Supratman HS

[Kakilangit @Rahadi0816]

Kesaksian Teman Dekat Jokowi Yang Menjawab Tidak Tahu..

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Dulu prabowo tak percaya dengan kalimat angin gak punya KTP.
Sekarang keluar statemen menyalahkan angin yg membawa asap sampai ke Malaysia.

Rasain sekarang.

[Awikuchuz 🇵🇸 🇮🇩 @awikuchuz]

ANAK HARAM KONSTITUSI ?
NDASMU HARAM !!

TONTON INI
DASAR KALIAN ANAK HARAM !!

[Supratman HS @mbahman65]

https://t.co/7ecHsdmj7X

[Supratman HS @mbahman65]

Di media sdh muncul brita ttg RAPBN 2027, respon dr brbagai pun kalangan muncul. TKD pun tlh dipatok 735 T.
Pernyataan dr berbagai sumber bhw TKD naik.
Benarkah?
presiden-prabowo-rapbn- 2027 -fokus-pada-delapan-program-kerja-prioritas-nasional - setkab-go https://t.co/qS5kPr6Pnj

[Supratman HS @mbahman65]

https://t.co/Lk5awktWe4

[Supratman HS @mbahman65]

Bisa lain, ya !
Mari kita kalkulasi dgn membandingkan dgn APBN 2026. TKD untuk sama saja hrsnya sbsar Rp. 743,06 T, artinya kurang 8,06 T atau 1,2% (2026)
Bila dibandingkan dgn pendapatan 2026 malah seharusnya Rp. 757,24 T kurang 22,24 T atau 3,2% (2026).

[Supratman HS @mbahman65]

Mari kita hitung dgn seksama atas hal tsb.
APBN 2026, Rp. 3.842,7 T
APBN 2027, Rp 4.097,2 T
TKD 2026, Rp. 696,9 T
TKD 2027, Rp. 735. T
Kalo dihitung dr jmlh TKD 2026 & 2027, betul TKD naik yaitu sbsar 38 T atau 5,2%. Namun bila dihitung dari Pendapatan atau bejanja, bisa lain.kf

[Supratman HS @mbahman65]

@PutriKayan16645 Keterangan saksi brp pun jumlahnya , baru mrpkn 1 alat bukti. Mknya kadang² ktk lihat, dengar dlm periksaaan sampai berjubel saksi ... hny untuk menguatkan kesaksian & agar tambah dana operasional tambah.

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Saya minta tunjukkan saja ijazah SMA kok sulit sekali Mas Gibran? Bung Andi Azwan, juga galak amat. Tinggal tunjukkan selesai.

Ayo sayembara yang bisa tunjukkan ijazah Mas Gibran masih berlaku. Hadiahnya per hari ini naik menjadi Rp 250 juta.

Salam Integritas!

[Najmi Fuady @najmifuady]

Skema 92:8 (video 1, 2023) didukung DPR demi keadilan BPKH, Gus Yaqut malahan awalnya usul kuota tambahan full untuk haji reguler. Skema 50:50 (Video 2, 2024) lahir dari kondisi darurat: keselamatan jamaah dan kestabilan BPKH. Anehnya kedua skema tetap dituduh salah.

[Budiman Sudjatmiko (IG: kelasinspirasibudiman) @budimandjatmiko]

Hadir di Kabupaten Madiun utk mengukuhkan kepengurusan DPP dan 33 DPD PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Se Indonesia) sekalugus memberikan sambutan. Saksikan live-nya di sini https://t.co/TRl2EdG2oJ

[susno duadji @susno2g]

KDM ini baru yg namanya gubernur ; uang hasil pajak kendaraan wajib digunakan unt bangun dan rawat jalan ; bukan digunakan unt lain-lain , apa lagi unt honor pejabat ;
https://t.co/vgg0tBDgva

[Supratman HS @mbahman65]

@kumparan Balik Nama sebenarnya bukan hny soal brp hari saja tp soal biaya.
Masalah di pajak, ada PPN, ada PPH, ada lg BPHTB.
Prona, PTSL yg mrpkn program pemerintah akan mandek, krn biaya² tsb. Jual beli akan cukup di Desa.

[Supratman HS @mbahman65]

@anna_hasbie Membangun oponi dulu baru cari² bukti. Menikmai dwit ngr atas nama tugas. Ini lbh berbahaya dari maling/ koruptor. Brp jt untuk membangun oponi

[Supratman HS @mbahman65]

KPK kalo jd alat kekuasaan & ingin menikmati dwit ngr atas nama tugas.

[Faizal Assegaf @faizalassegaf]

✍️
Deputi KPK Asep Bebas Beri Bantuan Pribadi, Kenapa Kami yang difitnah Terlibat Korupsi…”

by Faizal Assegaf (kritikus politik)

Sejak kapan narasi pribadi Budi Prasetyo atas nama jubir KPK menjadi rujukan kebenaran dan fakta hukum? Banyak contoh tersedia, alur kebohongan dipaksakan demi menipu publik. Mari kita perjelas!

Saya dan kawan-kawan aktivis digiring untuk masuk ke sebuah arena kasus besar. Skandal Bea dan cukai. Di sana sorotan publik tertuju pada akar masalah dan aneka kejahatan dari para pihak. Posisi kami di luar persoalan tersebut.

Kami tak pernah terlibat dalam ekosistem Bea dan Cukai (BC) sebagai pengusaha maupun faedah kebijakan. Kami hanya rakyat biasa yang kebetulan secara sponton berinteraksi sosial dengan pejabat BC, Rizal (RZ) sebatas hubungan pribadi.

Di mana Rizal dan kami hanya dua kali bertemu (20 November 2025 dan 19 Desember 2025). Berlangsung terbuka, terang dan saling menjaga batasan yang tegas. Bertemu di luar aktivitas kantor. Hubungan antar pribadi dan tidak saling mengikat.

Serupa dengan posisi Asep Guntur Rahayu selaku Deputi Penindakan KPK. Yang sekaligus perannya sebagai tokoh sentral ormas Bagong Mogok. Bebas berbaur dengan komunitasnya dan sekaligus intensif menopang agenda ormas tersebut.

Asep dan jejaring ormas yang dibentuknya berlangsung lama dan panjang. Sementara hubungan kami dengan Rizal hanya spontan dalam dua kali perjumpaan. Tidak ada ikatan kepentingan dalam wadah organisasi massa atau mitra bisnis.

Saling berbagi waktu dan dukungan sosial antara pejabat dan warga negara adalah legal dan lumrah. Asep banyak terlibat memberi sumbangan pribadi, dan hal itu mulia sejauh tidak menabrak aturan dan hukum.

Begitu pula, kebetulan Rizal atas nama pribadi memberi bantuan pada teman-teman aktivis dalam batasan yang wajar. Dikemudian hari, Rizal terjerat kasus korupsi. Itu adalah murni masalah hukum atas perannya selaku pejabat publik.

Bantuan Rizal sebelum kasus hukum terjadi. Sementara kawan-kawan aktivis yang menerima bantuan diframing ikut terlibat dalam skandal korupsi Bea dan Cukai. Peristiwa hukum dan sosial yang berdiri terpisah namun dikait-kaitkan bahkan digiring oleh mobilisasi opini secara masif dan agresif oleh Jubir KPK.

Ihwal kasus tersebut membuat saya diperiksa. Namun tak ada satu pun bukti atau fakta yang bisa diperjelas bahwa saya dan kawan-kawan ikut terlibat dalam kasus tersebut. Alasannya cuma satu: Karena terima bantuan pribadi dari seorang pejabat.

Warga negara menerima bantuan dari pejabat secara pribadi dipersoalkan dengan membabi-buta. Saya khawatir kelak nanti muncul desakan agar Asep pun yang memliki jabatan strategis yang berpotensi kolusi, dipersoalkan. Bantuan apa saja mengalir ke ormasnya, dari mana sumbernya?

Ini jelas tidak elok. Sesama warga negara dalam interaksi sosial dijebak dalam tafsir hukum atas dasar semaunya. Tidak ada pemisahan yang tegas antara masalah yang dihadapi seorang pejabat dan hubungan sosialnya dengan rakyat biasa.

Walhasil, KPK akan super sibuk memburu semua peristiwa sosial dalam konteks hubungan pejabat dan warga negara biasa. Hanya lantaran secuil bantuan pribadi. Berapa banyak waktu bagi Asep harus menjelaskan ke publik tentang liku ormas Bagong Mogok, interaksinya dengan pengusaha dan para tersangka?

Uang rakyat dua triliun lebih untuk membiayai institusi KPK dihambur-hamburkan oleh aneka drama berkedok pemberantasan korupsi. Kasus-kasus besar seolah melenggang bebas. Lantaran terkesan Asep lebih sibuk mengurus ormasnya.

***

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Tanggapan ketua AJI atas pidato presiden @prabowo yg mengatakan jurnalis adalah londo ireng, tidak punya otak dan sekawanan sirkus.

Telak menusuk.

[Supratman HS @mbahman65]

Negara Kekuasaan vs Negara hukum
Hukum jd alat kekuasaan
Hukum mengatur kekuasaan

[Supratman HS @mbahman65]

Mencerahkan

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Tulisan opini saya naik cetak di @hariankompas hari ini. Tentang kepastian hukum, mengapa kerusakannya hanya bergerak satu arah dan bergeraknya dari pucuk, serta apa yg terjadi pada bangsa ketika semua orang terpaksa berhitung pendek. Silakan disimak.

https://t.co/W25aKFRYOg

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Jokowi bukan hanya pembohong tapi juga penipu👇