ini dan menjalankan peran itu sesuai kemampuan yang kita miliki.

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

@kodeinisiatif Menarik banget nih, teman-teman! Kalau begitu, ada gak, pesan dari KoDe Inisiatif untuk teman-teman lain yang mau ikut mengawal @officialMKRI untuk #BatalkanRevisiUUMK?

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Selain itu, di Hut MK yang ke-17, kami juga berpesan bahwa MK, dalam memutus dan menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan haruslah KONSTITUSIONAL TANPA PARADOKS.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Ada 7 poin materi muatan yg seharusnya dibahas untuk memperkuat MK, bisa dilihat di pemaparan kami di sini:
https://t.co/lGXXK07FKP

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

@kodeinisiatif Hmm, kalau begitu, apa saja, perubahan yang harusnya dimiliki oleh @officialMKRI? #BatalkanRevisiUUMK

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Apakah dg waktu pembahasan 3 hari, partisipasi publik bisa dilakukan? Aspirasi publik bisa diserap? Pengawasan publik dapat berjalan dg baik saat proses pembahasan tertutup? Ini yang perlu dipertanyakan oleh para hakim.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Selain itu, kami bersama teman-teman Koalisi juga akan mengupayakan lagi penyempurnaan dan perbaikan MK melalui proses pembentukan undang-undang, terutama untuk mengadvokasikan 7 poin penting yang tidak tersentuh dalam Revisi UU MK ini.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Kami tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi telah mencoba menyampaikan penolakan dan kritik di media soal Revisi UU MK ini. Sudah mencoba audiensi dengan Sekretariat Jenderal MK, tetapi sebelum ini dilaksanakan, Revisi UU MK sudah disahkan.

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

@kodeinisiatif Lumayan besar ya, dampaknya teman-teman. Kalau dari teman-teman, apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh KoDe Inisiatif untuk #BatalkanRevisiUUMK? @officialMKRI

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Perkara kami diregistrasi dg nomor 100/PUU-XVIII/2020. Teman-teman yg mau menyaksikan sidang pengujian UU MK, bisa akses ke:
https://t.co/1RtsTpsnMf

Untuk membaca argumentasi pengujian UU MK kami, bisa akses ke:
https://t.co/hCzaa1Y48e

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

... tidak mengherankan jika kita menduga Revisi UU MK sebagai upaya pemberian "kado" yang berpotensi "dibarter" dgn sikap tindak hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang yang kontroversial tersebut.

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Revisi UU MK dibentuk di tengah performa legislasi yg buruk. Di masa pergantian kekuasaan tahun lalu, UU KPK disahkan. Lalu, saat pandemi COVID19 masih merebak dan menjatuhkan banyak korban, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU MK disahkan. Seluruhnya dikritik keras oleh publik.

[Change.org Indonesia @ChangeOrg_ID]

@kodeinisiatif Bicara tentang @officialMKRI yang independen, ada kaitan gak ya, antara Revisi UU MK dan UU bermasalah lainnya yang juga baru disahkan?

#BatalkanRevisiUUMK

[KoDe Inisiatif @kodeinisiatif]

Seluruh perkara di atas sedang hilir mudik di ruang persidangan MK, diuji konstitusionalitasnya. Dengan timing yang tidak pas, proses yg terburu-buru, pembahasan yang tertutup dan tidak partisipatif, dan substansi yg dititikberatkan pada perpanjangan jabatan hakim, ...