Aditya Permana Putra

¼ Designer, ½ Dreamer, ¼ Blood and Flesh.

[Aditya Permana Putra @md_adit]

@DombaEth27 Bli btc nya disimpen ke cold walletkah setelah nilai tertentu?

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[Gopesh Khetan @GopeshKhetan]

First in my bloodline to see real life Doraemon hands

[Zakki Amali @ZakkiAmali]

Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.

6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG

Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.

Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.

Udahlah bubar aja negara ini.

Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.

Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.

Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.

[𝗕𝗔𝗟𝗜 ᬩᬮᬶ @anamazingbali]

Semeton, mohon maaf, ini sangat menyedihkan. Beginilah pemimpin yang kita pilih kemarin.

[Rich Brian @richbrian]

fucked things happening in my country right now:

armored police truck runs over a 21 year old kid to death in the middle of protests, CCTV in protest areas shut off, police throwing tear gas at medic station, water pumps are shut off on purpose to cause floods, the list goes on

[• @Alhamdhulillaah]

🚨Protests Erupt in Indonesia.

In Jakarta thousands have been protesting against corruption and exploitation:

🚔 At least one civilian was killed after being run over by a Brimob vehicle
📢 Students are demanding an end to lawmakers’ obscene privileges — housing allowances worth 50M rupiah a month while ordinary people struggle to survive.
✊ Workers are on the streets, calling for an end to outsourcing and fighting for dignity, fairness, and protection on the job.
🚔 The government responds with tear gas, water cannons, and repression, but the people refuse to be silenced.
📱 Authorities are even pressuring social media platforms to censor voices of dissent.

The protests aren’t just about allowances or outsourcing. It’s about justice. It’s about ordinary Indonesians saying enough is enough.

[Eza Hazami - ハザミ。エザ @ezash]

🚨 URGENT:
In Jakarta, Indonesia (28/8/2025) police brutality has led to a civilian killed after being run over by a Brimob vehicle

CCTV in the area has been shut off. Please help amplify this globally because the Indonesia government and police want to make this stay hidden

[Amnesty International @amnesty]

Several people have been targeted by Indonesian authorities for raising the flag from the popular Japanese anime to express discontent with the government. One minister said the act could be considered treason.

The Indonesian government should stop repressing freedom of expression and instead focus on the root causes of public unrest that have prompted people to fly the One Piece flag.

[BBC News (World) @BBCWorld]

How a cartoon skull became a symbol of defiance in Indonesia https://t.co/ehJnXE5ipD

[Aditya Permana Putra @md_adit]

@txtnetizen62 @arfudn pake sound

[Carolyn Hinds 🇧🇧 #FreePalestine #CongoInCrisis @CarrieCnh12]

They move to Bali to take advantage of the weaker economy, spend their days doing pilates and nights drinking in clubs locals can't afford, buy up property for exclusive resorts and AirBnBs and never bother learning the language or engaging with the culture honestly. Colonizers.

[Will @Matarael]

Let me get this straight. The police destroys 2 tons of meth by lighting it on fire, and inviting the public to uh… watch and inhale the smoke. Is that correct?

[sosmed keras @sosmedkeras]

Ada yang punya temen kaya gini juga ga?🤣jujur BT yaa sampe kena rambut gitu😢

[Micha Kaufman @michakaufman]

Before it gets out somewhere else, this is an email I sent yesterday morning to my team. It applies equally to the freelance community

[fegenein @herrfegenein]

@nocontextmemes

[Timo Mason🤠 | Wealth Writer @Timo_Mason]

Bali is paradise.

Until you realize who's pulling the strings.

- Police have no power
- Politicians are just puppets
- The real force? Not the Hindu gods

Here’s the full story behind the real boss of Bali:

[Prietos en Aprietos @diosaprietaa]

Go go power ranger

[NO CONTEXT HUMANS @HumansNoContext]

We have a contender for best video of the year