"It's better to be hanged for loyalty than be rewarded for betrayal."
-Vladimir Putin-
Mending digantung sabab satia, tibatan dipakareueus alatan cideka.
~{Asep Putin}~
Didier Drogba diz que, se os EUA não queriam cidadãos de outros países não deveriam ter se candidatado à Copa do Mundo da FIFA 2026
"Quando um país se candidata para sediar o maior torneio de futebol do planeta, ele sabe exatamente o que isso implica. Jogadores, árbitros, oficiais e torcedores de todos os cantos do mundo fazem parte do pacote.
Eu olho para a situação envolvendo o árbitro somali Omar Artan e me sinto decepcionado por ele. A FIFA o selecionou porque ele conquistou essa oportunidade por mérito, mas ele não pode participar após ter a entrada negada.
Então você ouve sobre a federação de futebol do Irã alegando que sua cota de ingressos para torcedores foi retirada apenas dias antes do torneio. Se for verdade, isso faz com que torcedores comuns paguem o preço por questões que nada têm a ver com futebol.
As pessoas que sofrem não são políticos. São torcedores que economizam dinheiro por anos na esperança de seguir sua seleção nacional em uma Copa do Mundo.
O futebol sempre foi uma das poucas coisas capazes de unir diferentes culturas. No momento em que a política começa a decidir quem pode fazer parte dessa experiência, todos perdem.
Eu joguei em Copas do Mundo e torneios internacionais. A beleza desses eventos é ver torcedores de dezenas de países compartilhando as mesmas ruas, os mesmos estádios e a mesma paixão.
Nenhum torcedor deve ser julgado por causa de sua nacionalidade, e nenhum árbitro deve perder o maior momento de sua carreira por circunstâncias políticas além de seu controle.
A FIFA, os governos e as autoridades do futebol precisam encontrar soluções porque as manchetes agora são sobre vistos, restrições de viagem e disputas em vez do próprio futebol.
A Copa do Mundo deve pertencer ao mundo. É isso que a torna especial. O jogo deve sempre vir em primeiro lugar, e a política nunca deve ser permitida para ofuscar a maior celebração do futebol."
Cara embed video di X (Biar tampilannya ga kayak Quote):
1. Tahan, pilih 'post video'
2. Setelah ganti 'https://x' dengan 'twitter'
3. Post
4. Selesaiiiii
Semoga bermanfaat
SANGAT TIDAK SEPENDAPAT!
1. Orang bodoh tidak mungkin bisa menjadi seorang Jenderal TNI.
2. Orang bodoh tidak mungkin bisa mendirikan partai politik.
3. Orang bodoh tidak mungkin menjadi seorang menteri.
4. Orang bodoh tidak mungkin bisa terpilih menjadi seorang Presiden.
Kalo mikirnya efisiensi, masukin aja anggaran MBG ke BOS sekolah, biar sekolah masing² yg ngatur.
Simple, pelaporan gampang, ga usah ada 'relawan' yg dibayar APBN, ga perlu ada dapur dan pengadaan tek² bengek lainnya
Jika MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib 1,5 juta penggerak SPPG & supplier bahan makanan?
Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu juga. Karena sejak awal realisasi program ini, kan, ngotot "demi" gizi anak-lansia-bumil. Maka, perhatian saya ada di sana, bukan yang lain.
Kalau program ini benar-benar murni demi gizi anak-lansia-bumil, kenapa harus bikin rantai pasok sebesar itu yang ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan massal pada APBN?
Mereka yang ngotot dari awal apakah tahu persis bahwa ini bukan solusi gizi tapi mesin politik untuk bagi-bagi proyek?
Sekarang, tiba-tiba 1,5 juta orang jadi korban ketika programnya dihentikan (setelah mantan Kepala BGN-nya ketahuan korup), apakah mereka dari awal tidak tahu bahwa mereka cuma jadi alat untuk narasi “peduli rakyat” yang murahan?
Siapa yang salah kalau akhirnya nasib mereka terkatung-katung? Warga Indonesia selain 1,5 juta itu? Lho, bukan mereka yang memaksa "program gagal" ini jalan.
Lagian, kalau gizi anak-lansia-bumil memang prioritas utama, kenapa tidak langsung kasih dana tunai ke keluarga daripada lewat supplier dan penggerak yang entah berapa persennya cuma jadi perantara rente?
Seharusnya 1,5 juta penggeral SPPG harus menagih tanggung jawab ke mereka saja, bukannya ngasih tahu warga tentang kondisi mereka yang terkatung-katung itu.
Jadi, ya, jangan salahkan yang kritis dan protes sejak awal. Yang salah justru mereka yang ngotot program ini “harus” jalan, tanpa hitung-hitungan matang soal keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.
Nasib 1,5 juta orang pengegrak itu, kan, konsekuensi logis dari kebijakan yang dibangun di atas "sandiwara gizi", bukan atas dasar akal sehat, to? Sementara kalian, kan, mengambil itu atas dasar ekonomi, to?
Kenapa harus mengadu ke rakyat non-1,5 juta itu?
NB: 1,5 juta itu bukan "relawan", ya. Mereka digaji pakai APBN. Tidak bisa disebut relawan karena mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu.
Dan ternyata tidak begitu pecus.