Yg bertugas mnegakan hukum planggaran kode etik penyelenggara pemilu malah diduga kuat mlakukan planggaran. Yg seharusnya dpt mencegah & memberi contoh malah ikut naik heli yg sbetulnya dilarang. Pantas disanksi berat berkali lipat. https://t.co/hdM9fzBQYo https://t.co/1ZR3EFER1S
Yg bertugas mnegakan hukum planggaran kode etik penyelenggara pemilu malah diduga kuat mlakukan planggaran. Yg seharusnya dpt mencegah & memberi contoh malah ikut naik heli yg sbetulnya dilarang. Pantas disanksi berat berkali lipat. https://t.co/hdM9fzBQYo https://t.co/1ZR3EFER1S
📢 Diskusi Publik
“Mencegah Pragmatisme dan Stagnansi Revisi UU Pemilu”
Momentum revisi UU Pemilu harus digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
🗓 Rabu, 20 Mei 2026
📍 Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta
⏰ 12.00–17.00 WIB
Reformasi UU Pemilu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Dikutip dari Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu “Revisi UU Pemilu Tak Kunjung Dibahas: Demokrasi Di Persimpangan Jalan”
#RevisiUUPemilu
Partisipasi perempuan dalam politik harus didukung ruang politik yang aman.
📖 Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik tersedia di Website Perludem: https://t.co/sW9XKsEqWM
Bertambah lagi 1 hari kelahiran lembaga yg akan dirayakan setiap tahun. Semoga saja akan memberi manfaat untuk peningkatan semangat dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Bukan justru hanya menghambur2kan uang untuk perayaan setiap tahun nantinya.
Tidak, kita perlu terus suarakan, yakinkan, desakan, protes, ... kita gugat, bila perlu.
Berdiskusi dgn orang2 muda dan masy luas juga upaya yg perlu dilakukan. Ayo bergabung didiskusi berikut, besok.
Dari Kampus untuk Demokrasi:
Mengawal Reformasi Pemilu Melalui Revisi UU Pemilu
Indonesia berada dalam fase krusial. Pembahasan revisi UU Pemilu saat ini cenderung tertutup dan sarat kepentingan politik jangka pendek. Tanpa keterlibatan publik yang kritis,
Suara Demokrasi:
Mendesak Pembahasan Segera Revisi UU Pemilu yang Terbuka dan Partisipatif
Dalam hitungan bulan, proses pemilihan panitia penyelenggara pemilu akan segera dimulai. Namun, Pembahasan RUU Pemilu tidak kunjung dilakukan. Padahal, evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan
Jangan2 memang dlm 1,5 th RUU dlm Prolegnas tdk ada produknya. Waktu lewat percuma. Pimpinan @DPR_RI dan para Ketua Parpol perlu mengingatkan para Anggotanya untuk bekerja. Jika tdk, mungkin mereka memang lbh memilih pemilu yg mahal, kotor, dan brutal!
Rupanya Pimpinan @KPU_ID pd tgl 4 - 8 April melakukan perjalanan ke Moscow, Rusia untuk tanda tangan MoU kerjasama dgn Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia (CIKRF). Namun kenapa KPU tdk publikasikan kegiatan ini. KPU biasa rajin publikasi, namun yg ini tdk.Kenapa ya? @kabarafif
Artinya, demokrasi (pemilu) nya tdk berkualitas. Penjaganya telah berubah peran menjadi perusak. Karenanya perlu ada upaya perbaikan yg serius dan nyata. Mulai dgn @DPR_RI segera merubah UU Pemilu agar ada landasan solid untuk reformasi Penyelenggara Pemilu.
Tks Bocor Alus. Tetap kita perlu ingatkan/ desak @DPR segera membahas perubahan UU Pemilu. Agar cukup waktu untuk prosesnya yg terbuka dan partispatif. Agar UU Pemilu betul2 bisa menjadi landasan kokoh perbaikan kualitas pemilu. Bukan hanya untuk kepentingan partai penguasa.
Kartini Parlemen: Suara Perempuan, Masa Depan Bangsa https://t.co/1brZJYKWjC. Segera laksanakan amar Putusan MK 169/PUU-XXII/2024. Distribusikan aleg perempuan di alat kelengkapan DPR (AKD) secara proporsional serta tempatkan paling sedikit 30% perempuan di pimpinan AKD.
Mana hasil2 evaluasinya? Bisakah hasil evaluasi ini diakses oleh publik? Kalau sungguh berpegang/ menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, semua hasil evaluasi ini dapat diakses publik.
Seharuskan disegerakan, kok malah diperlambat Pak @bang_dasco . Perbaikan kualitas pemilu perlu dilandasi oleh UU yg baik. Dihasilkan melalui proses yg cukup waktu, dileberasi, & partisipasi. Selesai jauh sebelum tahapan dimulai. Jgn smpai thapan jalan mnggunakn aturan main baru.
Ini pandangan dan pilihan sikap yg tepat, @DPR_RI . Perubahan UU pemilu perlu segera dibahas, cukup waktu untuk proses yg partisipatif dan terbuka, dan selesai sebelum tahapan dimulai. Ayo @PDI_Perjuangan ajak parpol lain untuk ambil sikap yg sama.
#segerabahasUUpemilu