oomtaj

If you wish, be patient and you will have Paradise

[oomtaj @mtajudin]

@RajaJuliAntoni Mas @RajaJuliAntoni jabatan mu mentri sebaiknya anda mundur ya banyak orang yang berqualitas diatas anda dari pada makan gaji buta mas

[oomtaj @mtajudin]

@VIVAcoid Lah bukannya mangkrak dari jamannya jokowi jadi gub dan pa anis yang meneruskan tapi kenapa beritanya di balik2 yah tolong dong kasih berita yang sesuai faktanya

[oomtaj @mtajudin]

@marcodeq @tvOneNews Lah kan kata nenek Petugas Parte Bro jadi ya parte nya yang kepanasan

[oomtaj @mtajudin]

Wow ternyata jualan juga

[CNN Indonesia @CNNIndonesia]

Jokowi Tawarkan Investasi di 34 Ribu Ha Lahan IKN ke Pengusaha China https://t.co/Yg65jXvnzJ

[oomtaj @mtajudin]

Makin ngaco nih Pemerintahan sekarang giimana dengan suami si Puan dan Si Dito dan Lainnya masa dianggap selesai wah enaknya jadi penguasa yah

[inilahcom @inilahdotcom]

Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin menyebut kasus mega korupsi BTS-4G, sudah selesai, sangat menyakiti hati publik. Upaya menyelamatkan banyak pihak? Termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo?

Merujuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung), kasus korupsi proyek BTS 4G merugikan negara Rp8,03 triliun. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, kasus ini cukup dahsyat. Dari rencana pembangunan 4.200 BTS, yang terealisasi hanya 985 BTS

[oomtaj @mtajudin]

Bener Juga Bang @dennyindrayana Teruskan Bang Keitik kritik yang mendidik

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

https://t.co/NIAAVTTPYf

PSI, Jokowi, Cawapres Gibran = Tolak Dinasti!

Klik link di atas untuk menonton wawancara saya tadi malam dengan CNN TV soal pengujian syarat umur capres-cawapres yang dilakukan oleh PSI dan beberapa kader Gerindra.

Debatnya dengan Wasekjen PSI, Mas Dede sebenarnya menarik, meskipun ada yang saya malas komentari. Biasalah, argumennya, ad hominem (lebih menyerang pribadi). Biasa, tipikal kalau tidak bisa membantah logika, yang dilakukan, menyerang pribadi lawan bicara.

Katanya, uji materi itu untuk memperjuangkan hak orang muda bisa jadi Presiden atau Wapres. Saya sih, maunya percaya. Tapi karena yang mengajukan PSI dan kader Gerindra, jadinya timbul tanda tanya. Tidak ada kebetulan dalam politik. Pengajuan syarat umur ke MK ini apakah bukan bagian dari skenario pasangan Prabowo-Gibran Jokowi?

Katanya, lagi Jokowi tidak tahu. Lagi-lagi kita tersenyum. PSI ini katanya tegak lurus pada Jokowi. Arti gampangnya: Manut apa kata Jokowi!

Jadi, anggaplah benar pengujian umur ini tidak koordinasi dengan Jokowi, dengan Presiden membiarkan saja, artinya langkah PSI sudah sejalan dengan kepentingan politik Jokowi. Begitu logikanya!
Kalau Jokowi tidak setuju, tinggal bilang ke PSI, jangan uji ke MK, dan PSI akan: MANUT.

Nah, "manut" ini kekacauan logika selanjutnya. Manut kok ke penguasa? Tegak lurus kok ke Jokowi? Secara keilahian, tegak lurus dalam makna tauhid itu hanya pada yang Maha Kuasa. Kalau dalam bernegara, tegak lurus itu pada daulat rakyat, bukan kepada presiden, apalagi petugas partai!

Saya pernah menaruh harapan pada Jokowi, dan kecewa. Sama dengan pernah menaruh harapan kepada -- katanya -- partai anak muda: PSI. Tapi, makin ke sini, PSI makin, meminjam istilah Lord Opung: "Kampungan".

Partai muda kok manutan kepada penguasa? Orang muda itu harusnya bersikap kritis kepada kekuasaan, kepada penguasa. Bukan justru menjadi "Yes Man", manutan saja pada agenda politik kekuasaan Jokowi.

Manut kepada kekuasan kok mengaku-ngaku memperjuangkan hak orang muda, katanya!

Kemudaan itu bukan semata diukur dengan angka umur. Tetapi juga dengan semangat muda. Semangat muda yang kritis dan antikorupsi. Lah, Jokowi yang melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti, yang jelas koruptif, kok malah didukung PSI, partainya orang muda, katanya.

Maaf, saya mendukung syrarat presiden diturunkan umurnya, tapi tidak mau dijadikan kendaraan syahwat politik Presiden Jokowi, oligarki, dan dinastinya, demi membuka peluang cawapresnya Gibran Jokowi.

Kalau PSI mau tegak lurus pada Jokowi, silakan. Sebenarnya nggak perlu jadi partai. Cukup jadi relawan saja. Relawan Jokowi, Gibran, dan Kaesang.

Umur saya 50 tahun lebih, tapi saya menolak tegak lurus pada penguasa! Kekuasaan bukan untuk dipuja-puji, tetapi dikritisi. Apalagi kekuasan Jokowi yang koruptif dan membangun proyek dinasti-oligarki!

Melbourne, 27 Juli 2023
Denny Indrayana

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

KETELANJANGAN POLITIK JOKOWI HARUS DILAWAN!

Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan!

Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Saya akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring. Meskipun, berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun.

Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!

Tingkah-polah segelintir elit politik hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila.

Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: "Kampungan"!

Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang petinggi "Partai Beringin" membalas pesan WA saya:

"Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya".

Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi.

Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi.

Presiden adalah Kepala Negara, selain kepala pemerintahan. Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan PASTI —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi.

Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif.

Mengkasuskan lawan-oposisi sambil melepas-bebaskan kawan-koalisi. Kalau, ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024, maka dapat dipastikan muncullah kasus hukum.

JANGAN SALAH, saya mendukung setiap langkah penegakan hukum, apalagi kasus korupsi. Tetapi saya menolak tegas penegakan hukum yang pilah-pilih! Penegakan hukum yang menyasar hanya pada "musuh politik" saja, harus ditolak dan dilawan!

Penegakan hukum harus sama efektifnya dilakukan kepada siapapun yang melakukan kejahatan, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi karena perbedaan sikap, pilihan, ataupun strategi politik.

Saat ini, hukum hanya menjadi alat dan intrik politik. Kita harus tegas menolaknya! Bahwasanya dalam politik ada strategi alias intrik untuk menang, itulah pragmatisme politik.

Tapi, kita juga harus meneriakkan tegas bahwa dalam politik tetap saja ada etika, ada idealisme, yang tidak menghalalkan segala cara. Kemenangan bukan harus diraih dengan apapun caranya, bahkan dengan politik uang ataupun politik curang.

Kemenangan politik dan pemilu harus tetap diraih dengan kehormatan, kebenaran, dan keadilan.

Cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP, menjegal Anies Baswedan dll, adalah cawe-cawe telanjang yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik.

Cawe-cawe Jokowi dan kroni oligarkinya, yang menghalalkan segala cara berpolitik haram yang demikian, sambil berbohong bertindak berpura-pura mencitrakan diri sedang memikirkan bangsa dan negara, adalah cara berpolitik yang telanjang tanpa etika-moral, dan karenanya harus dibongkar dan dihinakan.

Ayo sama-sama kita teriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang, meskipun katanya, approval rating survei memotret Jokowi didukung 90% responden sekalipun.

Kebenaran harus disuarakan, bahkan meskipun sendirian. Demi Indonesia yang sama-sama kita cintai dan harus kita jaga dari cara-cara berpolitik telanjang penuh dusta dan cawe-cawe yang senyatanya demi dinasti dan bisnis kroninya, jauh dari demi "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Indonesia.

Melbourne, 26 Juli 2023
Denny Indrayana

[oomtaj @mtajudin]

@VIVAcoid Melenial gak sekolah itu yang bilang

[oomtaj @mtajudin]

@tvOneNews Sebaiknya media yang satu ini ditutup saja kelihatannya lebih menonjolkan si ganjar, tolong dong semua pejabat kalau mau nyapres mundur dulu supaya tdk pakai fasilitas negara dan sebaiknya jokowi dan anaknya yg jadi walkot juga mundur kalau mau ikutan belain ganjar

[oomtaj @mtajudin]

@KakekHalal Ini kalau yang bikin state begini ktemu sya sya kasih obat biar sembuh otaknya, nyari duit yang halal aja mas gak usah begini

[oomtaj @mtajudin]

@Paltiwest Lah ganjarnya aja terima duit 500 usd ektp mau brantas korupsi cuma ngimpi

[oomtaj @mtajudin]

@CNNIndonesia Bahlil bin Bahlul gak elok anda seorang pejabat ngomong begitu

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @LiterasiRakyat]

Ada isue besar yang sebenarnya jika tidak dihantam dengan isue Al-Zaytun dan Stadion JIS mampu mengguncang PDIP atau setidaknya posisi Puan Maharani, Ketua DPPnya.

Dan memang benar, perhatian publik pun teralihkan dari sosok Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro yang merupakan suami Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Padahal Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK) tengah membekukan rekening perusahaan milik Happy.

Pembekuan rekening ini bukan persoalan kecil, karena rangkaian tindak lanjutnya adalah aliran uang atau transaksi harus dibuka guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, kalau itu terjadi, bakal rame jagad perpolitikan.

Pengalihan isue ini agak mirip dengan pengalihan isue Korupsi E-KTP yang juga menyinggung nama Puan Maharani.
“The Jakarta Post” tanggal 22 Maret 2018 mengutip, "Setya Novanto testifies that Puan, Pramono received e-ID graft money" (Setya Novanto bersaksi Puan, Pramono menerima uang korupsi e-KTP).
Sontak ramai-ramai isue nama Ganjar yang dinaikan hingga nama Puan dan Pramono pun tenggelam

Dan kini giliran rekening perusahaan Happy Hapsoro PT Basis Utama Prima (BUP) yang dibekukan.
Pemblokiran rekening ini terkait kasus korupsi BTS Kominfo yang dilakukan Muhammad Yusrizki.

Tim penyidik menemukan indikasi bahwa Basis Investments menerima keuntungan dari proyek BTS Kominfo.

Jika perhatian publik terus mengulik keterlibatan perusahaan Happy, urusannya bisa jadi lain. Untunglah pengalihan isue itu berhasil, dengan dukungan isue Al-Zaytun dan Jakarta Internasional Stadion (JIS), perhatian publik pun teralihkan dari pusaran kasus korupsi BTS Kominfo ini dan tak mengikuti lagi alur transaksi yang menyeret nama PT.Basis Utama Prima.

Hebat Mas Panjul Gumilang, pak Erick Tohir dan pak Basuki, karena anda, kini ibu Puan telah happy kembali.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Langkah politik nir etika dan mengarah ke Bar-Bar

[Dokter Tifa @DokterTifa]

Etiket Internasional

Karena diglorifikasi di akun Twitter partainya sebagai Tamu Kehormatan, maka saya perlu bahas soal Etiket Internasional berkendaraan Sedan, terutama untuk tamu undangan.

Keduanya mas Haji @aniesbaswedan dan mas Haji Ganjar Pranowo, menjadi tamu undangan KSA, maka tentu mendapat fasilitas dijemput dengan mobil untuk tamu negara, standar adalah Sedan Mercedez.

Etiket internasional harus berlaku di sini. Belakang setir adalah sopir. Sebelah driver adalah ajudan/pengawal/asisten.

Kursi belakang adalah untuk tamu kehormatan. Kursi paling terhormat dan teraman adalah di belakang sopir. Diberikan untuk Istri dari Tamu.

Karena mas Haji @aniesbaswedan sudah biasa dengan pergaulan internasional, maka beliau sangat paham aturan tersebut. Maka dengan manis beliau duduk berdua istri, dengan mbak Hajja Fery ada di posisi duduk belakang sopir.

KSA setir mobil di kiri, beda dengan Indo yang setir mobil kanan. Tetapi posisi setir tidak mengubah posisi mana paling terhormat dan paling aman, yaitu belakang sopir.

Kalau anda perhatikan. pak Harto menempatkan Bu Tien di belakang sopir. Pak SBY menempatkan Bu Ani di belakang sopir. Begitu juga pak Habibie memberi posisi sama kepada Bu Ainun.

Begitulah bagi beliau-beliau yang tahu etiket internasional.

Di video lengkap tampak mas Haji Ganjar memberi isyarat semacam bertanya ke Askar, tapi kemudian ambil tempat di sebelah sopir.

Mungkin Askar udah kasih tahu beliau seharusnya duduk di kursi belakang bersama mbak Atikoh, tapi barangkali karena kendala bahasa dan ketidaktahuan etiket, maka beliau kemudian ambil posisi duduk di sebelah sopir, menjadi ajudan mbak Atikoh.

Soal Etiket begini, merupakan bagian dari adab dan moral, bukan soal sepele. Karena siapa yang menghormati etiket dialah juga yang menempatkan adab dan moral dalam setiap perilaku dan kebijakan.

Take home message untuk mas Haji Ganjar:
1) Pelajari Etiket Internasional
2) Pelajari Bahasa Inggris.

Keduanya penting, biar ngga katrok kalau next diundang lagi sebagai tamu kehormatan.

Soal Baju kemarin sudah saya ulas. Soal Etiket duduk di mobil juga sudah.

Mungkin kali lain saya bahas soal Etiket makan dalam jamuan. Jamuan resmi kenegaraan atau dengan tamu-tamu terhormat ya, bukan makan-makan dengan boss-boss judi, itu sih ngga usah pake etiket segala.

[oomtaj @mtajudin]

@CNNIndonesia ngurusi BUMN aja gak bener ini bicara lain2, coba anda lebih banyak belajar lagi deh ya @erickthohir jangan masalah JIS anda mencari kesalahan orang bijaklah dalam berpolitik

[Yayasan Inisiatif Rizal Ramli @RamliRizal]

Mbak Mega, Mbak Mega,, dimana Bung Karno-nya calon ini ? Cerdas kagak, mimpi saja ndak punya, prestasi dan integritas payah, keberpihakan sama rakyat tidak punya😄 Cari boneka KW2-nya Jokowi, kok tega 🥲

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Faktanya demikian