#Gempa Mag:4.7, 02-May-2025 14:07:46WIB, Lok:0.49LS, 100.49BT (11 km Tenggara PADANGPANJANG-SUMBAR), Kedlmn:10 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
#Gempa Mag:4.0, 02-May-2025 14:09:38WIB, Lok:0.47LS, 100.40BT (1 km Tenggara PADANGPANJANG-SUMBAR), Kedlmn:10 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
Ketika Prabowo Menciptakan Bencana Nasional
Ah, saya tidak habis dengan kejutan besar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan pemotongan anggaran di banyak Kementerian, yang tujuannya untuk efisiensi anggaran. Menurut saya, tujuannya bagus, namun terjadi efek domino akibat kebijakan efisiensi ini di mana, Kementerian melakukan penghematan besar-besar dengan memadamkan listrik pada pukul 4 sore, menyalakan hanya sebagian AC, serta penghematan-penghematan lain seperti yang sudah kalian baca sendiri di media massa maupun media sosial.
Nah, pada esai kali ini saya ingin menjelaskan efek yang akan timbul karena pemangkasan anggaran belanja hanya dari satu Kementerian saja, yaitu Kementerian PUPR. Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu ekonomi pasti sudah bisa melihat efek mengerikan imbas pemotongan anggaran ini, yang mana justru tidak berbanding lurus dengan janji kampanye Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi yang katanya, tembus hingga 8%.
Sebagai bahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan pemotongan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Nah imbas dari efisiensi ini, ada beberapa proyek penting yang akhirnya terhenti seperti anggaran untuk pemeliharaan jalan, waduk, bendungan, hingga jembatan. Sedangkan, untuk waduk, bendungan, serta jembatan sendiri jika tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin maupun berkala, akan menyebabkan masalah-masalah yang baru.
-Sebuah Esai-
Kenapa PBNU Semakin Tolol?
Kalian pernah bertanya gak sih, kenapa ormas agama terbesar di Indonesia, yaitu NU, sejak dekat dan dapat berbagai posisi strategis di pemerintahan Jokowi yang lalu, ormas terbesar ini semakin tumpul daya berpikirnya?
Seperti yang kalian ketahui, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, posisi Wakil Presiden di sisi oleh Ma’ruf Amin, jabatan Menteri Agama diisi oleh Yaqut Cholil. Bahkan, NU mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang, walau beragam kritik muncul atas sikap NU ini.
Nah yang terbaru, Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan bahwa suap untuk hak diperbolehkan yang ia kutip menurut pendapat ulama. Dikutip dari laman CNN Indonesia, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla mengutip sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa suap untuk sesuatu yang baik atau hak hukumnya bisa diperbolehkan dalam agama. Pernyataan itu disampaikan Ulil dalam rapat dengar pendapat (RDPU) terkait pembahasan RUU Pertambangan dan Mineral (Minerba) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (22/1).
Nah sedangkan yang jadi persoalan yaitu, di dalam aktivitas pertambangan (Minerba) menimbulkan dampak sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Di mana, eksploitasi seperti yang dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold di Tumpang Pitu, membuat nelayan kecil kesusahan dalam menangkap ikan, yang artinya? Aktivitas pertambangan itu merugikan warga sekitar dari segi sosial dan ekonomi.
Di sisi lain, kerusakan yang diakibatkan oleh produksi/aktivitas pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mana, di dalam Islam dijelaskan bahwa aktivitas yang merugikan (alam dan manusia) merupakan perbuatan yang tidak baik.
-Sebuah Esai-
Lukisannya mirip Jokowi dilarang ditampilkan, kalo begitu kita bantu sebarkan ramai-ramai.
Waktu yg menguji, wajah buruk Jokowi terus terungkap.
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi.
https://t.co/909Upb4SGi